SANGGAHAN TERHADAP POLA KEMITRAAN PETERNAKAN: MENYOAL KETIDAKADILAN KEMITRAAN

Oleh: Stefy Edwin Tanor SE, Ak, MM

Paradoks Peternak Rakyat – Penjaga Nyawa yang Terpinggirkan
​Industri perunggasan nasional sering kali dibanggakan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan yang paling stabil.

Namun, di balik angka-angka pertumbuhan PDRB dan ketersediaan protein murah bagi masyarakat, tersimpan sebuah tragedi ekonomi yang dialami oleh para peternak rakyat.

Pola kemitraan Inti-Plasma, yang awalnya didisain sebagai instrumen pemberdayaan, kini telah bergeser menjadi instrumen eksploitasi aset dan tenaga kerja rakyat kecil demi kepentingan akumulasi modal korporasi besar (integrator).

​1. Biaya Kemanusiaan yang Tak Terhitung (The Uncounted Human Cost)
​Dalam setiap lembar kontrak kemitraan, kita melihat angka-angka tentang harga pakan, harga DOC (Day Old Chick), dan target FCR (Feed Conversion Ratio). Namun, ada satu komponen biaya yang secara sengaja dihilangkan dalam neraca akuntansi korporasi: Biaya Hidup dan Keringat Peternak.

​Peternak rakyat di Tomohon dan wilayah lainnya di Indonesia bukan sekadar mitra bisnis; mereka adalah manajer operasional sekaligus tenaga keamanan yang bekerja 1×24 jam penuh. Mari kita bedah realitasnya secara teknokratis:
​Manajemen Tanpa Jeda: Menjaga pertumbuhan DOC hingga menjadi ayam siap potong memerlukan presisi tinggi. Suhu kandang harus dikontrol setiap jam, sirkulasi udara harus dipastikan tepat, dan pemberian pakan dilakukan dengan disiplin ketat.

Peternak mengorbankan waktu tidur dan kehidupan sosial mereka untuk memastikan aset milik perusahaan—yaitu ayam-ayam tersebut—tetap hidup dan tumbuh sesuai standar.
​Beban Psikologis: Ketidakpastian biologis menciptakan tekanan mental yang luar biasa.

Setiap kali ada perubahan cuaca ekstrem di Tomohon, jantung peternak berdegup kencang. Mereka tahu bahwa jika ayam stres atau mati, bukan hanya keuntungan yang hilang, tapi utang pakan akan menumpuk.

​Secara akuntansi biaya, jika waktu kerja peternak yang 24 jam ini dihargai sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau ditambah dengan uang lembur, maka sebenarnya margin yang ditawarkan oleh perusahaan integrator/ mitra jauh di bawah standar kemanusiaan.

Korporasi menikmati efisiensi luar biasa karena mereka tidak perlu membayar gaji, tunjangan, kesehatan, dan dana pensiun bagi ribuan “manajer kandang” ini.

​2. Ketimpangan Risiko Biologis: Rakyat sebagai Bumper Terakhir
​Inilah titik paling krusial dari ketidakadilan kebijakan saat ini. Dalam manajemen risiko modern, risiko seharusnya dialokasikan kepada pihak yang paling mampu menanggungnya.

Namun, dalam kemitraan peternakan, yang terjadi adalah Transfer Risiko Biologis dari korporasi raksasa ke rakyat kecil yang napas ekonominya megap-megap.
​Modal Panjang vs Modal Pendek: Perusahaan integrator membentengi diri dengan modal yang sangat panjang dan terdiversifikasi.

Jika wabah virus menyerang satu wilayah, mereka tetap bisa bertahan karena memiliki ribuan mitra di wilayah lain, ditambah lagi dengan keuntungan dari lini bisnis pabrik pakan dan obat-obatan.

Bagi mereka, wabah adalah “biaya bisnis” yang bisa dikompensasi.
​Eksploitasi Aset Tetap: Peternak membangun kandang dengan modal sendiri, sering kali dengan mengagunkan sertifikat tanah atau rumah ke bank.

Ketika virus menyerang dan terjadi depopulasi/ kematian massal, peternak kehilangan pendapatan sekaligus menanggung cicilan utang bank yang tidak mau tahu soal wabah.

​Sangat tidak adil secara moral dan teknis ketika sebuah kebijakan membiarkan pihak yang paling lemah (peternak rakyat) memikul risiko terbesar (kematian ternak), sementara pihak yang paling kuat (korporasi) tetap mengamankan margin dari penjualan pakan dan bibit sejak hari pertama.

Bedah Struktur Keuntungan Berlapis – Mengapa Perusahaan Selalu Menang?
​Dalam disiplin akuntansi manajemen, kita mengenal istilah Vertical Integration.

Secara teori, integrasi ini bertujuan untuk efisiensi. Namun, dalam praktek kemitraan perunggasan di Indonesia, integrasi vertikal telah berubah menjadi alat penghisap margin yang membuat peternak rakyat tidak memiliki ruang untuk bernapas, apalagi tumbuh menjadi besar.

