Daerah
Diduga Banyak Penerima Rumah di Huntap Tidak Layak, Justru Dapat Jatah
Warga Beberkan Nama Nama Yang Masuk Daftar Penerima Sesuai SK Bupati


MINSEL, mediakontras.com – Dugaan kongkalikong dalam pembagian hunian tetap (Huntap) korban bencana alam abrasi Pantai Amurang,Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), perlahan lahan mulai terbongkar.
Keluhan warga Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang , yang menjerit karena proses pendataan penuh dengan ke-tidakberes-an oleh tim penanggulangan bencana, satu persatu borok pembagian rumah Huntap, yang selama ini ditudingkan warga yang menjadi korban, ada benarnya.
Informasi terbaru yang dirangkum media ini, ada dugaan segelintir warga pendatang yang notabene bukan korban bencana abrasi, sengaja diakomodir oleh tim Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan unit Hunian Tetap,sesuai dengan sejumlah permintaan.
Akibatnya, warga Uwuran Satu yang nyatanya terdata sebagai korban bencana, justru tidak mendapatkan tempat di Huntap. Hal ini karena Huntap itu dibangun sesuai dengan data jumlah korban bencana abrasi Pantai Amurang.
“Mengapa demikian? Karena kalau warga lokal tim sulit untuk mengakali,” ujar Frangky Tambayong, warga korban Bencana Abrasi Pantai Amurang, Sabtu (06/04/2024).
Diceritakannya, nama mereka ada dalam daftar Penerima Bantuan Hunian Tetap, yang juga masuk dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Selatan N0: 233 Tahun 2022 Tentang Penetapan Korban Bencana Abrasi Pantai di Kelurahan Uwuran Satu dan Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang, yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, tertanggal 20 Juni 2022.
Dalam SK bupati tersebut tercantum jelas nama-nama yang ada di daftar Penerima Bantuan Hunian Tetap. Anehnya, ada beberapa nama yang meski sudah masuk dalam daftar di SK-tersebut, justru kenyataannya dilapangan tidak ada tempat di Huntap.
Dari beberapa nama, banyak diantaranya adalah warga asli lokal, sebut saja, Fandy Tumanken, Jenny Tapada, Frangky Tambayong, Renny Liow, dan masih banyak lagi.
Frangky Tambayong sendiri merupakan korban bencana Abrasi Pantai Amurang, sesuai data di Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan, ada 2 Kepala Keluarga (KK). Dan menurutnya ada 2 bangunan pula milik mereka, yaitu satu miliknya dan satu lagi milik anaknya.
Selain itu, banyak nama yang terdaftar pada SK Penetapan Korban Abrasi Pantai Amurang yang kemudian tidak hanya tidak mendapatkan tempat di Hunian Tetap (Huntap), namun juga tidak mendapatkan tempat di Hunian Sementara (Huntara).
Di sisi lain, ada beberapa nama yang tidak layak menerima tempat, baik di Huntara maupun di Huntap namun akhirnya dapat menerima bantuan rumah hunian dari pemerintah tersebut.
Hal tersebutlah yang membuat banyak warga korban lainnya mengeluhkan ketimpangan yang terjadi. Sehingga warga menduga telah terjadi praktek transaksional pada proyek Hunian Tetap.
Tidak hanya itu, warga mengatakan, anggaran yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan bantuan Hunian bagi korban bencana abrasi Pantai Amurang, justru diduga bakal dimanfaatkan juga pada proyek normalisasi dan atau proyek pembangunan pemecah ombak, dengan anggaran yang sama.
“Indikasinya di sini mereka sudah tidak melihat korban lagi, kepentingan mereka (pemerintah) adalah untuk relokasi, yaitu untuk proyek normalisasi atau pemecah ombak,” beber Tambayong.
Padahal menurutnya, untuk normalisasi dan atau pembangunan pemecah ombak dapat ditata dalam penganggaran yang berbeda.
“Kalau memang tidak ada kepentingan, untuk relokasi ditata saja di APBD, jangan pakai dana bencana, jangan nyambi, makanya lebih kecil, mengerucut bantuan ke korban,” lanjutnya.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat mengambil langkah bijaksana agar tidak terjadi kerincuan di masyarakat, khususnya masyarakat korban bencana Abrasi Pantai Amurang.
“Kami hanya minta uji publik, dan seandainya terbukti ada yang salah, anulir, supaya pemerintah di mata masyarakat jernih,” pungkas Tambayong.
Sebelumnya, lewat rilis siaran Pers Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan pada Selasa (26/3/2024), Kepala Dinas Kominfo Minsel Tusrianto Rumengan, S.STP, M.Si menyampaikan bahwa Pemkab Minsel sudah beberapa kali melakukan pembahasan yang melibatkan berbagai pihak termasuk bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minahasa Selatan, sehingga menghasilkan keputusan yang akurat.
“Dalam rapat pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa kali, semua pihak memberikan masukan dan keterangan yang diperlukan agar supaya hasil keputusan akurat dan sesuai dengan data serta dokumen yang ada,” ujar Rumengan, dalam siaran Pers. (toar)
Berita
Yulius Selvanus bersama Victor Mailangkay Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulut 2025

Manado. Mediakontras. com – Gubernur Sulut Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay, hadir dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut Senin, (19/05/2025).

