JAKARTA,mediakontras.com-
BPJS Kesehatan menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) Program JKN, termasuk unit kerja di internal BPJS Kesehatan, yang berkomitmen memberantas segala bentuk kecurangan maupun gratifikasi sepanjang 2024.

Selain dilaksanakan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2024, ajang pemberian penghargaan ini juga merupakan langkah BPJS Kesehatan untuk menumbuhkan kesadaran publik akan betapa pentingnya kolaborasi bersama dalam menciptakan ekosistem Program JKN yang bersih dari kecurangan.

“Integritas, transparansi, dan profesionalisme selalu kami junjung tinggi selama satu dekade mengelola Program JKN. Saya yakin, impian kita semua adalah mewujudkan ekosistem JKN tanpa kecurangan,” Kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti pada Kamis (12/12).

Dalam prosesnya, tentu diperlukan partisipasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi memerangi semua bentuk kecurangan dalam ekosistem JKN.

“Karena itu, bertepatan dengan momen Hakordia Tahun 2024 ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyerukan aksi mencegah segala bentuk kecurangan dalam Program JKN,” tambah Ghufron Mukti.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemkot Tegal dan Depok mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik yang menjalankan upaya pemberantasan kecurangan dalam JKN. Sementara di tingkat provinsi diraih oleh Pemprov Bali, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada Tim Pencegahan Kecurangan JKN (PK-JKN) Kota Medan, Kota Tegal dan Kabupaten Aceh Timur.

Di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Tim PK-JKN Provinsi Riau, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh inspiratif, unit kerja BPJS Kesehatan di daerah dan Duta BPJS Kesehatan yang berkomitmen terbaik dalam melakukan upaya pencegahan kecurangan dan pengendalian gratifikasi.

“Sebagai badan hukum publik yang mengemban amanah besar menjalankan Program JKN, langkah pencegahan dan penanganan kecurangan selalu menjadi prioritas BPJS Kesehatan. Kami telah mengembangkan kebijakan yang mengatur tata kelola, proses bisnis, sistem informasi, hingga tools untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan,” Kata Ghufron.

Kami optimis, aksi kolaborasi bersama seluruh ekosistem JKN, akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menambahkan pihaknya secara rutin berkoordinasi dengan Tim PK-JKN dalam memberantas berbagai kecurangan di wilayah pusat hingga daerah.

Sebagai informasi, Tim PK-JKN ini terdiri atas Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga melibatkan para ahli, akademisi, praktisi anti kecurangan, hingga aparat penegak hukum untuk mengawal implementasi Program JKN di lapangan.

Dari sisi internal, kami berupaya meningkatkan kompetensi Duta BPJS Kesehatan melalui pelatihan maupun sertifikasi Association Certified Fraud Examiners (ACFE), menetapkan Key Performance

“Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan yang terkait dengan kegiatan anti kecurangan, kami membentuk unit khusus bernama Tim Anti Kecurangan JKN dengan total 1.793 personil yang tersebar di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang,” kata Mundiharno.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi.

Langkah ini untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan kerja BPJS Kesehatan.

“Semua Duta BPJS Kesehatan wajib menaati kode etik untuk menghindarkan diri dari situasi yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, pelanggaran hukum dan kode etik serta perbuatan tercela lainnya,” ujar Mundiharno.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira menuturkan bahwa di berbagai belahan dunia, pengeluaran untuk biaya kesehatan tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sendiri.

Karenanya, upaya pengelolaan yang akuntabel dan transparan sangat penting dilakukan BPJS Kesehatan dan key stakeholders lainnya dalam ekosistem JKN.

“Keberhasilan Program JKN bukan hanya bergantung pada jumlah peserta yang terdaftar, ataupun jumlah fasilitas kesehatan yang disediakan, tetapi juga pada kemampuan kita dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan kesehatan yang diberikan,” Kata Syarifah.

Kita harus menguatkan budaya pencegahan kecurangan dan membangun budaya integritas, mendidik seluruh pihak dalam Program JKN supaya berkolaborasi mendukung seluruh gerakan anti fraud. Layanan kesehatan yang bebas korupsi adalah hak setiap warga Indonesia dan kita semua bertanggung jawab untuk memastikan hal tersebut tercapai,” tegas Syarifah.(mysol)

MANADO, mediakontras.com –
Kepala Kepolisian d
Daerah(Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi atas kegiatan
Sinergi Sosialisasi dan Edukasi Program JKN bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hotel Four Points, Rabu(14/11/24).

