Gubernur Yulius Selvanus Uraikan Strategi Pengendalian Inflasi dan Transformasi Ekonomi di High Level Meeting BI Sulut

Manado.Mediakontras.com – Kebijakan strategis dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD dan KDEKS se-Sulawesi Utara disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).

Pertemuan ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulut ini menitikberatkan pada penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.

Kinerja Ekonomi Tumbuh Positif, Inflasi Tetap Dikendalikan

Berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tercatat tumbuh 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski capaian tersebut menunjukkan tren positif, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulawesi Utara berada di angka 1,23 persen. Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan sektor perguruan tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.

Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memfokuskan langkah pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga, serta aksi cepat seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran.

Empat Pilar Transformasi Ekonomi Sulut

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius memaparkan empat pilar strategis transformasi ekonomi daerah.

Pertama, transformasi digital melalui percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong realisasi APBD secara lebih agresif, percepatan investasi PMA dan PMDN, serta hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.

Ketiga, akses keuangan inklusif melalui perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM dan kelompok rentan lewat TPAKD, disertai penguatan literasi keuangan digital.

Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan industri halal dan integrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.

Bergerak Bersama untuk Sulut Maju

Gubernur menegaskan, keberhasilan agenda strategis tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BI, OJK, pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat.

“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing. (Chae)