MANADO,mediakontras.com – Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., resmi kembali memimpin Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Pengurus Provinsi Sulawesi Utara (Pengprov Sulut) untuk masa bakti 2025–2029.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum PBVSI Nomor: 08/SKEP/PP-PBVSI/V/2025 tentang Pengukuhan Kepengurusan PBVSI Pengprov Sulut.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, para pengurus sepakat untuk bersatu hati dalam memajukan dunia bola voli di Bumi Nyiur Melambai.

Salah satu fokus utama adalah program pembinaan usia dini, yang dianggap sebagai fondasi penting dalam mencetak atlet-atlet voli berprestasi dari Sulut untuk masa depan.

Langkah konkret juga terlihat dari program pusat PBVSI (PP-PBVSI) yang telah menggulirkan kejuaraan kelompok umur seperti Under 16 (U16).

Program ini diharapkan menjadi ajang pencarian dan pembinaan talenta muda, khususnya dari Sulut, guna memperkuat bola voli nasional.

Sebagai bagian dari penguatan komunikasi internal, telah dibentuk pula grup komunikasi resmi bagi pengurus PBVSI Sulut masa bakti 2025–2029.

Grup ini diharapkan menjadi wadah koordinasi, penyampaian informasi, serta sinergi dalam menjalankan berbagai program pembinaan dan pengembangan prestasi.

“Semoga grup ini dapat menjadi sarana yang mendukung kita semua dalam mewujudkan program-program pembinaan bola voli yang berkualitas dan berkesinambungan di Sulawesi Utara,” ungkap Sekretaris Umum PBVSI Sulut, Joko Susanto, dalam pernyataan yang dikutip dari grup resmi Pengprov PBVSI Sulut.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah memberikan diri untuk bersama-sama membangun olahraga bola voli di Sulut.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah kita,” tutupnya.(*)

TOMOHON,mediakontras.com – Walikota Caroll Senduk bersama Wakil Walikota Sendy Rumajar punya tekad sendiri dalam hal Kota Layak Anak (KLA).

Predikat Nindya yang kini disandang Kota Tomohon, akan diupgrade menjadi Utama. Misi inilah yang menjadi pemicu bagi kedua pemimpin pilihan rakyat ini untuk mewujudkan komitmen CS SR Tomohon Kota Layak Anak dengan embel embel Utama.

Hal ini terlihat dalam kegiatan verifikasi lapangan secara hybrid dalam rangka evaluasi Kota Tomohon sebagai Kota Layak Anak Tahun 2025, di ruang Rapat Walikota Tomohon, Kamis (5/6/2025).

Ikut pula hadir Ketua TP PKK Kota Tomohon drg Jeand’arc Senduk Karundeng yang juga Bunda Paud Kota Tomohon, Ketua Gugus KLA Sekdakot Tomohon Edwin Roring serta sejumlah kepala OPD terkait dan berbagai pihak yang concern terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Tomohon dan Tim verifikator dari Kementerian PPPA secara virtual.

Walikota Caroll Senduk dalam kesempatan mengawali sambutannya memberikan apresiasi disertai ucapan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya Deputi Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Wilayah I yang telah melaksanakan verifikasi lapangan di Kota Tomohon.

“Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan tentunya akan menjadi motivasi dalam upaya dan proses pemenuhan hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, teristimewa bagi anak-anak yang ada di Kota Tomohon,” kata Walikota.

Selain itu, orang nomor satu di Kota Tomohon ini mengatakan Kota Layak Anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terlebih bagi anak di Kota Tomohon, berbagai kebijakan dan program telah kami laksanakan, yaitu antara lain telah dibuat Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak,” ujar Caroll Senduk.

Selain kebijakan dan program, juga telah dilakukan juga langkah-langkah operasional oleh perangkat daerah lintas sektor dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Di bidang kesehatan, untuk penanganan stunting telah dilakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik melalui 8 aksi konvergensi, dan saat ini jumlah anak stunting di Kota Tomohon yaitu 18 anak dari 4.232 anak atau 0,42%, dengan prevalensi stunting 10,8 dan merupakan yang terendah di Sulawesi Utara.

Untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil, telah hadir aplikasi online Dukcapil, yaitu Sistem Layanan Online Adminduk Tomohon Hebat (SLOATH).