Yulius Selvanus menyatakan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam implementasi kebijakan strategis seperti PPS dan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal.
Lanjut gubernur, transparansi dan efektivitas keuangan daerah menjadi fokus, didukung dengan pemanfaatan teknologi digital dan evalusai anggaran yang berkelanjutan.
“Kemitraan dengan BUMD, termasuk PT. Bank SulutGo, juga akan ditingkatkan demi penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, ” ungkapnya.

Yulius Selvanus pun menegaskan, komitmen Pemprov Sulut terhadap BUMD adalah percepatan implementasi kebijakan, integrasi perencanaan ke dalam aksi nyata, evaluasi dampak program secara berkala, digitalisasi pelayanan publik peningkatan kapasitas SDM.
“Apresisasi kami sampaikan kepada seluruh pihak, terutama BPN Sulut, atas kontribusi dalam penyusunan kebijakan daerah. Semangat gotong royong ini jadi bekal menuju sulut yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapat ini juga menandai dimulainya pembahasan anggaran pemberdayaan pemuda, dengan penugasan koordinator dan anggota fraksi dari berbagai kelompok politik untuk menyusun rekomendasi kebijakan. (*)
Berita
Penanganan Darurat Jalan Ambruk, Yongki Liemen Apresiasi BPJN

Manado. Mediakontras.com – Sekretaris Komisi III Yongki Limen memberi apresiasi kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulawesi Utara karena dengan cepat melakukan penanganan darurat, atas amblasnya jalan
di Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow (Bolmong) Sulut akhir pekan lalu.

Yongki Limen bersama Komisi III DPRD Sulut meninjau langsung kondisi jalan ambruk yang terletak di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Jumat (16/05/2025).
Ia pun menjelaskan, kondisi gorong-gorong yang sudah tua dengan fandasi beton yang di atas. Sehingga tidak dapat lagi menahan beban kendaraan yang berat, terutama dari PT Coanch yang beratnya di atas rata-rara 30 ton.
Lanjut Politisi Golkar ini, Komisi III juga akan memanggil BPJN untuk penanganan selanjutnya secara permanan.
“Namun, saat ini meskipun darurat sudah ditangani dengan baik, sehingga sudah dapat dilalui kendaraan, ” ujarnya. (*)
Talaud
Bertahan 20 Tahun, ‘Kutukan’ PDIP Talaud ‘Hancur’ Ditangan WT – AGB

TALAUD — Setelah melewati proses Panjang dua kali sidang di Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Essang, pasangan Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Talaud sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan tahun 2024.
Hal itupun menjadikan WT – AGB sebagai pasangan kepala daerah kesembilan dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI -P) di Provinsi Sulawesi Utara.
Dibalik itu, ternyata dengan terpilihnya Welly Titah – Anisa G. Bambungan menjadi pembuktian bahwa PDI – P masih merupakan partai yang dicintai oleh masyarakat Kepulauan Talaud.

Pasalnya, setelah 20 Tahun sejak Kabupaten Kepulauan Talaud berdiri pada 2002 silam, partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu belum pernah menduduki tampuk tertinggi eksekutif di Kabupaten Kepulauan Talaud.
‘PDI Perjuangan tidak akan pernah menang di Talaud’ kian menjadi mitos yang bagi sebagian orang terasa sulit dipecahkan, hingga akhirnya mitos itu diputuskan oleh kemenangan Welly Titah – Anisa G. Bambungan pada lewat dua kali pemilihan.
“PDI Perjuangan ini sudah berpuasa selama (kurang lebih) 20 tahun jika di hitung sejak 2004, dan PDI Perjuangan akhirnya memenangkan pertarungan. Dan ini tentunya adalah satu hal yang patut kita syukuri, karena seperti yang dikatakan banyak orang bahwa PDI P tidak akan pernah menang di Talaud, akhirnya kutuk itu terbantahkan,” ungkap Jakob Mangole, Ketua Tim Pemenangan WT – AGB, Sabtu (17/05/2025).
Sebagaimana, lanjut Mangole PDI Perjuangan yang merupakan satu – satunya Partai Politik yang mencalonkan WT – AGB, sangat berterimakasih atas kerja keras tim relawan dan fungsionaris serta kader partai ‘Banteng Moncong Putih’ yang saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan Presiden RI ke – 5.
“PDI P merupakan satu – satunya partai yang mencalonkan pasangan Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan, dan tidak berkoalisi dengan siapapun, karena itu sebagai pengurus PDI Perjuangan saya bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh jajaran struktur partai dan juga kepada teman – teman relawan yang telah boleh bekerjasama sehingga boleh mengantar Welly Titah dan Anisa Gretsya Bambungan menjadi pemenang Pilkada dan hari ini oleh KPU boleh ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih,” ujar Wakil Ketua DPRD Talaud tersebut.

