Demi Keselamatan, Aktivitas Pelabuhan Tahuna Dialihkan Sementara ke Petta

SANGIHE, MEDIAKONTRAS – Aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Nusantara Tahuna resmi dialihkan sementara ke Pelabuhan Petta, Kecamatan Tabukan Utara, mulai Senin (13/7/2026). Pengalihan dilakukan selama rehabilitasi fasilitas pelabuhan berlangsung demi menjamin keselamatan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, menegaskan pemindahan tersebut merupakan langkah wajib untuk menghindari risiko kecelakaan kerja selama proyek rehabilitasi berjalan.

Menurutnya, faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama, meski di sisi lain ada konsekuensi tambahan biaya transportasi bagi warga yang menuju Petta.

“Daripada kita mengambil risiko terjadinya kecelakaan selama pekerjaan rehabilitasi berlangsung, tentu kita juga harus bijak dalam membantu masyarakat,” ujar Tampi.

Terkait keluhan warga soal biaya tambahan ke Pelabuhan Petta, Tampi menyebut DPRD sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menyiapkan solusi.

Pemerintah daerah, kata dia, akan menyiagakan tiga unit bus di terminal untuk mengantar masyarakat ke Pelabuhan Petta secara gratis.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mereka telah bersedia menyediakan tiga unit bus yang akan siaga di terminal. Masyarakat cukup menunjukkan tiket dan langsung bisa menggunakan bus tersebut,” katanya.

Tampi menilai, persoalan transportasi memang menjadi keluhan utama warga selama pengalihan ini. Namun dengan adanya fasilitas bus, beban biaya diharapkan bisa ditekan.

“Masalah yang muncul sebenarnya hanya soal biaya transportasi. Sementara pemindahan aktivitas pelabuhan ke Petta ini hanya berlangsung selama satu minggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bupati Kepulauan Sangihe sudah dilakukan dan pemda berkomitmen menjaga mobilitas warga tetap lancar selama masa pengalihan.

Sementara itu, menanggapi adanya rekomendasi rapat sebelumnya yang meminta aktivitas tetap di Pelabuhan Tahuna, Tampi meluruskan bahwa rapat tersebut tidak bisa dijadikan keputusan resmi DPRD.

Menurutnya, rapat yang digelar bersama Pemkab dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tahuna itu tidak memenuhi kuorum dan hanya bersifat internal.

“Rapat itu sebenarnya tidak memenuhi kuorum dan lebih tepat disebut sebagai rapat internal dewan, bukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami hanya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemindahan sementara aktivitas pelabuhan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari tiga unsur pimpinan DPRD, hanya satu pimpinan yang hadir saat itu. Padahal untuk menerbitkan rekomendasi resmi, dibutuhkan persetujuan dan tanda tangan ketiga pimpinan.

“Dari tiga pimpinan DPRD, dua pimpinan tidak hadir saat itu. Sementara untuk membuat rekomendasi harus ada tanda tangan tiga pimpinan,” tambahnya.

Meski ada dinamika tersebut, Tampi memastikan DPRD tetap mendukung penuh rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pekerjaan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan, dengan tetap mengutamakan keselamatan.

“Yang terpenting, pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi transportasi dengan menyediakan tiga unit bus setiap hari selama aktivitas pelabuhan dipindahkan ke Pelabuhan Petta,” pungkasnya.(Bella)