​1. Fenomena “Triple Dipping Profit” (Keuntungan Tiga Pintu)
​Perusahaan integrator membangun sistem di mana mereka menjadi pemain tunggal di hulu hingga hilir.

Ketidakadilan kebijakan bermula ketika peternak “dipaksa” melalui kontrak untuk masuk dalam ekosistem yang menutup pintu negosiasi harga.
​Pintu Pertama: Margin Pakan (The Feed Monopoly). Pakan mencakup sekitar 70-80% dari total biaya produksi.

Perusahaan integrator adalah produsen pakan skala raksasa. Dalam kontrak kemitraan, peternak diwajibkan menggunakan pakan dari perusahaan Inti dengan harga yang ditentukan secara sepihak.

Seringkali, harga pakan kemitraan lebih tinggi daripada harga pakan di pasar bebas, namun peternak tidak memiliki pilihan.

Di sini, perusahaan sudah mengunci keuntungan ribuan rupiah per sak pakan, bahkan sebelum ayam tersebut tumbuh besar.
​Pintu Kedua: Margin Bibit (DOC – Day Old Chick). Perusahaan memiliki fasilitas penetasan sendiri (hatchery). Mereka menjual bibit kepada peternak dengan harga yang sudah dipatok margin keuntungan.

Yang memprihatinkan adalah ketika kualitas bibit menurun, peternak tetap harus membayar harga standar. Jika bibit tersebut memiliki tingkat kematian tinggi (kualitas afkir), risiko tersebut sepenuhnya bermuara di kandang peternak, sementara perusahaan sudah membukukan penjualan bibit di laporan keuangannya.

​Pintu Ketiga: Margin Obat dan Vaksin. Lini bisnis kesehatan hewan melengkapi ekosistem ini. Setiap vaksin, vitamin, dan desinfektan yang digunakan di kandang adalah sumber profit bagi perusahaan. Peternak rakyat diletakkan dalam posisi sebagai konsumen wajib dari semua produk pendukung ini.

​2. Hedging Kerugian di Atas Penderitaan Rakyat
​Secara teknis, perusahaan integrator melakukan praktik hedging (lindung nilai) yang sangat cerdik namun tidak adil. Jika terjadi kegagalan budidaya di tingkat peternak (misalnya karena wabah), perusahaan memang kehilangan potensi pendapatan dari pembelian ayam.

Namun, kerugian itu sudah terkompensasi (ter-tutup) oleh keuntungan yang telah mereka ambil dari penjualan pakan, bibit, dan obat-obatan di awal siklus.
​Inilah yang saya sebut sebagai “Laba yang Terproteksi”.

Perusahaan memiliki jaring pengaman berlapis, sedangkan peternak rakyat berdiri di tepi jurang tanpa tali pengaman.

Jika panen gagal, peternak tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi mereka masih ditagih untuk melunasi biaya pakan dan DOC yang sudah mereka konsumsi, yang di dalamnya sudah terkandung profit perusahaan. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang paling nyata: Satu pihak tetap untung dari proses yang membuat pihak lain bangkrut.
​Manipulasi “Gain Sharing” dan Pembatasan Skala Ekonomi Rakyat
​Kebijakan kemitraan saat ini secara sistematis membatasi peternak untuk naik kelas. Salah satu alat pembatasnya adalah mekanisme harga kontrak yang kaku dan mengabaikan dinamika pasar.

​1. Perampasan Selisih Harga (The Market Injustice)
​Pasar ayam hidup (live chiken) sangat fluktuatif. Ada kalanya harga pasar melonjak jauh di atas harga kontrak (misalnya saat menjelang hari raya). Dalam kemitraan yang adil, kenaikan harga ini seharusnya dinikmati bersama sebagai bonus atas kerja keras peternak menjaga kualitas.
​Namun, realitanya, banyak kontrak yang didesain sedemikian rupa sehingga sebagian besar—atau bahkan seluruh—selisih harga pasar tersebut masuk kembali ke kantong korporasi. Peternak hanya diberi “insentif” recehan, sementara perusahaan menikmati keuntungan tak terduga (windfall profit) yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah secara agregat.

​2. Larangan Menjadi Besar
​Mengapa peternak rakyat di Tomohon sulit menjadi pengusaha mandiri? Jawabannya adalah karena sistem kemitraan ini mendesain peternak untuk selalu berada dalam posisi “Cash Flow pas-pasan”.

Margin yang diberikan hanya cukup untuk membayar biaya operasional dan cicilan bank, namun hampir tidak pernah cukup untuk melakukan akumulasi modal guna membangun kandang baru atau membeli pakan secara mandiri.

​Kebijakan ini seolah-olah menciptakan “Plafon Keuntungan”. Rakyat dikondisikan untuk tetap menjadi pengelola aset korporasi dengan status “mitra”, padahal secara substansi mereka adalah buruh yang meminjamkan tanah dan bangunannya untuk digunakan oleh perusahaan secara cuma-cuma
Koperasi Merah Putih – Mengembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat
​Penderitaan peternak rakyat yang “napasnya megap-megap” tidak boleh dibiarkan menjadi residu pembangunan.

