BITUNG,mediakontras.com-
Bertempat di Kantor Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dilaksanakan musyawarah kelurahan, Pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua (Selasa, 3/6-2025).

Setelah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis sesuai Juknis dan Juklak, akhirnya terpilih pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua.

Kegiatan musyawarah dipimpin Lurah Pateten Dua Sopia Hoke Bangun, S.PSi, didampingi Sekertaris Kelurahan Ester Wulur, SE, juga hadir dari Dinas Koperasi Kota Bitung sekaligus memberi materi seputar pembentukan Koperasi Merah Putih, dan anggota Legislatif Kota Bitung Denny Liemitang.

Selanjutnya Pemimpin Sidang diserahkan kepada Rudolf Sembiring, Audri Mandagi, Grace Bobane.

Pimpinan sidang selanjutnya melakukan peran dengan baik, meminta usul dan saran dengan tetap mengacu pada mekanisme aturan, dan dilaksanakan pemilihan pengurus, yang terdiri dari Ketua, dua Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.

Jalannya pemilihan sangat dinamis dan demokratis, tidak ada protes atau gontok-gontokan.

Maka terpilihlah kemudian pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Pateten Dua, bersama tiga pengawas serta 20 anggota.

Menurut Lurah Sopia Bangun, pengurus yang terpilih akan langsung bekerja memenuhi tahapan yang ada.
Setidaknya telah ada langkah maju, juga memenuhi tenggat waktu yang diberikan Selasa (6/3-2025) seluruh kelurahan yang ada di Kota Bitung telah melaksanakan musyawarah dan membentuk pengurus.

“Syukur semua yang terundang dari berbagai kalangan dan potensi masyarakat di kelurahan Pateten Dua hadir dalam musyawarah saat ini. Dan kami telah berhasil membentuk pengurus koperasi yang selanjutnya akan bekerja sesuai mekanisme yang ada sebut Lurah Sopia Bangun.

Ikut hadir para tokoh masyarakat Welly Mamangkey, Veysco Dandel, Efie Nender, Roy Gaghaube, Silas Kanine, Dikson Katiandagho.
Koperasi Merah Putih (KMP) adalah program pembentukan koperasi di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi ini dikelola secara profesional oleh pengurus yang bukan dari unsur pimpinan desa, tetapi dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus.

KMP diharapkan menjadi wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
KMP memiliki tujuan untuk memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

KMP berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama, dengan Bidang Usaha: KMP dapat menjalankan berbagai bidang usaha seperti logistik, sembako murah, klinik desa, simpan pinjam dan lainnya sesuai kebutuhan lokal.

Pengelolaan, KMP dikelola oleh pengurus yang dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus, bukan unsur pimpinan desa.

KMP diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(*)

Pemimpin Sidang

1. Bpk. Rudolf Sembiring
2. Bpk. Audri Mandagi
3. Ibu. Grace Bobane

Hasil Rapat Pemilihan
Ketua
Bpk. Audri Mandagi
Wakil Ketua 1
Risno Taero
Wakil Ketua 2
Grace Bobane
Sekretaris
Tamrin Bandu
Bendahara
Susanti Taduminggir

Pengawas
Lurah
Reymond H Mudami, S.Pi
Lutfie Darondo, SE

TOMOHON,mediakontras.com- Tomohon International Flower Festival yang didalamya ada parade kendaraan hias atau float, bakal tampil beda dari tahun tahun sebelumnya.

Hal ini tercermi dalam Pelatihan Dekorator Kendaraan Hias yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang menghadirkan para dekorator.

Pelatihan yang digelar di Hotel Wise 3-5 Mei 2025 menampilkan narasumber Alex JW dan Ketua Asbindo Tomohon Melkisedek Tankawarouw yang punya kompeten dibidangnya dan bahkan pernah menjadi salah satu dekorator di Tournement Of Roses di Pasadena Amerika Serikat.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon Judistirha Siwu mengatakan pelatihan yang digelar instansinya sifatnya sangat penting untuk memperkuat kompetensi dari para dekorator.

Pasalnya skill yang dimiliki oleh para dekorator tidak hanya digunakan pada saat event Tomohon International Flower Festival (TIFF) saja, melainkan bisa juga digunakan pada event event lain.

” ToF ini akan dilaksanakan pada 9 Agustus mendatang. Mari kita siapkan secara bersama sama agar tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Judistirha Siwu.

Dikatakannya pula setiap pelaksanaan event TIFF yang digelar tiap tahun perlu dilakukan evaluasi agar setiap tampil mampu memberikan yang terbaik.

“Kita perlu evaluasi, belajar dari pengalaman selalu ada unsur trial and eror dalam kegiatan festival seperti ini. Ada pepatah kuno yang mengatakan Tak Ada Gading yang Tak Retak. Tak ada hal yang sempurna setiap TIFF. Apa yg perlu diperbaiki kita perbaiki. Mana yang bengkok sama sama kita luruskan supaya bisa lebih baik,” katanya.

Judistirha Siwu juga menambahkan dalam
kontes float ada 4 unsur yang sangat penting. Pertama adalah Petani Bunga, Kedua Dekorator, Ketiga Desainer dan Keempat Tukang.

“unsur ini dikumpul dan dibentuk menjadi 1 tim. Dan, dalam sistem ini ada peran masing masing.
tiap unsur bergerak sendiri untik pembuatan float. Jika, salah satu tidak bergerak hasilnya pasti akan kurang baik,” ujar pejabat berkacamata minus ini.