Dirinyapun berharap, dengan terpilihnya WT – AGB dapat memberikan warna tersendiri bagi wajah kabupaten Talaud lima tahun yang akan datang.
“Kita berharap dapat memberikan warna tersendiri sebagaimana visi yang diusung pasangan ini adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bermartabat, relegius, maju dan sejahtera,” tandas Mangole.

.Diketahui sejak ditetapkan menjadi daerah otonom pada 2 Juli 2002, Drs. Frits Tumimbang 2002 yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati memimpin selang waktu dua tahun.
Memasuki tahun 2004 dimana kepala daerah waktu itu masih di pilih oleh DPRD Talaud, PDI Perjuangan mencalonkan Max L Siso dan Jantje Tingginehe sebagai Bupati dan Wakil Bupati, namun dinyatakan kalah pada pemilihan karena sebagian besar anggota DPRD pada saat itu memilih pasangan Elly E. Lasut dan Jimmy Bee.
Memasuki periode 2009, PDI Perjuangan tak lupa daya. Dengan mengusung pasangan Renny Riung dan Jantje Tuwongkesong pasukan ‘Banteng Moncong Putih’ kembali bertarung dalam kontestasi pilkada Talaud, namun pasangan Riung – Tuwongkesong takluk oleh pasangan Elly Lasut – Costantein Ganggali.

Lima tahun berselang, medio 2014 pilkada Talaud kembali dilaksanakan. Kini PDI Perjuangan mencalonkan Costantein Ganggali dan Jongker Papia, namun lagi – lagi kalah karena tampuk pimpinan Talaud jatuh ke tangan Sri Wahyumi Maria Manalip – Petrus Simon Tuange.
Di tahun 2019, pilihan calon bupati dan wakil bupati PDI – P jatuh pada Welly Titah dan Heber Pasiak untuk bertarung dalam pilkada, namun sayangnya kalah dengan pasangan Elly Lasut dan Moktar Parapaga.
Empat episode ‘Pilkada’ telah menghempaskan PDI – Perjuangan nyaris menyentuh titik nadir, namun bukan menjadi penghancur asa dan juang. Kini dalam pilkada 2024 dimana PDI Perjuangan yang tetap solid berjuang, kembali menetapkan hati pada calon Bupati Welly Titah sebagai tokoh dari ‘Selatan’ didampingi srikandi muda asal ‘Utara’ Anisa Gretsya Bambungan untuk kembali berlaga dalam palagaan kursi Bupati dan Wakil Bupati Talaud.
Perjuangan berat dilalui, keringat dan air mata yang berjatuhan namun tak kunjung menghentikan perjuangan tim pemenangan, relawan serta pendukung.
Bertarung dengan empat pasang Cabup – Cawabup lainnya, tak menyurutkan dukungan untuk WT – AGB.
Hingga puncaknya pada Sabtu (17/5/2025), pasangan Welly Titah – Anisa Gretsya Bambungan ditetapkan oleh KPU Talaud sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah melalui dua kali proses pemilihan, 27 November 2024 Pilkada Serentak dan 09 April 2025 PSU Kecamatan Essang, serta dua kali sidang di Mahkamah Konstitusi. Itupun menjadi kemenangan perdana PDI Perjuangan di tanah Porodisa.
-
Manado12 bulan lalu
PENGUMUMAN: Mulai 1 Juni Masuk Bandara Sam Ratulangi Wajib Gunakan Uang Elektronik
-
Blog8 tahun lalu
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Hukrim1 tahun lalu
Dua Laporan Polisi ini Bisa Gagalkan Wenny Lumentut ke Kursi Wali Kota Tomohon
-
Entertainment8 tahun lalu
The final 6 ‘Game of Thrones’ episodes might feel like a full season
-
Tomohon3 tahun lalu
ACARA HARI ANAK SEDUNIA TAHUN 2022 & 7 TH ASEAN CHILDREN’S FORUM | KOTA TOMOHON
-
Headline10 bulan lalu
Kasus Pidana Wenny Lumentut Segera ke Tahap Dua ?
-
Headline9 bulan lalu
Beberkan Hasil Rikkes, KPU Talaud : Empat Pasang Dan Satu Balon Bupati Memenuhi Syarat, Satu Balon Wakil Bupati TMS