Kasus TBC di Sangihe Meningkat, Dinkes Soroti Rendahnya Skrining dan Kepatuhan Pengobatan

Sangihe, mediakontras.com — Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Dalam beberapa tahun terakhir, tren penemuan kasus terus meningkat, namun diiringi sejumlah persoalan krusial seperti rendahnya skrining kontak dan menurunnya angka kesembuhan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr Handry Pasandaran, ME mengungkapkan bahwa berdasarkan data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, jumlah kasus TBC yang ditemukan terus mengalami peningkatan sejak 2022 hingga 2025.

“Pada 2022, jumlah kasus berada di kisaran 340-an. Sementara pada 2025, jumlah kasus baru yang ditemukan mendekati 500 kasus. Bahkan pada triwulan pertama 2026, sudah ada penemuan kasus baru,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan penemuan kasus merupakan hal positif karena menunjukkan semakin banyak penderita yang terdeteksi dan dapat segera menjalani pengobatan.

Namun, persoalan utama saat ini adalah masih adanya penolakan dari masyarakat untuk menjalani skrining, khususnya bagi mereka yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TBC.

“Yang menjadi masalah bukan hanya penemuan kasus, tetapi adanya orang yang sudah diduga atau memiliki kontak dengan penderita, namun menolak untuk dilakukan skrining. Padahal ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Secara estimasi, jumlah kontak erat seharusnya mencapai dua hingga tiga kali lipat dari jumlah kasus positif. Satu penderita TBC bahkan berpotensi menularkan penyakit kepada lebih dari 10 orang, terutama di lingkungan rumah tangga, tetangga dekat, maupun tempat kerja. Namun, cakupan skrining kontak saat ini masih jauh dari target.

“Idealnya minimal 80 persen kontak harus diskrining, tetapi saat ini baru sekitar 40 persen yang berhasil diperiksa,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mencatat penurunan angka kesembuhan pasien TBC. Jika sebelumnya mencapai sekitar 95 persen, kini turun menjadi 87 persen, atau berada di bawah standar nasional minimal 90 persen.

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah meningkatnya kasus lost to follow up (putus pengobatan), yakni pasien yang tidak lagi terpantau atau menghentikan pengobatan sebelum tuntas.

“Pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan berisiko tinggi mengalami TBC resisten obat, meningkatkan penularan, bahkan berujung pada kematian,” ungkapnya.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

“Kami melibatkan semua stakeholder, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandara, pariwisata, hingga TNI dan Polri. Penanganan TBC tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan edukasi masyarakat, menghilangkan stigma terhadap penderita TBC, serta mendorong partisipasi aktif dalam skrining dan pengobatan.

Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga dioptimalkan sebagai sarana deteksi dini. Masyarakat yang terdeteksi positif diharapkan dapat menjalani pengobatan secara disiplin hingga tuntas.

“Target kita jelas, pada 2030 Sangihe harus mencapai eliminasi TBC,” pungkasnya. (*)