FPDIP Minta Usut Tuntas, Fraksi Gerindra Tuntut Proses Hukum

TOMOHON,mediakontras.com – Sidang Paripurna Kedua DPRD Kota Tomohon (senin, 24/9/2024), sempat diwarnai dengan aksi interupsi.

Fraksi PDI Perjuangan lewat anggota dewan terhormat Harryanto Lasut mengajukan interupsi mengenai aksi menghilangkan absen dalam sidang paripurna pertama DPRD Kota Tomohon.

“Tindakan Toar Polakitan anggota dewan dari partai Golkar, harus diproses tuntas dan jangan didiamkan karena akan menjadi contoh yang tidak baik kedepan. Ini tidak sesuai dengan budaya orang Tomohon,” kata Arie dengan nada tegas.

Lebih keras lagi aksi interupsi yang diajukan oleh Jeffri Polii anggota dewan terhormat dari Fraksi Partai Gerindra.
Jepol sapaan akrabnya meminta agar masalah ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Karena peraturan perundangan mengatakan daftar hadir anggota dewan dalam bersidang adalah dokumen arsip negara yang sangat berharga dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD,” tegas Jepol.

Sementara itu pihak Sekertariat dewan saat memberikan penjelasan mengatakan, pihak sekertariat sementara melakukan negosiasi untuk meminta kembali absen tersebut.
Namun pihak Sekertariat telah membuat absen duplikat saat pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

”Kami telah membuat absen duplikat saat Paripurna tersebut meskipun ada beberapa anggota dewan yang sudah menandatangani waktu itu belum menandatangani absen duplikat ini, namun dari absen duplikat ini sudah melebihi dari korum untuk anggota yang DPRD yang hadir, dari 20 anggota dewan yang sudah menandatangani waktu itu baru 17 orang yang menandatangani. Jadi di anggap korum.” Ujar sekertariat dewan. (rek)