Oleh: Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LLM

Tragedi penghancuran demokrasi kembali muncul di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, hanya jelang 20 hari berakhirnya rejim Jokowi.

Betapa tidak! Puluhan pria bermasker mengobrak-abrik serta memaksa pembubaran acara diskusi “Silaturahmi Kebangsaan Diaspora dari lima benua bersama Tokoh dan Aktivis Nasional”.

Acara diskusi yang digelar oleh insan diaspora yang tergabung dalam Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatatan, Sabtu (28/09) itu pun kacau. Lalu bubar! Yang membubarkan adalah orang-orang bermasker dengan gaya preman jalanan.

Hadir dalam forum diskusi tadi, antara lain, Prof. Dr. Din Syamsudin (Mantan ketua PP Muhammadiyah), Dr.. Said Didu (Mantan Sekjen Kementerian BUMN), Mayjen Sunarko (Mantan Danjen Kopassus), pakar hukum tata negara Refly Harun, dan lain-lain.

Dari kalangan Diaspora (orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri) yang tergabung dalam FTA, hadir Ketua dan Sekjennya, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti.

Acara ini awalnya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan sejumlah tokoh dan aktivis nasional terkait isu kebangsaan dan kenegaraan. Tapi di tengah jalan acara tersebut berantakan karena dibubarkan sekelompok orang tak dikenal (OTK).

Sejumlah pejabat dan tokoh mengecam aksi premanisme dan menyayangkan kepolisian gagal mencegahnya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) oleh sekelompok orang dengan gaya premanisme.

“Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 30 September 2024. Poengky mengatakan, aksi kekerasan yang ditunjukkan kelompok pengganggu diskusi itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat.

“Sangat mengejutkan setelah 26 tahun reformasi ternyata masih dijumpai kelompok seperti ini di Indonesia,” katanya.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, mengecam tindakan pembubaran paksa diskusi tersebut. Dia menilai bahwa peristiwa pembubaran yang terjadi pada Sabtu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU”.

“Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia,” kata Dhahana di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Dhahana juga menegaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1 yaitu Pembubaran diskusi umum secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Akibat akisi premanisme puluhan orang tak dikenal (OTK) itu, acara silaturahmi dan diskusi berantakan. Hampir semua fasilitas acara silaturahmi seperti sound system, backdrop, dan alat video-fotografi dihancurkan. Alasannya, diskusi tersebut mengganggu keamanan dan persatuan nasional. Sebuah alasan yang mengada-ada dan irasional.

Saat itu, petugas kepolisian yang berada di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti tak berdaya menghadapi aksi premanisme OTK tersebut.

Banyak pihak menuduh, polisi sengaja membiarkan aksi premanisme itu. Tak sedikit pihak menuduh aksi premanisme itu by design. Siapa yang mendesainnya?

Patut diduga kuat design tersebut adalah dari rejim yang ada sekarang. Polisi adalah institusi keamanan dalam naungan eksekutif. Tuduhan di atas bukan omong kosong. Sebelumnya sudah terjadi puluhan kasus serupa tragedi Hotel Kemang dalam varian berbeda.

Siapa yang menyiram air keras ke muka penyidik KPK Novel Baswedan (karena sikapnya yang antirejim), hingga kini masih misteri.Siapa yang mengobrak-abrik standar operasi pelaksananaan (SOP) Pemilu dan Pilpres 2024 hingga sarana demokrasi itu runtuh?

Publik sudah tahu, hanya saja pura-pura tidak tahu. Mengaku tidak tahu jauh lebih aman dari mengaku tahu.

Polda Metro Jaya telah menangkap lima orang dalam tragedi Kemang. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Kita berharap, polisi bisa menangkap master mind-nya.

Jika tidak, publik akan menganggap polisi sedang bermain Drakor (Drama Korea). Ya, jangankan pembubaran kasus Hotel Kemang yang liliput, perusakan prinsip Demokrasi dalam Pemilu dan Pilpres pun, dapat dilakukan dengan mulus! Ini semuanya, penghancuran demokrasi. Semua itu by design. Ada perencanaan sistematis di sana.

Sekarang hasilnya sudah tampak. Hampir semua institusi penegak hukum dan keadilan telah membusuk. Rejim telah “meracuni” hampir semua institusi penegakan hukum dan demokrasi dalam empat tahun terakhir. Kasus premanisme di Hotel Kemang hanya secuil busa di atas puncak gunung es yang terlihat dengan kasat mata.

Di balik itu, kerusakan institusi hukum sudah mengerikan. Patut diduga penguasa saat ini telah berubah menjadi monster raksasa yang bisa mengkremus siapa pun yang berani melawan rencananya, membentuk politik dinasti dan oligarki. Kasus premanisme di hotel Kemang hanya bagian dari target kecil yang diburu rejim untuk dilenyapkan.