Kapolda Sulut yang diwakili Inspektur Pengawasan Daerah Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu, S.I.K
dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan terus bisa memberikan kontribusi buat negara lewat kegiatan serasian yang bersama-sama bersinergi dengan kepolisian dan BPJS Kesehatan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan silaturahmi dan engagement kita dengan kepolisian sehingga program-program strategis negara khususnya di dalam memberikan akses pelayanan buat masyarakat di seluruh negeri ini bisa tercapai. Jadi, terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang terus berkomitmen di dalam menyukseskan program JKN,” kata Bayu.

Sementara itu, Karokespol Pusdokkes Polri Brigadir Jendral Polisi dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya saat diwawancarai mengatakan bahwa saat ini
22 ribu anggota Polri dan keluarga yang telah menjadi anggota BPJS kesehatan.

hadir pula Ade Ray hadir sebagai embasador dari BPJS kesehatan ikut sebagai pemateri tentang pentingnya kesehatan ,bahkan terlihat diusia 55 tahun tubuh bugar dari Ade Ray, memberikan materi tentang pola hidup sehat.

Hadir pada acara Sinergi Sosialisasi dan Edukasi program JKN bersama kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain,
Karokespol Pusdokkes Polri – Brigadir Jendral Polisi dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya
Inspektur Pengawasan Daerah Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu, S.I.K
Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi dr. Sucipto, D.F.M.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan: dr. I Made Puja Yasa, MM., AAK.
Deputi Direksi Wilayah X: Octovianus Ramba, S.Si, Apt. AAAK(mysol)

MANADO,mediakontras.com –  Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sukses melaksanakan Pelatihan Kader Puskesmas Ranomuut dalam konteks deteksi dini penyakit tidak menular dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA)  di Puskesmas Ranomuut Kota Manado.

Kegiatan ini merupakan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masayarakat (PKM), pada tanggal 17 September 2024.

Kegiatan pelatihan ini diikuti sekira 50 Kader Puskesmas Ranomuut, dan dibuka oleh Ns. Wenda M. Oroh, S.Kep., M.Kes sebagai perwakilan dari Pukesmas. Diawali dengan pemaparan materi tentang pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan cara budi daya TOGA oleh Wawan Nurmawan, S.Hut., M.Si.

Pemaparan materi ke dua yakni tentang deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penggunaan aplikasi berbasis android dalam deteksi dini PTM oleh Ns. Alfonsius Ade Wirawan, S.Kep., M.Kep. Usai pemaparan materi, narasumber membagikan aplikasi deteksi dini PTM kepada Kader untuk diinstal di gawai Kader.

Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan alat ukur PTM oleh Ns. Gratsia Victoria Fernandez, S.Kep., M.Kep. Adapun pengukuran yang dilakukan berupa pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah sewaktu, kolesterol dan asam urat terhadap  peserta dalam demonstrasi ini.

Usai demonstrasi, selanjutnya sesi tanya jawab oleh peserta. Para Kader sangat antusias dengan kegiatan ini, dimana hal ini terlihat dari banyaknya kader yang bertanya tentang Penyakit Tidak Menular (PTM), cara pencegahan PTM, penggunaan alat deteksi dini, hingga pengelolaan TOGA agar dapat mencegah PTM.

Kepala Puskesmas Ranomuut dr. Debra S. S. Rumengan, M.Kes  usai kegiatan langsung memberikan respon positif  terkait kegiatan pelatihan ini. Hal ini  karena, lewat seminar kesehatan seperti ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader dalam mencegah penyakit tidak menular di masyarakat.

Pelatihan kemudian ditutup dengan foto bersama antara pihak puskesmas Ranomuut, narasumber, Tim PKM, dan Kader Puskesmas Ranomuut.

Universitas Sam Ratulangi Manado berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang, dengan harapan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan pengetahuan warga terkait kesehatan.

“Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Tim PKM sampaikan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungan dana hibah yang telah diberikan sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Ns. Alfonsius Ade Wirawan, S.Kep., M.Kep.

Tim PKM juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsrat, Puskesmas Ranomuut dan seluruh Kader Puskesmas Ranomuut yang terlibat.

Keseluhuran kegiatan ini didanai oleh DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi BIMA Tahun 2024. (red/*)