Manado. Mediakontras. com – Prestisius, hal ini dapat dialamatkan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibawah pimpinan Gubernur Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pasalnya, dalam Rapat Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, Opini BPK yang diterima ialah Wajar Tanpa Pengecualian pada Senin (02/06/2025), di Kantor DPRD Sulut.

Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, kinerja pemerintah terukur dengan sangat baik. Dengan diterimanya Opini BPK WTP merupakan prestasi gemilang, dan patut dipertahankan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lanjutnya, dibawah kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay hal ini patut diapresiasi dengan baik. Kinerja dan koordinasi yang baik dari semua pihak berkopeten, dalam hal pengelolaan daerah yang tercinta ini.

Muliadi menambahkan, meskipun demikian tetap ada rekomendasi yang harus dibenahi, dan diharaokan dapat diselesaikan dengan baik.

“Apabila ada cacatan ataupun rekomedasi berarti ada kekurangan administrasi secara teknis kepegawaian, ataupun berkas. Sehingga diharapkan lebih teliti lagi dan dapat diperbaiki dalam waktu yang audah ditentukan, ” imbuhnya. (chae)
.

TOMOHON, mediakontras.com – Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Syaloom Christi Mokorimban menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), di Wale Syaloom Kelurahan Tumatangtang, Kamis 22 Mei 2025.

Sosialisasi tersebut menghadirkan konstituen yang ada di dapilnya.

Dikatakan Anggota DPRD termuda ini tujuan dari sosialisasi Ranperda ini untuk menyebarluaskan informasi tentang Perda kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi Perda juga dilakukan sebagai bagian dari tugas DPRD dalam membentuk dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Selain itu tujuan lain adalah
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda

“Sosialisasi Perda bertujuan agar masyarakat memahami substansi Perda, baik yang sudah ditetapkan maupun yang masih dalam tahap rancangan,” katanya.

Syalom Mokorimban juga menambahkan dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

“Sosialisasi Perda juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda, sehingga Perda dapat lebih mempresentasikan aspirasi masyarakat.
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda,dimana
dengan memahami Perda, masyarakat diharapkan lebih patuh dan mengimplementasikan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,tambahnya.

Lewat sosiasialisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena masyarakat yang memahami Perda dapat lebih mudah memberikan masukan dan kritik konstruktif.

Dalam ranperda tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan berbagai bentuk kontribusi seperti pemberian modal kerja, pembiayaan studi, program bantuan kepada masyarakat, serta biaya pengembangan kompetensi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membangun sarana dan prasarana umum demi mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Kecamatan Tomohon Selatan.

“Kalau ada usulan atau saran juga kritikan silahkan hubungi saya,” kata Syaloom diakhir sosialisasi.

Sementara itu Perancang Hukum dari Bagian Hukum Setda, Setly Roeroe SH memaparkan ada beberapa bagian pokok sosialisasi Ranperda yakni pertama
apa yang akan diberikan perusahaan,
apa yang akan dilakukan perusahan dan apa yang akan dilakukan pemerintah dalam memediasi dan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. (*)

Kotamobagu. Mediakomtras.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor provinsi sulawesi utara (sulut) menggelar konfrensi wilayah ke-13 yang di laksanakan di Hotel Sutan Raja, Kota Kotamobagu, Kamis sampai Jumat (18/04/2025).

Konfrensi ke-13 Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sulut di hadiri oleh 15 Kabupaten-Kota Pimpinan Daerah (PD) GP Ansor.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) dari Partai PKB yang tergabung dalam Fraksi Gerindra menjadi saru-satunya calon yang di gadang akan meneruskan kepemimpinan Yusra Alhabsyi.

Tanpa perdebatan panjang yang penuh dengan kekeluargaan sosok Muliyadi Pautungan di pilih secara aklamasi oleh pesertan penuh yang memiliki hak suara dalam Konfrensi ke-13 GP Ansor Sulut.

Kekompakan GP Ansor yang ada di provinsi sulut ini, menunjukan betapa solidnya organisasi pemuda Nahdatul Ulama (NU).

Sebagaimana tema konferwil. ke-13, Ansor Sulut Saru Barisan Menuju Sulut Maju”.

Usai terpilih secara aklamasi, Muliyadi Paputungan saat membawakan sambutan menyampaikan, bukan untuk sekadar meneruskan, melainkan memberi warna baru dan ini amanah yang besar yang harus di jalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dikatakannya, menggantikan Yusra Alhabsyi tentu bukan perkara mudah. Di bawah kepemimpinan Yusra, GP Ansor Sulut berkembang pesat dan semakin dikenal sebagai organisasi pemuda yang aktif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu sosial keumatan.

“Ini amanah besar. Saya tidak datang dengan janji-janji, tetapi dengan komitmen untuk membesarkan Ansor dan menjadikannya rumah besar bagi para pemuda NU di Sulut,” kata Muliyadi Paputungan.

GP Ansor Sulut di bawah kepemimpinan Muliadi Paputungan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga semangat toleransi, moderasi beragama, dan pemberdayaan generasi muda.(*)