SANGIHE,medikontras.com – Setelah kurang lebih tiga Tahun kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (Dandes) Kampung Binebas ditangani pihak penyidik Kepolisian Polres Sangihe, akhirnya Selasa (18/02/2024) tersangka yang merupakan mantan Kapitalaung SB alias Ade resmi di tahan pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Sangihe.

Dimana sebelum dilakukan penahanan, ada berbagai tahapan yang dilalui pihak penyidik mulai dari penyelidikan hingga penyidikan serta gelar perkara penetapan tersangka dilakukan bersama di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara.

Waka polres Sangihe AKBP Alfret Tatuwo di dampingi Kasat Reskrim Polres Sangihe IPTU Royke Mantiri SH MH saat pres kongres dengan sejumlah media menyatakan, dalam prosesnya Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup serta barang bukti yang menguatkan dugaan korupsi.

“Dimana tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dengan modus belanja fiktif dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tatuwo.

Lanjutnya, dalam menjalankan aksinya, tersangka SB yang juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga juga mengambil alih tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara langsung, yang seharusnya menjadi kewenangan Kaur Keuangan seperti Menganggarkan biaya untuk kegiatan fiktif dalam penyusunan dokumen APBKam.

Menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukkannya, termasuk pembangunan 15 unit jamban yang tidak terealisasi, pembangunan gedung perpustakaan yang tidak ada wujud fisiknya, Pengadaan fiktif laptop, printer, dan alat peraga olahraga, Pembangunan talud pantai yang tidak terealisasi dan
Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Januari 2021.

“Hasil audit Inspektorat Daerah Kepulauan Sangihe menemukan total kerugian negara sebesar Rp619.532.810, terdiri dari Rp356.505.834 pada tahun anggaran 2019 dan Rp263.026.976 pada tahun anggaran 2020. Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen APBKam, buku rekening kas desa, rekening koran, serta bukti pembelian material bangunan. Beberapa barang fisik yang diamankan antara lain enam unit pintu kusen aluminium dan empat kloset jongkok,” jelas Wakapolres.

Disentil terkait pasal yang disangkakan, Wakapolres menegaskan Tersangka di ancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

“Sebagai alternatif, penyidik juga menjeratnya dengan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang yang sama, yang memiliki ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya sembari menambahkan kasus ini masih terus didalami dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. (Putri)

TOMOHON,mediakontras.com – Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pepatah lama ini agaknya identik dengan nasib Wenny Lumentut. Kalah di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dan kemudian nyaris menang dalam Pilkada di tahun yang sama, kini Sang Papa Ani diincar kepolisian untuk dipenjarakan.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak gugatan pasangan Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM) yang merasa jika merekalah pemenang pemilihan yang raihan suaranya sudah diplenokan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tomohon dan dimenangkan Caroll Senduk – Sendy Rumajar (CSSR).

Wenny Lumentut dan pasangannya kemudian menggugat pasangan calon (paslon) usungan PDIP-Gerindra ini ke MK. Tuduhannya banyak.

Mulai dari melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) atas politik uang, memobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN), menyalahgunakan bantuan sosial (bansos) dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonannya.

Sayangnya dalil-dalil itu dapat dipatahkan Tim Kuasa Hukum CSSR sebagai Pihak Terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Kada) itu. Malah, oleh lawyer putra-putra daerah seperti Oktavianus Mende, SH, MKn, Ralph Poluan, SH, Reynold Paat, SH, MH dan Nicolas Tumurang, SH, MH, dtudingan ini “berbalik arah” kepada WLMM yang justru disebut-sebut sebagai pihak yang melakukannya.

Demikian pula, kedudukan hukum (legal standing) WLMM melakukan gugatan itu tak memenuhi syarat ambang batas 2 % seperti yang disyaratkan aturan.

Soal pelantikan pejabat yang dilakukan Caroll Senduk pada Maret 2024, kemudian mengemuka dan oleh beberapa media lokal diprediksi akan mampu mewujudkan mimpi Wenny Lumentut merebut kursi wali kota dari mantan partnernya itu.

Meski sejumlah pakar pakar dan pengamat telah menyatakan bahwa Undang Undang (UU) Administrasi Pemerintahan maupun izin Kemendagri yang ditegaskan dalam surat bertanggal 5 September 2024, menjadi legalitas pelantikan itu, tapi opini terus dibangun dengan harapan Caroll Senduk didiskualifikasi.

Hingga akhirnya Majelis Hakim MK pada Selasa (4/2/2025) menjatuhkan putusan Dismissal dengan menolak gugatan WLMM, sehingga kemenangan CSSR tetap sah dan dapat dilanjutkan ke pelantikan.

Setidaknya, ini kali kedua bagi Wenny Lumentut harus menelan pil pahit kekalahan dalam waktu yang beriringan di tahun yang sama.

Sebelumnya, harapannya untuk mendapatkan kursi anggota DPR RI pupus setelah hanya berada di urutan kelima peraih suara terbanyak di internal PDIP.

Padahal, untuk ambisi tersebut, Wenny sudah “membuang” jabatan Wakil Wali Kota Tomohon yang diraihnya bersama Caroll Senduk.