Oleh sebab itu lewat pelatihan ini kita belajar lagi bagimana hal hal yang baru untuk melaksanakan konteks float kita kedepankan agar lebih inovatif.

“Untuk tahun ini pak walikota menyarankan agar float dibuat ada kolaborasi sentuhan teknologi,” Ungkap Siwu.

Dicontohkannya seperti ada animasi yang menggunakan teknologi sehingga bisa bergerak. Hal ini bisa kita lihat sendiri saat Tournament of Roses di Pasadena,” ungkapnya.

Atau hal lain yang bisa ditampilkan ada unsur seni dan budaya seperti misalnya ada kolam dengan air mancur atau air terjun mini.

“saya rasa para dekorator yang hadir dalam pelatihan ini punya kemampuan untuk membuat itu. Ini hanya sekedar gambaran saja agar float yang ditampilkan tidak hanya menggunakan bunga saja,” ujarnya.

Selai itu, jika kolaborasi ini bisa ditampilkan maka akan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat yang menonton ataupun wisatawan atau para tamu undangan sehingga kesa Tomohon Kota Kreatif bisa muncul sendirinya.

sekedar diketahui, untuk kendaraan hias ukuran panjangnya bisa mencapai 8 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 4 meter.
Sedangkan float ukuran kecil memiliki ukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter dan tinggi 4 meter. (*)

MANADO,mediakontras.com – Sidang praperadilan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kepada Sinode GMIM, semakin menarik untuk ditonton, menyusul ditolaknya permohonan yang diajukan Asiano Gamy Kawatu (AGM), oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulut sebagai pihak termohon.

Penolakan itu disampaikan kuasa hukum termohon saat membacakan tanggapan atas permohonan yang diajukan AGK, dalam persidangan ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (03/06/2025).

Kuasa hukum termohon menegaskan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan AGK dan kuasa hukumnya secara keseluruhan, atau setidak – tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima.
Sebaliknya ditegaskan, laporan – laporan polisi termasuk surat perintah, menurut kuasa hukum termohon adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara kuasa hukum AGK, dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Paparang – Hanafi & Partners, melalui replik lisan secara tegas menyatakan, penetapan demi penetapan yang dilakukan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut terhadap klien mereka, tidak relevan.

Semuanya itu terlihat menyusul dikembalikannya berkas perkara pemohon oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan surat panggilan, penyidikan dan surat penahanan yang diterbitkan termohon, sama sekali tidak mencantumkan adanya laporan informasi kepada pemohon.

“Padahal transparansi dan keterbukaan sangat diperlukan. Kuat dugaan laporan informasi tersebut yang dikeluarkan termohon dan diterbitkan termohon, ketika termohon telah menerima praperadilan dari pemohon,” tandas Dr Santrawan Totone Paparang, SH, MH, M.Kn, koordinator kuasa hukum AGK, dalam persidangan.

Dikatakan Santrawan, berbeda dengan langkah langkah hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jika berperkara, selalu mencantumkan surat – surat serta bukti – bukti lainnya, termasuk laporan informasi sebagai bentuk transparansi.

Sebaliknya, langkah hukum yang dilakukan penyidik terkesan tertutup, seolah – olah perkara tersebut hanya untuk dikonsumsi pribadi.

Hanafi Saleh, SH, kuasa hukum AGK lainnya, yang menyorot soal pemanggilan klarifikasi penyidik kepada pemohon.

Dikatakan Hanafi, klarifikasi memiliki nilai penting, karena diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta merupakan hak untuk diketahui oleh pihak – pihak yang berperkara.

Selain itu, Hanafi juga menyinggung masalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan termohon, apakah telah disampaikan kepada pemohon dan keluarganya sebelum tujuh hari.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami sebagai kuasa hukum pemohon, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, mengatur tentang kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP, baik kepada Jaksa Penunut Umum (JPU) maupun pemohon, dan harus dilaksanakan tujuh hari setelah dimulainya penyidikan,” ujar Hanafi dengan suara lantang.

Pada bagian lain, Hanafi juga meminta agar saksi – saksi yang ada dalam berkas perkara, dapat dihadirkan dalam persidangan untuk diuji di bawah sumpah.

Sebaliknya, jika hanya diajukan sebatas berkas perkara saja, sulit untuk memperoleh kepastian hukum karena sifatnya tidak mengikat.

Begitu juga dengan Zemmy Leihitu, SH, kuasa hukum AGK, menguraikan tidak adanya sentilan detail dari termohon menyangkut alat bukti yang disangkakan kepada pemohon.

“Kalau dicermati, pemohon hanya menyentil pasal demi pasal. Tidak mengherankan jika kemudian kejaksaan mengembalikan berkas perkara yang diserahkan penyidik kepolisian, karena berkas perkaranya tidak lengkap,” ujar Zemmy.

Oleh karenanya, kami kuasa hukum pemohon akan mempertimbangan mengajukan kode etik dan profesi termohon secara langsung, kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim Polri, Irwasum Polri, Paminal Polri dan Komisi Kepolisian Nasional”. kata Dr Santrawan Totone Paparang, SH, MH, M.Kn, Koordinator Kuasa Hukum Asiano Gamy Kawatu.(*)