Perusakan demokrasi tersebut berbuntut pada berbagai kerusakan hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya. Negara ini sedang mengalami berbagai krisis akibat rezim yang berkuasa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati sesuai tujuan berbangsa dan bernegara.

Organisasi hak asasi manusia ELSAM menilai rentetan kasus pembubaran diskusi atau protes akhir-akhir ini memiliki pola yang sama: diinisiasi oleh kelompok pro-kekerasan dan berakhir dengan penggunaan kekerasan terhadap kelompok yang manjadi sasaran aksi. Perluasan praktik semacam ini, menurut Elsam, menunjukkan semakin besarnya risiko ancaman terhadap warga dan kegagalan negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi rakyatnya.

Tragedi Kemang dan ratusan tragedi serupa yang muncul di seluruh Indonesia belakangan ini menunjukkan apa yang diprihatinkan para penulis dalam Petisi Satu Pena, yang ditandatangani 1001 tokoh ternyata benar adanya.

Para penulis anggota Persatuan Penulis Indonesia (Satupena), yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, menyatakan dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah, DPR, MA, MK, KPU dan pihak-pihak terkait melaksanakan sebaik-baiknya Putusan MK Nomor 60 dan 70.

2. Meminta Pemerintah dan lembaga/kementerian terkait, juga jajaran legislatif dan yudikatif untuk menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan dan menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Menghilangkan segala bentuk kebijakan dan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi/pihak/golongan tertentu dan berdampak buruk bagi rakyat, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

4. Menolak dengan tegas laku politik oligarki otoriter untuk melayani kekuasaan politik dan ekonomi golongan dan kelompok tertentu, yang mematikan proses demokrasi untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keprihatinan dalam Petisi Satupena, merupakan keprihatinan kita semua. Kita berharap pemerintahan baru yang mulai bekerja setelah 20 Oktober 2024, dapat memperbaiki kerusakan demokrasi dan hukum seperti tersebut di atas.

Semoga Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan membimbing kita menuju jalan yang benar. (*)

Penulis: Ketua Umum DePA-RI/Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia dan Member Satu Pena

Penulis: Vickner Sinaga

Hampir lima puluh tahun kami merantau, meninggalkan Dairi. Masa yang sangat panjang, namun seakan tak terasa. Pasalnya, sesama perantau Dairi, berinteraksi rutin di negeri orang. Sekali dalam tiga bulan kami lulusan SMA 225 (dulu), kini SMA 1, tahun 1975, guyub rutin. Diluar momen insidentil. Bersama di kala suka dan duka. Untuk scope yang lebih luas, bersama merayakan Natal.

 Kadang pemuda Dairi melakukan turnamen olah raga antar kecamatan. Semisal futsal. Serasa di kampung nun jauh di tempat kelahiran. Uniknya pemrakarsanya, kaum perempuan asal Dairi. Sebutlah, Era Gusti Boang Manalu…. Bang, ini proposalnya, tolong turnamennya di buka besok, ujarnya yakin, bahwa saya takkan menolak.

 Empat dekade, suasana Sidikalang terpelihara di Jakarta dan sekitarnya. Paling sering ngobrol dan tarik suara. Kadang hingga lewat tengah malam. Penyanyi utama, kelas nasional. Sebutlah Hilman Padang, Tio Fanta Pinem. Jika acaranya tak terlalu serius, hanya kongkow kongkow, Pargaulan Marbun atau Surya Simatupang menjadi pilihan. Seakan tak beda dengan penyanyi aslinya, jika Pargaulan Marbun menyanyikan lagu Bee Gees. Almarhum Surya Simatupang, lebih wah… Lagu apapun bisa..

  Kuingat puluhan kali sudah Surya dkk., kuminta mengisi acara resmi. Mulai level sekedar kangen-kangenan di rumah Cinere. Empat kali acara bedah buku di restoran Rarampa. Hingga event internasional.

Itu band nya dari mana?, tanya pak Hasjim Djojohadikusumo, Ketua Umum PB Percasi saat itu. Teman sekampungku, jawabku bangga. Flaminggo, grup band itu bisa membangun suasana akrab dengan para peserta turnamen catur dari 60 negara dunia.. Saya selaku Waketum PB Percasi saat itu, ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara  IOCC. International Open Chess Championship. Dua tahun berturut, tahun 2011 dan 2012… Manggung di luar negeri?. Flaminggo, tak terhitung berapa kali. Praktis, kami saling kontak sepanjang empat dekade itu. Ada lagi kisah lain..

