TOMOHON,mediakontras.com – Pelantikan pejabat di Tomohon ternyata sejalan dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, tentang  Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Sementara,  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah menolak gugatan yang mempermasalahkan hal itu. Di mana lagi harapan WLMM ?

Sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mengatur alur penanganan pelanggaran pemilihan, melalui aturan yang dikeluarkan tahun 2020.

Menyangkut dugaan pelanggaran, ada empat katagori. Yakni etik, administrasi, pidana dan pelanggaran Undang Undang lain.

Sesuai Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3, dugaan pelanggaran kode etik penanganannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara adhoc.

Sedangkan dugaan pelanggaran administrasi, sesuai Pasal 34 ayat 3, ditangani KPU, dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1, penanganannya diserahkan ke penyidik Polri melalui Sentra Gakkumdu.

Sementara, dugaan pelanggaran Peraturan dan Undang Undang (UU) lain, sesuai Pasal 36 ayat 1, diserahkan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini lembaga peradilan.

Di sinilah celah yang mungkin dimanfaatkan WLMM menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski secara legal standing, gugatan tersebut tak memenuhi syarat ambang batas 2 % yang disyaratkan aturan.

Bila dalil gugatan WLMM soal politik uang, penyalahgunaan bansos serta mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang dituduhkan terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang oleh Tim Kuasa Hukum Caroll Senduk-Sendy Rumajar (CSSR) sebagai Pihak Terkait dalam sidang kedua di MK, dijadikan “counter attack” ke penggugat, maka soal pelanggaran UU Lain seperti menjadi harapan akhir calon jalur independen ini.

Dan jika UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah menyatakan pelantikan yang telah dibatalkan tak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai aturan, serta izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat Nomor 100.2.2.6/6846/OTDA, tanggal 5 September 2024, yang mengesahkan pelantikan tersebut, WLMM mungkin tinggal menggantungkan impiannya memimpin Kota Tomohon, di PTUN.

Sayangnya, PTUN Manado sudah menolak permohonan LSM Inakor yang menggugat pelaksanaan rolling jabatan itu dan meminta Caroll Senduk didiskualifikasi dari pencalonan di Pilkada 2024.

Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Manado yang diunggah Selasa (22/10/2024) mencantumkan, putusan penolakan tersebut ditetapkan pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Majelis Hakim PTUN Manado menetapkan gugatan Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) melalui Agianto S.C Dawono, S.H, selaku kuasa hukumnya, dinyatakan ‘dismissal ditolak . Hakim juga  menetapkan putusan gugatan tersebut sebagai ‘minutasi’.

Gugatan LSM Inakor pimpinan Rolly Wenas itu bertanggal 7 Oktober dan didaftarkan di PTUN Manado sehari sesudahnya. Sebelumnya pun perkumpulan ini membawa soal rolling jabatan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dengan permintaan yang sama, namun tidak diterima.

Dengan ditolaknya gugatan Inakor ini oleh PTUN Manado, pelantikan yang dilaksanakan Pemkot Tomohon tetap sah dan tidak melanggar hukum. Tergugat dalam perkara ini adalah KPU Kota Tomohon.

Putusan dismissal ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berarti penetapan dismissal yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini karena upaya hukum biasa maupun luar biasa tidak dapat diajukan lagi.

Dismissal adalah upaya hakim untuk meneliti dan memilah gugatan yang masuk ke persidangan. Proses ini dilakukan karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, meskipun sejak awal perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil.

Beberapa alasan yang dapat menyebabkan dismissal, yaitu:

* Pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.

* Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi

* Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak

* Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi

* Gugatan diajukan sebelum atau lewat waktunya.

Sebelumnya, Inakor dalam gugatannya meminta PTUN Manado menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam sengketa A Quo.

Inakor menyatakan bahwa Calon Petahana (Incumbent) terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang No 10 Tahun 2016 karena telah melakukan Rolling jabatan oada tanggal 22 Maret 2024.

Menyatakan KPU sebagai Tergugat  mempunyai kewenangan  mendiskualifikasi pasangan calon melalui rapat pleno tanpa menunggu adanya rekomendasi dari Bawaslu.

Menyatakan bahwa sanksi administrasi sudah bisa diberlakukan kepada pasangan calon petahana (Incumbent) walaupun belum penetapan calon.

Inakor juga meminta membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H

Memerintahkan KPU mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024

Inakor meminta agar PTUN Manado memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2024 tanpa mengikut sertakan Caroll Joram Azarias Senduk, S.H sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon; menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun terdapat Upaya Hukum banding maupun kasasi.

Sayangnya, upaya Rolly Wenas Ketua Inakor itu menjegal Caroll Senduk kali ini pun tidak membuahkan hasil.

Sebelumnya LSM tersebut dua kali mensomasi KPU Tomohon dan juga membawa aduannya soal rolling jabatan itu ke Bawaslu RI.(*)

TOMOHON,mediakontras.com – Pengumuman Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, jika lembaga peradilan itu sudah menetapkan jadwal penyampaian Dismissal atau dilanjutkannya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024 pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025, ikut berpengaruh pada jadwal pelantikan kepala daerah.