Momentum Koperasi Merah Putih memberikan harapan baru melalui reorientasi ekonomi yang berpusat pada rakyat. Kunci dari solusi nasional ini adalah transformasi pola kemitraan menjadi pola Konsolidasi Ekonomi Kolektif melalui Koperasi Merah Putih (KMP).

​1. Memutus Rantai Monopoli melalui Koperasi
​Gagasan besar Presiden Prabowo mengenai KMP adalah jawaban atas “Triple Profit” korporasi. KMP didesain bukan sekadar sebagai pelengkap administrasi, melainkan sebagai Aggregator Rantai Pasok.
​Kemandirian Input: KMP harus didorong untuk memiliki pabrik pakan skala menengah dan fasilitas pembibitan (hatchery) sendiri yang dikelola secara profesional. Dengan begitu, margin keuntungan pakan dan bibit yang selama ini lari ke korporasi raksasa akan kembali ke tangan peternak dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

​Bargaining Power: Ketika ribuan peternak di Infonesia bersatu dalam satu wadah KMP, mereka memiliki daya tawar yang setara untuk bernegosiasi dengan perusahaan integrator dunia. Korporasi tidak lagi berhadapan dengan rakyat kecil secara individu yang mudah ditekan, melainkan berhadapan dengan entitas hukum yang kuat.

​2. Standar Kontrak Nasional: Berbagi Risiko, Berbagi Keuntungan
​Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM harus segera menerbitkan Standardisasi Kontrak Kemitraan Nasional.

Poin-poin yang kita sanggah sebelumnya harus diubah menjadi klausul yang adil:
​Mandatory Risk Sharing: Jika terjadi wabah virus yang bersifat bencana daerah/nasional, kontrak harus mewajibkan perusahaan untuk menanggung beban kerugian input.

Tidak boleh ada lagi utang yang menumpuk bagi rakyat yang tertimpa musibah.

​Fair Gain Sharing: Keadilan pasar harus dijunjung tinggi. Minimal 50% dari selisih harga pasar dan harga kontrak wajib menjadi hak peternak. Ini adalah “tabungan oksigen” bagi peternak untuk bisa naik kelas menjadi pengusaha mandiri.

​Langkah Nyata di Tomohon – Menunggu Jakarta Sambil Beraksi
​Sebagai kota yang telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam tata kelola keuangan digital (terbukti dari BI Award dan TP2DD 2025), Tomohon tidak perlu menunggu instruksi pusat untuk mulai menyelamatkan peternaknya.

Walikota Tomohon memiliki ruang diskresi teknokratis untuk menciptakan “Zonasi Kemitraan Adil”.
​1. Intervensi Lokal: Peraturan Walikota (Perwa) Perlindungan Mitra
​Tomohon bisa menjadi pionir nasional dengan menerbitkan Peraturan Walikota yang mengatur standar etika kemitraan di wilayahnya.
​Audit Keadilan: Dinas Koperasi dan UMKM Tomohon harus diberikan kewenangan untuk mengaudit kontrak kemitraan sebelum ditandatangani oleh peternak lokal.

Jika ditemukan klausul yang hanya memindahkan risiko ke rakyat, maka izin operasional perusahaan tersebut di Tomohon dapat dievaluasi.
​Crisis Center Peternak: Pemerintah Kota harus hadir saat wabah menyerang.

Tim mediasi daerah harus mampu memaksa perusahaan integrator untuk berbagi beban kerugian, memastikan peternak tidak kehilangan agunan rumah atau tanahnya akibat kegagalan biologis.

​2. Digitalisasi Transparansi: Financial Tracking
​Memanfaatkan status Tomohon sebagai yang terbaik dalam implementasi transaksi nontunai, semua aliran dana kemitraan—dari pembelian pakan hingga pembayaran hasil panen—harus tercatat dalam sistem yang dapat dipantau oleh pemerintah daerah.

Ini akan mencegah adanya “biaya siluman” atau potongan harga sepihak yang seringkali merugikan peternak tanpa mereka pahami akuntansinya.
​Kesimpulan: Keadilan adalah Kunci Ketahanan Pangan
​Kemitraan peternakan tidak boleh lagi menjadi sekadar eufemisme dari eksploitasi.

Rakyat kecil yang menjaga kandang 1×24 jam adalah pahlawan pangan yang sesungguhnya. Mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar “sisa” keuntungan.

​Menyanggah kebijakan pola kemitraan saat ini adalah bentuk kecintaan kita pada bangsa. Kita menuntut sebuah sistem di mana korporasi tetap tumbuh, namun rakyat kecil tidak mati.

Dengan sinergi antara visi KMP dari RI 1 dan langkah berani Teknokrat di daerah seperti Tomohon, kita bisa mengubah penderitaan menjadi kesejahteraan.

​Ketahanan pangan nasional tidak akan pernah tercapai selama fondasinya—yaitu para peternak rakyat—masih tersengal-sengal menanggung beban risiko yang tidak adil. Saatnya kita bergerak, dari Tomohon untuk Indonesia yang lebih adil dan beradab.(*)