Manado. Mediakontras. com – Dengan mata berkaca-kaca Anggota DPRD Sulut, Pricylia Rondo menjawab pertanyaan dari Cheni Wahani seorang peserta disabilitas tuna netra, dalam diskusi yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Whizz Prime, Jumat (11/04/2025).

“Pertanyaan dari Cheni tentang apakah boleh sharing dengan kelompok disabiltas, boleh. Nanti tentukan tempat saya bersedia untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman Cheni nanti,” ungkapnya dengan suara parau karena terharu.

Peron (sapaan akrabnya) pun mengapresiasi semangat Cheni untuk bertani meskioun dengan kekurangan yang ada di dirinya.

“Sister Cheni, kita semua sama di hadapan Tuhan sehingga saya tidak pernah membeda-bedakan. Saya juga akan memberikan izin untuk Sister Cheni untuk memegang produk yang kami hasilkan, ” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, antusias dari peserta juga sangat besar, dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan setelah Peron memaparkan materi “Perempuan Berdaya Kuatkan Pertanian dan UMKM”.

Bahkan pun materi sudah selesai, ada juga peserta yang berdiskusi dengan Peron mengenai pertanian dan peternakan, sehingga banyak peserta yang sangat puas dengan penjelasan yang sudah diterima.

Dalam penjelasan Srikandi PDIP ini, Komunitas Tumbuh Bersama saat ini sudah memproduksi pupuk organik yang ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan, Bio DCom yang digunakan untuk toilet yang tersumbat, Bio Nutrisi untuk ternak agar tidak menghasilkan bau saat beternak.

“Kami memproduksi semua ini dan dibagikan dengan gratis kepada para petani, peternak dan nelayan. Bahkan siapa saja yang mau untuk bertani, akan kami support dengan gratis,” ungkap istri dari Ir Mindo Sianipar ini dengan tegas.

Di sisi lain juga Peron menguraikan, pihaknya juga sudah memproduksi Padi dan Jagung Mari Sejahtera Petani (MSP). Istimewanya dari jagung ini, dapat ditanam sampai 16 kali dan padi yang dapat dipanen hanya dalam 55 hari.

“Puji Tuhan sudah 10 tahun lebih kami berkarya di Sulut, dan sudah dirasakan oleh para petani dengan gratis, ” tuturnya.

Bahkan produk yang terbaru di akhir tahun 2024, Komunitas Tumbuh Bersama sudah memproduksi Pupuk Urea dan Pupuk NPK cair. “Semuanya dibberikan secara gratis kekpada petani, ” ujarnya.

Ditanyakan apakah tidak merugi harus memberikan secara gratis? Dengan tersenyum Peron mengatakan, Ia pun ingat pesan orangtua Peron, hidup ini singkat.

Apabila diberikan kesempatan hidup, maka isilah kehidupan ini dengan hal-hal baik, dan bermanfaat bagi keluarga dan banyak orang.

Pun bagian Alkitab Yeremia 29:7 “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”.

“Inilah yang menjadi motivasi bagi saya dan keluarga terus berkarya bagi banyak orang, ” tuturnya.

Peron pun memberikan kesaksian, saat pemilihan legislatif dirinya tidak membagi-bagikan uang. Namun, yang dilakukan ialah 2023 sudah tinggal di Minahasa Tenggara (Mitra) dan membagikan produk Komunitas Tumbuh Bersama kepada para petani dan peternak disana.

Sehingga hasil pertanian dan peternakan yang sudah dirasakan, menjadi kepercayaan bagi masyarakat di Mitra, dan memilih dirinya untuk menjadi Wakil Rakyat dari Kabupaten Mitra.

“Yang paling penting juga yang saya lakukan ialah doa dan puasa, sebelum pemilihan dilaksanakan. Dan akhirnya Tuhan berkenan dan saya duduj sebagai Anggota DPRD Sulut,” katanya. (*)

Manado. Mediakontras. com – Komisi III DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (10/04/2025).

Ketua DPRD Sulut, yang juga Koordinator Komisi III, Fransiscus Andi Silangen didampingi Ketua Komisi III Berty Kapojos mengemukakan, ada beberap hal yang dibahas dalam pertemuan ini.

Ia pun menguraikan, mengenai jalan yang ada di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulut. Jalan ini juga bagian dari akses yang akan digunakan untuk pariwisata.

Pun Andi Silangen menjelaskan tentang Jembatan yang menghubungkan Doloduo ke Lolak, sehingga memudahkan masyarakat dari Doloduo ke Lolak, begitu pun sebaliknya.

Lanjutnya, berikutnya untuk Bendungan Muajak yang mengairi 2.100 hektar sawah. Hal ini harus menjadi perhatian, karena pemerintah sudah menjadikan swasembada pangan sebagai skala prioritas.

