Wali Kota Tomohon Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026, Sekjen Kemendagri Instruksikan Kepala Daerah Turun Lapangan

TOMOHON,mediakontras.com – Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk bersama Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Pemerintah Kota Tomohon, Senin (22/6/2026).

Rakor tersebut dipimpin oleh Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait, gubernur, wali kota, dan bupati dari seluruh Indonesia. Rakor ini merupakan agenda rutin pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi di daerah serta menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2026, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi, pemantauan harga bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi komoditas, serta upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan intervensi di lapangan. Langkah ini guna menekan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar pola kenaikan harga sejumlah komoditas yang berulang dari tahun ke tahun dapat diantisipasi melalui penguatan produksi, operasi pasar, kerja sama antardaerah, dan penguatan distribusi pasokan.

Sekjen menegaskan, hasil evaluasi perkembangan harga yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

“Jadi jangan evaluasi dari BPS itu berlalu begitu saja tanpa intervensi kita,” tegas Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).  

Hal ini ia katakan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakart.

Berdasarkan data BPS pada minggu ketiga Juni 2026, terdapat 32 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 7,91 persen, disusul Gorontalo sebesar 5,72 persen, sementara Maluku Utara sebesar 3,74 persen.

BPS mengidentifikasi beras, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian karena level harganya relatif tinggi. Selain itu, cabai merah juga menjadi salah satu komoditas yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah.

Karena itu, Tomsi meminta Pemda bersama Perum Bulog segera melakukan operasi pasar pada daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain itu, ia juga mendorong penguatan gerakan menanam cabai serta berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon terkait.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Tomohon dalam Rakor Pengendalian Inflasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan laju inflasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kota Tomohon. (*)

Top of Form

Bottom of Form