Kini, setelah terjungkal di MK, “petaka” lain sedang menanti Wenny Lumentut. Surat Pemberitahuan Penghenrian Penyelidikan (SP3) Nomor. S. Tap/93.a/VIII/2024/Dittipidum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024, berpotensi dibuka kembali.

Diksi “belum” dalam diktum Pertimbangan surat itu yang menyatakan “berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, belum ditemukan adanya peristiwa pidana” yang kemudian diulang lagi pada butir 1 konsideran “Menetapkan”, menjadi celah bagi dibukanya kembali laporan di Bareskrim itu.

Dikutip dari metrokini.com, Dr. Fitriati, SH, MH, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang, mengatakan kasus pidana dengan tempus dan locus delicti yang sama, dapat dibuka lagi jika ada novum.

Menurut dia novum adalah alat bukti yang tidak sekadar baru, namun yang juga mampu membuka unsur-unsur pidana menjadi terpenuhi.

Apakah SP3 Wenny Lumentut itu akan dibuka lagi ? Rielen Pattiasina, BSc, SH, Koordinator Kuasa Hukum Dra. Joulla Jouverzine Benu yang melaporkan Wenny ke Bareskrim, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan hal itu.

“Sejak akhir tahun lalu (niat) itu sudah ada, tapi ditangguhkan karena ada Pileg dan kemudian disusul Pilkada. Kita tidak mau dituding mempolitisir hukum,” ujarnya Selasa (4/2/2025) siang.

Akankah putusan Dismissal MK pada gugatan Wenny Lumentut yang menandai berakhirnya “imunitas” yang melekat pada calon peserta Pemilu Legislatif dan Pilkada dapat menjadi titik awal membuka kembali laporan yang telah di-SP3 itu, Rielen kembali mengatakan sedang mempertimbangkannya.

“Tunggu saja tanggal mainnya, kayaknya ada green light. Mereka (penyidik,red) sudah beberapa kali menghubungi saya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Jika laporan menyangkut warkah tanah milik Dra. Joulla Jouverzine Benu ini kembali berproses hingga ke meja hijau, apalagi bila kemudian terbukti melakukan tindak pidana, sehingga Wenny Lumentut harus kembali menelan pil pahit, maka pepatah “Sudah jatuh tertimpa tangga” menjadi relevan.(rek/red)

MELONGUANE, mediakontras.com – Kasus pencurian baterai serta sejumlah perangkat lainnya yang ada di  tower Base Transceiver Station (BTS) milik PT. Telkomsel kembali terjadi. Kali ini para pelaku menyasar BTS yang ada di wilayah kecamatan Essang.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, kejadian tersebut diketahui setelah Rusdiman dan DM warga wilayah setempat yang dipercayakan oleh PT. Telkomsel untuk melakukan pengontrolan tower BTS yang ada di Desa Lalue.

“Pada hari minggu tanggal 2 februari 2025, sekira pukul 08.15 wita Rusdiman (RL) bersama dengan DM atas perintah penanggung jawab yang sering dipanggil dengan nama Aco untuk melakukan pengecekan tower yang berlokasi di Desa Lalue,” ungkap Kapolres Talaud memalui Kapolsek Essang Ipda. Pance Wee.

Kapolsek melanjutkan, hal tersebut dilakukan karena pada hari sabtu (1/2/2025) seorang pria berinisial AU menyampaikan kepada Aco bahwa pintu pagar pelindung BTS yang berlokasi di Desa Lalue sudah dalam keadaan terbuka.

“Sehingga Aco menyuruh DM dan RL untuk pergi mengecek Tower yang berlokasi di Desa Lalue. Namun pada saat DM dan RL tiba dilokasi, mereka terkejut karna pintu pagar depan tower sudah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sudah ada barang yang hilang, diantaranya gembok pintu depan, baterai aki tower, penangkal petir dan kabel tenaga surya. Melihat hal tersebut DM dan RJ langsung melaporkan kejadian itu di Polsek Essang,” tukas Kapolsek.

Dengan adanya kejadian tersebut, Polsek Essang langsung berkolaborasi dengan Satreskrim Polres Kepulauan Talaud untuk melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Hari ini kami telah memenuhi panggilan Polsek Essang, untuk membantu olah TKP pengrusakan dan pencurian di tower BTS milik Telkomsel di Desa Lalue. Hal ini guna  membuktikan adanya  sidik jari, dari pelaku sindikat pencurian Batrey Tower Telkomsel yang berjumlah 16 buah,” ungkap Iptu. Yulham Azhar, Kanit IV Satreskrim Polres Talaud, Senin (3/2/2025).

Dirinyapun berharap, proses olah TKP tersebut dapat membuktikan identitas pelaku tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian materil senilai Rp. 176.000.000,00.

“Kasus serupa, sudah kedua kalinya terjadi. Untuk itu saya berharap kedepan,  sambil terus  bekerjasama dengan polsek Essang dalam mendalami kasus ini, Jika ditemukan pelaku yang terbukti melakukan pencurian ini, akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” Pungkas KBO Reskrim Polres Talaud itu.