Kata Andi Silangen, dua hal inilah yang menjadi prioritas dalam pembicaraan hari ini karena ada efisiensi ada dana sebesar Rp35 milliar di Dinas PURR Sulut untuk hal ini.

“Saya melihat di proposal yang diajukan untuk perbaikan jembatan Rp25 milliar, dan 2.5 milliar untuk bendungan. Hal inilah yang saya ingatkan pada Dinas PUPR dalalm pembasahan hari ini, ” ujarnya.

Di sisi lain, Andi Silangen memintta perhatian perbaikan jalan di Siau yaitu jalan dari Ondong menuju ke Ulu banyak yang sudah rusak berat.

“Sudah banyak kecelakaan yang terjadi. Saya mohon ini menjadi perhatian dari PUPR, ” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Sulut, Stephen Tuegeh menyatakan, dua prioritas ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian, ” tuturnya. (*)

GORONTALO,mediakontras.com – Sikap Wali Kota Gorontalo dan Bupati Kabupaten Gorontalo yang memutuskan menarik seluruh dana pemerintah daerah (Pemda) dari Bank SulutGo (BSG) mendapat dukungan kalangan Aparat Sipil Negara (ASN).

Langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji dinilai sangat tepat bukan saja karena sikap dan cara Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) dinilai sangat arogan dan diskriminatif, namun juga didorong juga oleh kebijakan kredit BSG.

“Dari yang saya baca di media yang juga sudah beredar luas di medsos, Gubernur Sulut tak sedikitpun memperhitungkan Gorontalo. Dorang nda anggap apa-apa ini Gorontalo. Pandang enteng sekali dia itu,” ujar Fatimah, salah satu ASN di Gorontalo.

Padahal, kata dia, para bupati dan wali kota di Gorontalo sudah menyampaikan dalam RUPS-LB soal pentingnya keterwakilan daerah ini dalam komposisi Pengurus BSG, karena semua daerah sudah sejak lama menjadi pemegang saham.

“Sepertinya Gubernur Sulut itu hanya mau uangnya Gorontalo tapi sama sekali tidak mau orang Gorontalo ikut mengelola. Seakan-akan BSG itu cuma milik dia saja,” tambah Hasan, ASN lainnya.

Oleh karena itu keduanya sangat mendukung langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji menarik seluruh dana Pemda di BSG dan dialihkan saja ke bank lain.

Menurut Fatimah dan Hasan, secara hitung-hitungan ekonomi ASN, bunga pinjaman kredit yang dikenakan BSG dibanding bank lain, terpaut sangat jauh. “Tinggi skali depe bunga, mencekik leher kami,” tutur keduanya yang ditemui terpisah, Kamis (10/4/2025).

Seperti yang sudah marak beredar di media online dan medsos, seusai RUPS-LB, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Bupati Gorontalo Sopyan Puhi sudah bersikap menarik seluruh dana Pemda yang ada di BSG.

“Keluar (berpisah) dari Sulawesi Utara saja Gorontalo bisa, masak (keluar) dari BSG tidak bisa,” ujar Wali Kota Adhan Dambea.

Adhan dan Sopyan meyakini, dengan sumber daya dan jaringan pengusaha yang dimiliki, Gorontalo dapat membentuk bank daerah sendiri, terpisah dari Sulut.

Bila seluruh daerah di Gorontalo pada akhirnya menarik semua dananya, bukan tidak mungkin BSG akan Colaps.

Dikutip dari rri.co.id aktivis Gorontalo, Fanly Katili juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Daerah Gorontalo yang memutuskan untuk menarik sahamnya dari BSG. Dia menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan strategis demi mengutamakan kepentingan daerah.

Menurutnya, keputusan Pemda Gorontalo ini merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana daerah secara mandiri lebih fokus dan efektif.

Senada juga diungkapkan Bupati Boalemo, Rum Pagau. Dia bilang, penempatan jajaran komisaris di BSG tidak pernah mereka duga sebelumnya.

“Kita (Pemkab Boalemo) ini pemegang saham, apa gunanya kita diundang di RUPS. Tidak tahu yang diganti dari mana, sedangkan semestinya mengakomodir daerah-daerah pemegang saham seperti Gorontalo,” tegas Rum.

Olehnya, langkah awal yang akan dilakukan Pemkab Boalemo yakni akan menarik semua dana yang dikelola BSG. Untuk diketahui, Pemkab Boalemo memiliki saham sebesar 3,82 persen dari total 18,65 persen saham Pemda Gorontalo.

Dana yang tersimpan di BSG dalam bentuk giro dan deposito juga akan kita tarik semua,” katanya pada gopos.id.

Rum Pagau juga mengamini jika saat ini pihaknya sudah berencana akan membentuk bank daerah sendiri yang terpisah dari BSG.

Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).

Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.

Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.

Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)
• Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )
• Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )
• Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )
• Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )
• Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )
• Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )

Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.(*)