Penyampaian ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadwalkan kembali  pelantikan gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati menyesuaikan dengan agenda di MK. Pelantikan kemudian direncanakan pada rentang waktu tanggal 18 hingga 20 Februari 2025.

Untuk Kota Tomohon, penyampaian Saldi Isra itu melahirkan optimisme jika kemenangan yang sudah diraih Caroll Senduk-Sendy Rumajar (CSSR) dan sudah diplenokan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak akan terpengaruh oleh gugatan Wenny Lumentut-Michael Mait (WLMM), pasangan calon (paslon) jalur independen itu.

“Dengan bukti yang kami masukkan di MK dan lemahnya dalil penggugat, ditambah kesediaan Kemendagri menjadi saksi ahli bagi Pihak Terkait (CSSR), kami beryakinan gugatan WLMM akan ditolak,” ujar Wakil Ketua DPC PDIP Tomohon Bidang Hukum dan Perundang Undangan, Oktavianus Mende, SH, MKn.

Bagaimana dengan kubu WLMM? Belum ada keterangan resmi paslon maupun tim pemenangan yang berkaitan dengan jadwal di MK itu.

Namun, sebuah postingan di grup Facebook Tomohon Kota Sejuk yang dilihat pada Sabtu (1/2/2025), apakah menggambarkan sikap legowo WLMM, juga belum diketahui pasti.

Postingan oleh akun @Wenny Lumentut yang sudah disukai ratusan orang dan dikomentari banyak orang itu diawali dengan sapaan “Morning all.”

Selengkapnya isi postingan itu sebagai berikut :

Instruksi :

Kepada Yth :

Seluruh Tim, Relawan, Simpatisan dan Pendukung WLMM Agar selalu menjaga sikon yg baik…Cooling Down…dan jgn terpancing dng isien yg ada di Medsos…dan Jangan membuat Status status yg tidak baik….biarkan saja mengalir proses di MK…dgn demikian siapapun yg di putuskan oleh MK…itu adalah FINAL DAN MENGIKAT

Semua masyarakat kota Tomohon harus menerimanya demi untuk Masa depan Kota Tomohon ke depan…Kontestasi Pilkada sudah selesai…saatnya semua bersatu untuk TUJUAN YG SAMA….Menuju TOMOHON YG LEBIH BAIK….

(Tidak ada lagi perbedaan WARNA, BENDERA, PARTAI)…

TETAP SEMANGAT SALAM DAMAI SELALU

SALAM….WLMM

Postingan itu mendapat penilaian beragam. Ada yang berpendapat jika melalui unggahannya itu Wenny Lumentut sudah legowo jika gugatannya di MK berakhir Dismissal ataupun juga bila dilanjutkan, tetap akan kalah. “So barasa stou dia (mungkin dia sudah merasa,red),” Celutuk salah seorang warga yang asyik duduk sambil menyeruput kopi bersama  teman temannya di sebuah rumah kopi di sekitaran Patung Tololiu Matani.

Dari perkembangan persidang di MK yang dipantaunya melalui media, Jes memprediksi kemenangan yang sudah diraih Paslon CSSR akan berlanjut hingga ke pelantikan.

Tapi, ada yang berpandangan lain. “Jangan terpancing dan jangan lengah. Segala kemungkinan masih bisa terjadi,” sambung warga lainnya yang sempat terekam pembicaraan mereka.

Apakah memang benar Wenny Lumentut sudah legowo kalah di MK, atau bagaimana, kita tunggu saja keputusan MK seperti penyampaian Hakim Konstitusi Saldi Isra itu.(rek/tim/red)

SANGIHE,mediakontras.com —Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Wounde memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-600 Daerah Kepulauan Sangihe di Lapangan Gesit Tahuna. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya persatuan, pelestarian budaya, dan semangat gotong royong untuk membangun Sangihe yang lebih maju dan sejahtera.

Mengusung tema “Mengagungkan Tuhan dalam sembah, melestarikan adat istiadat, memperkokoh persaudaraan, mewujudkan persatuan dan kesatuan”, peringatan HUT ke-600 ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang daerah.

“Selama enam abad, kita menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan kebersamaan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Sangihe terus berkembang. Momentum ini harus kita jadikan sebagai tekad bersama untuk membangun daerah yang lebih baik,” ujar Wounde, Jumat (31/01/2024)

Ia juga menekankan tiga poin penting: menjaga nilai spiritual dan budaya, memperkokoh persatuan dan gotong royong, serta mewujudkan Sangihe yang maju dan sejahtera.

Upacara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekda Sangihe, Ketua TP PKK, pejabat pemerintah, TNI/Polri, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh adat, serta para pelajar dan masyarakat.

Sebagai penutup, Wounde mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat “Somahe Kai Kehage” sebagai pendorong utama dalam menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan daerah.

“Dirgahayu Kepulauan Sangihe! Mari kita terus bersatu untuk membangun daerah ini dalam dekapan Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya. (putri)