KPU Mitra Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih

RATAHAN,mediakontras.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan E-Coklit, dilaksanakan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa(18/6/2024).

Kegiatan ini dibuka Ketua KPU Mitra, Otnie Tamod dan diikuti ketua dan anggota PPK di 12 Kecamatan. Hadir juga Komisioner KPU Provinsi Sulut Lanny Ointu, didampingi anggota Komisioner KPU Mitra, Lucky Mamahit, Aulia Syukur dan Rian Sandag.

Ketua KPU Mitra, Otnie Tamod menegaskan pentingnya pemutakhiran data pemilih yang akurat.

“Data pemilih yang valid merupakan fondasi dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Oleh karena itu, kegiatan ini termasuk penggunaan aplikasi Sidalih dan E-Coklit menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau data ganda,” ungkap Tamod.

Ia pun mengapresiasi antusiasme para peserta Bimtek. “Harapan kami, kawan-kawan semua dapat mengikuti secara serius dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih di wilayah masing-masing,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Komisioner KPU Mitra Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Aulya Syukur,Dengan digelarnya Bimtek ini, KPU Kabupaten Mitra berharap dapat meningkatkan kualitas data pemilih dan menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

“Dalam bimtek ini kami akan mempraktekan penggunaan aplikasi Sidalih dan aplikasi E-Coklit. Kegiatan ini juga sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan termasuk kami di Kabupaten Mitra,” urainya.

Adapun tujuan Bimtek ini, Kata Syukur, pertama, agar PPK mengetahui dan memahami tanggung jawab besar berkaitan data pemilih ini. Termasuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta E-Coklit.

Aspek kedua, agar tim di lapangan bisa cermat berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Memastikan secara serius, bahwa data pemilih yang dilahirkan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

“Intinya dalam kontes pelaksanaan di lapangan ini PPK sudah mengetahui berkaitan dengan kebijakan teknis proses pemutakhiran data pemilih,”imbuhnya.(*/chae)