SANGIHE,mediakontras.com – Hujan lebat yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Jumat (25/04/2025) mengikbatkan meluapnya sungai Bulude diKampung Barangkalang Kecamatan Manganitu yang terjadi sekitar Pukul 14.00 waktu setempat.

Tercatat sebanyak 184 Kepala Keluarga (KK) 184 jiwa terdampak akibat luapan air sungai. Dan harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera membentuk tim asesment tanggap bencana dan bergerak kelokasi bencana.

Ketua tim Asisten Satu Pemkab Sangihe, Johanis Pilat kepada wartawan mengatakan sesuai petunjuk pimpinan daerah bupati dan wakil bupati segera melaksanakan tindakan tanggap darurat yakni turun lapangan dan menyerahkan bantuan darurat seperti bahan makanan untuk dapur umum selama tiga hari bagi warga yang terdampak serta penangan fisik yang perlu penangan seperti penimbunan material sirtu dan pasir dijalan desa dan pembuatan bronjong sebagai tanggul sementara.

“Saat ini ada sebanyak 11 KK yang masih bertahan dilokasi pengungsian tepatnya di Geraja Samaria. Dan sementara mendapatkan penanganan pelayanan kesehatan oleh dinas Kesehatan. Saat ini juga warga dibantu oleh aparat TNI dari Koramil 1304 Manganitu sementara melakukan kerjabakti penimbunan jalan desa tang rusak. Pemkab Sangihe juga akan menurunkan alat berat membantu proses pekerjaan,”jelas Pilat.

Sejumlah instansi teknis terkait dikerahkan ke lokasi bencana seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan dinas PUPR. (Putri)

Sangihe – Bupati Kepulauan Sangihe,Michael Thungari menghadiri dan memberikan materi yang berinstiratif pada Kegiatan Kemah Raya dan Selebrasi Paskah pemuda GMIST yang berlangsung di perkemahan Angges, Tahuna Barat pada Jumat (25/4/2025).

Bupati juga menegaskan,khususnya organisasi keagamaan ini juga mengapresiasi konsep Kemah Raya yang tidak hanya diisi dengan ibadah dan selebrasi tetapi melatih kepemimpinan terhadap pemuda GMIST.

“Biasanya selebrasi hanya sebatas ibadah,lalu selesai. Tapi kali ini ada nilai lebih karena disertai perkemahan yang membentuk karakter dan kemandirian bagi pemuda GMIST,” ungkap Bupati

Menurutnya, dunia kerja kini tidak hanya membutuhkan kecerdasan,tetapi juga membutuhkan kemampuan bekerja sama,membangun relasi dan beradabtasi dengan lingkungan sosial.

Diapun mengajak para pemuda GMIST untuk memanfaatkan momentum perkemahan sebagai sarana dan memperluas pergaulan dan menjalin relasi lintas jemaat.

“Jadi harus kenalan dan bersosialisasi dengan teman-teman dari jemaat yang lain. Ini kesempatan untuk memperluas jaringan dan membuka wawasan,”ujarnya

“Yang pasti saya mengoptimis dua malam kebersamaan dalam kemah raya dan akan menjadi pengalaman berharga yang membekas dan membentuk generasi muda GMIST yang tangguh dan berkarakter,”tambahnya. (Putri)

BOLTIM, mediakontras.com — Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara (Sulut) mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

GMPK menilai, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama aktivitas ilegal ini terus berlangsung tanpa hambatan.

Kepala Bidang Litbang GMPK Sulut, Resmol Maikel, dalam keterangannya pada Sabtu, 26 April 2025, mempertanyakan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menangani praktik-praktik pertambangan ilegal tersebut.

“Maraknya kegiatan pertambangan ilegal seperti di Desa Tobongon ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat,” tegas Resmol.

Tak hanya itu, Resmol juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas PETI di wilayah tersebut.

Menurutnya, dugaan ini semakin menguat seiring dengan berlarut-larutnya keberadaan tambang ilegal yang seolah-olah dibiarkan.

“Kegiatan ilegal semacam ini jelas merugikan negara, baik dari sisi kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian warga, hingga kerugian perekonomian daerah. Jika tidak ada tindakan hukum yang serius, maka praktik semacam ini akan terus tumbuh subur,” ungkapnya.

GMPK Sulut pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, untuk segera melakukan langkah tegas dan nyata.

Resmol menekankan, penindakan tidak boleh berhenti di pekerja lapangan semata, namun harus menjerat para aktor intelektual dan pemodal di balik operasi tambang ilegal tersebut.

“Jika Polda Sulut hanya menindak pekerja, tanpa menyentuh pemodal, maka penyelesaian masalah ini hanya akan sebatas wacana,” tandas Resmol.
Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengadakan dengar pendapat bersama masyarakat desa Tobongon, Senin (17/02/2025).
Agenda pertemuan tersebut dalam rangka perpanjangan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Tobongon. Kegiatan di hadiri langsung ketua komisi II, Meidi Lensun dan seluruh anggota komisi, serta seluruh aparat dan pelaku usaha di wilayah desa Tobongon.
Anggota Komisi II, Alamri Matiala mengatakan, kegiatan tersebut bentuk dukungan dari DPRD, agar masyarakat yang berada di wilayah pertambangan Tobongon untuk mendapatkan izin resmi dari Pemerintah pusat.
” Izin WPRnya sudah ada, namun masih butuh perpanjangan kembali, karena izin WPRnya sudah berakhir sejak tahun 2017,” tandanya.(herdy)