   Jika ditanya, alumni ITB di PLN, generasi pertama, asal Dairi, pastilah Ir. Bonar Sihombing. Seniorku dua tahun. Saya yang lebih muda sering sowan. Advisnya pasti bermanfaat, pikirku. Dalam perjalanan karier, Bonar Sihombing tidak se tokcer kami juniornya. Sebutlah Ir. Tumpal Simarmata par Pasar lama, menggapai GM. Bahkan kami, hingga level Direktur. Namun, soal rohani, beda. Almarhum sambil kerja, kuliah di sekolah teologia. STT benaran. Meraih titel M Div.

    Saya sungguh terkaget, kala dia mendatangiku. Bantu ya lae, ujarnya. Saya sudah selesai kuliah di sekolah pendeta. Dan kini, mendapat tugas membangun fisik gedung gereja “Kandang Roda”, di kawasan Cibinong. Sangat surprise, karena gereja dimaksud ternyata bagian dari HKBP… Jabatan pemimpin, tak diraihnya di PLN. Justru di bidang rohani. Sebagai Pendeta HKBP Resort Kandang Roda. Ini kisah di rantau. Bagaimana sentuhan ke Dairi?. Tanah kekelengan?.

   Aku mengajak tiga teman kelas dulu itu. Membangun hotel Berristera. Sesuai harapan bupati saat itu Drs S. Is Sihotang. Meski secara bisnis tidak “layak”, namun tekad bersama memberi sesuatu yang nyata bagi tanah kelahiran. Tak sampai dua tahun terwuyud dan beroperasi, hingga kini. Awalnya, 30 pegawai terseleksi. Semua fresh graduate SMU dan SMK. Tanpa pengalaman. Hanya General Manajernya diambil dari Natour Parapat. Kebetulan orang Sidikalang juga…..

    Praktek baru dalam manajemen ku uji coba. Karena jika semua mencari calon pekerja “yang berpengalaman”, kapan yang tanpa pengalaman, dapat kesempatan?. Ternyata hasilnya oke. Bahkan, ada karyawan hotel yang pindah ke Jakarta. Naik kelas. Dari bintang satu loncat ke bintang lima. Hotel JW. Marriot. Putera puteri Dairi memang nampu. Jika diberi tantangan dan kesempatan.

    Satu waktu muncul ideku. Kuberitahu beberapa teman. Program Batik untuk Semua guru, SD hingga SMU.. Awal tahun 2000 ide itu terwujud. Mungkin ada yang bertanya, apa tak sulit?. Tak ada kata sulit. Tapi menantang. Terlaksana, meski tak sempurna. Kata kuncinya, Niat baik, tulus dan serius melakoni. Hari ini pun lebih seratusan, operasi Katarak. Lanjut besok sejumlah yang sama. Total 200 pasien. Sponsornya?. Tunggal. Anak Dairi. Robert Nyo, par strat Tigalingga. Cucu angkatnya ompung TB Silalahi. Saat tulisan ini diposting tim sedang naik ferry ke Tanjung Balai Karimun.

Menuntaskan misinya. Robert Nyo dan Vickner Sinaga, adalah dua dari beberapa sosok penyokong, saat sekolah unggulan SMA Soposurung dimulai. Saat itu ompung TB Silalahi sebagai bos kami, Sekjen Kementrian ESDM. Lanjut beberapa kali kami diundang di perayaan Natal Alumni Soposurung, di rumah dinas Menpan.. Kawasan Kuningan. Dan menikmati fasilitas menginap di TB Silalahi Center, Balige. Menggunakan speedboat nya, keliling pulau Samosir.

Itu kiprah unik dan riil talenta Dairi, di luar tanah kelahiran. Sudah merambah ke Riau dan Riau Kepulauan. Tetaplah saluran berkat, sobatku Robert Nyo… Masih banyak lagi, lae Engsun, Togam, dan Martogi Siahaan anak Sumbul, yang mendunia, Direktur Astra Otopart.. Puncaknya dua Dutabesar, Sahat Sitorus dilanjut Prof. Dr. Junimat Girsang yang akan menunaikam tugas di Italia.

   Selamat Berakhir pekan, para sobat facebook.. Kudedikasikan buat keluarga alm. Ir. Bonar Silaban di Bogor. Juga buat keluarga alm. Surya Simatupang, yang mengirim dukungan spirit bagi kami, sehingga memicu terbitnya artikel ini (*)

Oleh: Deky Geruh, jurnalis

PEMBERITAAN di salah satu media online tentang keluarnya persetujuan Kemendagri tentang pelantikan pejabat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) saat maraknya gelombang protes yang mendesak dianulirnya pasangan petahana yang kembali berkontestasi, cukup menyentak berbagai kalangan.