“Dan selanjutnya, berbagai inovasi dan pencapaian akan dipaparkan oleh Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tomohon dalam pertemuan saat ini,” beber walikota.

Ditambahkannya lagi Kota Tomohon sudah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan predikat Pratama pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan predikat Nindya.

“Tentunya, lewat penghargaan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang selama ini selalu menuntun dan memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga meraih predikat Nindya,” kata pemimpin low profile ini.

Besar harapan kami, verifikasi lapangan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2025 di Kota Tomohon dapat berjalan dengan baik.

“Sebagai Walikota, saya minta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini,” ungkapnya seraya menambahkan Pemkot sangat terbuka untuk masukan atau saran dari tim verifikator yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi ke depan agar semakin baik, sehingga kami sangat berharap indikator-indikator Kota Layak Anak tersebut dapat menjadi acuan bagi Kota Tomohon dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan Kota Layak Anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, pungkas walikota dua periode ini.(*)

BITUNG,mediakontras.com-
Bertempat di Kantor Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dilaksanakan musyawarah kelurahan, Pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua (Selasa, 3/6-2025).

Setelah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis sesuai Juknis dan Juklak, akhirnya terpilih pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua.

Kegiatan musyawarah dipimpin Lurah Pateten Dua Sopia Hoke Bangun, S.PSi, didampingi Sekertaris Kelurahan Ester Wulur, SE, juga hadir dari Dinas Koperasi Kota Bitung sekaligus memberi materi seputar pembentukan Koperasi Merah Putih, dan anggota Legislatif Kota Bitung Denny Liemitang.

Selanjutnya Pemimpin Sidang diserahkan kepada Rudolf Sembiring, Audri Mandagi, Grace Bobane.

Pimpinan sidang selanjutnya melakukan peran dengan baik, meminta usul dan saran dengan tetap mengacu pada mekanisme aturan, dan dilaksanakan pemilihan pengurus, yang terdiri dari Ketua, dua Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.

Jalannya pemilihan sangat dinamis dan demokratis, tidak ada protes atau gontok-gontokan.

Maka terpilihlah kemudian pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua, bersama tiga pengawas serta 20 anggota.

Menurut Lurah Sopia Bangun, pengurus yang terpilih akan langsung bekerja memenuhi tahapan yang ada.
Setidaknya telah ada langkah maju, juga memenuhi tenggat waktu yang diberikan Selasa (6/3-2025) seluruh kelurahan yang ada di Kota Bitung telah melaksanakan musyawarah dan membentuk pengurus.

“Syukur semua yang terundang dari berbagai kalangan dan potensi masyarakat di kelurahan Pateten Dua hadir dalam musyawarah saat ini. Dan kami telah berhasil membentuk pengurus koperasi yang selanjutnya akan bekerja sesuai mekanisme yang ada sebut Lurah Sopia Bangun.

Ikut hadir para tokoh masyarakat Welly Mamangkey, Veysco Dandel, Efie Nender, Roy Gaghaube, Silas Kanine, Dikson Katiandagho.
Koperasi Merah Putih (KMP) adalah program pembentukan koperasi di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi ini dikelola secara profesional oleh pengurus yang bukan dari unsur pimpinan desa, tetapi dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus.

KMP diharapkan menjadi wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
KMP memiliki tujuan untuk memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

KMP berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama, dengan Bidang Usaha: KMP dapat menjalankan berbagai bidang usaha seperti logistik, sembako murah, klinik desa, simpan pinjam dan lainnya sesuai kebutuhan lokal.

Pengelolaan, KMP dikelola oleh pengurus yang dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus, bukan unsur pimpinan desa.

KMP diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(*)

Pemimpin Sidang

1. Bpk. Rudolf Sembiring
2. Bpk. Audri Mandagi
3. Ibu. Grace Bobane

Hasil Rapat Pemilihan
Ketua
Bpk. Audri Mandagi
Wakil Ketua 1
Risno Taero
Wakil Ketua 2
Grace Bobane
Sekretaris
Tamrin Bandu
Bendahara
Susanti Taduminggir

Pengawas
Lurah
Reymond H Mudami, S.Pi
Lutfie Darondo, SE