DPRD Sulut Laksanakan Paripurna Penyerahan LHP Pemprov Tahun 2025

Manado.Mediakontras.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2025,
di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Selasa (2/06/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD. Beliau didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPRD, yaitu dr. Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.

​Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hendardi, hadir secara langsung untuk menyerahkan dokumen LHP.

Turut mendampingi, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Bombit Agus Mulyo.

​Dari eksekutif hadir Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay. Keduanya didampingi oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Tahlis Galang beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulut.

Fransiscus Silangen menegaskan bahwa LHP BPK bukan sekadar dokumen formalitas. Menurutnya, laporan tersebut merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“LHP BPK menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Silangen.

Ia pun mengingatkan, jajaran penentu kebijakan mengenai tantangan berat yang dihadapi dalam manajemen keuangan daerah saat ini. Pemerintah dituntut untuk tetap adaptif dan bijak dalam mengelola anggaran yang ada.
​
“Sementara itu, pengelolaan keuangan saat ini penuh tantangan di tengah efisiensi anggaran dan disiplin fiskal,” ujarnya.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus dalam sambutannya mengaku, masih merasa tegang menanti hasil pemeriksaan BPK meski telah dua kali menerima laporan serupa sebagai gubernur.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif. Hasil pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Gubernur memaparkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran. Selain itu, posisi fiskal daerah dinilai tetap sehat dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar.

Dari sisi aset, total kekayaan daerah meningkat dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar. “Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi pembangunan, pengendalian belanja, dan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah,” kata Yulius.

Ia juga menjelaskan bahwa total kewajiban daerah mengalami penurunan signifikan dari Rp1,26 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp849,77 miliar pada tahun 2025.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan semakin kuatnya kesehatan fiskal daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur turut menyoroti sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang 2025–2026, di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara yang telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon pada 22 Mei 2026.

Selain itu, Sulawesi Utara juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan serta meraih penghargaan terbaik tingkat regional Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.

​Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi inti, di mana Akhmad Anang Hendardi menyerahkan secara resmi buku LHP atas LKPD Pemprov Sulawesi Utara tahun 2025 kepada Ketua DPRD Fransiscus Silangen dan Gubernur Yulius Selvanus.

Atas capaian tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut dari Fraksi NasDem, Braien Waworuntu, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kembali berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Braien, keberhasilan meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan disiplin pengelolaan keuangan daerah.

“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Raihan opini WTP ke-12 kali berturut-turut tentu merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” ujar Braien.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif semata, melainkan menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. (Advertorial)