MPD (Manado post digital), media pertama yang mengangkat soal ini di edisi Jumat, 6 September 2024, menulis persetujuan Kemendagri atas pelantikan yang dilakukan Pemkab Minut dan dituangkan dalam sebuah surat kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan oleh OD dikirimkan pada subuh di hari tersebut ke media ini.

Intinya, Kemendagri yang merespon surat Bupati Minut Nomor 1044/BMUNIW20224 tanggal 16 Agustus 2024, melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, MSi, menegaskan pelantikan di Minut tanggal 22 Maret 2024

itu disetujui dan tak melanggar Pasal 71 ayat 2 UU No. 10/2016.
Hiruk-pikuk di media sosial maupun online pun sejenak mereda pada pagi hingga siang di hari Jumat itu. Tapi, sore hingga malam kembali ramai. Kali ini pemberitaan maupun postingan di medsos mengarah ke Kota Bunga, Tomohon.

Surat Kemendagri ke Gubernur OD yang beredar luas yang memang hanya spesifik mencantumkan Kabupaten Minut, dinilai tidak sekaligus berlaku bagi Kota Tomohon yang juga melaksanakan pelantikan pejabat di tanggal yang sama, 22 Maret 2024.

Tak berselang lama, kemudian beredar pula surat sejenis yang sudah mencantumkan nama Kota Tomohon. Namun, protes ternyata masih berlanjut. Surat ini dianggap sebagai editan oknum di Pemkot Tomohon dan sengaja disebar untuk meredam berbagai tudingan bagi Caroll Senduk, petahana yang bertarung lagi di Pilkada Serentak 2024.

Hingga hari Senin (9/9/2024) siang, tak satupun konfirmasi atas gonjang-ganjing
tersebut. Termasuk Gubernur OD sendiri. Hanya Caroll Senduk yang bersuara saat ditanya wartawan di sebuah acara di Jakarta. “Kita (saya) tre tenang-tenang, santai, ngoni (kalian) yang bingo (bingung). Semua sudah diperhitungkan,” katanya singkat mengulangi apa yang sudah pernah dia katakan beberapa waktu lalu.

Dari sini, saya mencoba menebak, apa kira-kira yang ada di benak OD. Strategi apa yang sedang dijalankan. Kenapa Tomohon tidak diumumkan bersamaan dengan Kabupaten Minut, sedangkan sama-sama melakukan rolling pejabat di hari yang sama ?

Harus diakui, OD adalah politikus ulung, tak hanya seukuran Sulut, tapi juga nasional. Di tangannya PDIP Sulut menguasai hampir seluruh kepala daerah dari 15 kabupaten/kota. Demikian pula dengan peroleh kursi di legislatif Pemilu 2019 dan kemudian 2024.

Apakah OD sedang menerapkan tak-tik yang kerap kali dilakukan para petarung di olahraga bela diri, bahwa “membiarkan” dirinya diserang untuk mengukur sampai di mana amunisi dan kekuatan lawan sekaligus membaca titik lemah kompetitor ?

Maklum, bahwa di Tomohon itu salah satu lawan Caroll Senduk itu adalah Wenny Lumentut yang dikenal dekat dengan OD dan mantan Wakil Ketua DPD PDIP Sulut (jika bertolak dari SK Pengurus DPD PDIP 2024 yang beredar).

Selain itu, sang rival juga pernah dipercaya Prabowo Subianto menakhodai DPD Gerindra Sulut dan duduk dalam jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi dari partai itu (belakangan kedua jabatan itu dilepas). Sementara, Sendy Rumajar, pendamping Caroll Senduk di Pilkada ini berasal dari Partai Gerindra. Wenny Lumentut sendiri kini maju memperebutkan kursi Wali Kota Tomohon dari jalur independen.

Kalah di perhelatan Pilpres, tapi OD mampu menepis efek ekor jas pencalonan Prabowo Subianto, sehingga PDIP tetap berjaya di Sulut dalam hal raihan suara pemilihan legislatif dengan jumlah kursi terbanyak di dewan.

Sengaja “membiarkan” calonnya di Tomohon diserang habis habisan ala strategi petarung
olah lahraga bela diri itukah yang sedang dimainkan OD ?
Hanya dia dan orang dekatnya yang tau. Dan Tuhanlah yang akan menentukan.(deky geruh, jurnalis).

Disclaimer: Tulisan ini hanya analisa awam dan tidak ditujukan untuk mewakili kepentingan siapapun, sekaligus tidak untuk mendiskreditkan siapapun juga.