Pilkada
Peran Partisipatif Adalah Perpanjangan Tangan Bawaslu dan Punya Payung Hukum
TOMOHON,mediakontras.com – Urgensi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 sangat penting. Artinya keterlibatan masyarakat dan pers sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Mengapa demikian ? karena personil Bawaslu mulai dari Tingkat Provinsi sampai kabupaten/kota tidak bisa mencover seluruh wilayah kerjanya. Misalnya saja, komisioner Bawaslu Provinsi dengan wilayah begitu luas hanya ada 5 komisioner, sedangkan di Kabupaten/Kota hanya 3 komisioner.
“Kehadiran teman teman pers,OKP atau pemilih perempuan itu sangat membantu. Tanpa teman teman samua Bawaslu tidak bisa apa apa. Sebab tangan Bawaslu tidak cukup panjang apabila terjadi pelanggaran diwilayah teritorialnya,” ungkap Dr Tommy F.Sumakul SH,MH ketika tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Oleh Media,Ormas dan Pemilih Perempuan Dalam Rangka Pilkada Tahun 2024 di Kota Tomohon.
Rakor yang digagas Bawaslu Kota Tomohon selama tiga hari sejak 26-28 Juli 2024 di Sultan Raja Hotel, menghadirkan kalangan jurnalis serta OKP dan keterwakilan pemilih Perempuan.
Tommy Sumakul juga memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Tomohon sangat tinggi, padahal dinamikanya kecil.
“Oleh karena itu Bawaslu mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif,” ujar Dosen Fakultas Hukum Unsrat ini.
Pengawasan Pemilu Partisipatif didefinisikan pengawasan proses Pemilu yang melibatkan peran serta masyarakat. Artinya, tanggung jawab penyelenggaran Pemilu yang adil, berwibawa , beritegritas dan kredibilitas, tidak hanya milik Bawaslu atau KPU saja.
“Dalam regulasi Pemilu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik ,ikut melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” tegas Sumakul.
Diceritakan Sumakul, Pengawasan partisipatif ini sudah dimulai sejak 2018 sampai saat ini. Dimana pada tahun 2019 Bawaslu membentuk embrio untuk mencoba mmebangun dari masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah desa untuk bersama sama mengawasi proses Pemilu.
“Pengawasan partisipatis sangat diperlukan sinergitas antara masyarakat dengan orang orang yang bersentuhan langsung dengan Ke-pemilu-an,” tambahnya.
Diingatkan Tommy Sumakul, masa kampanye dan masa tenang adalah kondisi yang sangat rawan sekali terjadi hal -hal yang tidak kita inginkan. Dimana, potensi pelanggaran yang terjadi dapat berujung pada Tindakan pidana Pemilu yaitu politik uang,” beber Sumakul.
Kelemahan ini sangat diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dalam bentuk Pangawasan Partisipatif. Pengawasan ini memiliki payung hukum yakni UU N0 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , pada Pasal 94 (1).
“Dalam kondisi seperti ini selain keterlibatan masyarakat, peran pers juga sangat penting dan punya peran yang besar,” pungkasnya.
Ikut pula mendampingi Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas dan Kordiv Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Handy Tumiwuda. (rek)
Headline
Gandeng Pol PP, Bawaslu Akan Tertibkan APK Bermasalah
TOMOHON,mediakontras.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon dalam waktu dekat akan menggandeng Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan.
“Memang sesuai aturan, proses eksekutorial di lapangan dilakukan Sat Pol PP,” ujar pimpinan Bawaslu Tomohon Yossi Korah.
Ia menegaskan, APK dimaksud mencakup Baliho, spanduk, bendera dan bilboard yang melanggar.
“KPU sudah mengeluarkan SK titik pemasangan APK. Di SK tersebut sudah ditegaskan soal area yang dilarang, beserta beberapa turunan larangan.
Misalnya jarak pemasangan APK dengan fasilitas pemerintah dan rumah ibadah minimal 30 meter. APK yang melanggar poin-poin di SK itu yang akan ditertibkan,” sambung Korah.
Dijelaskannya juga, soal desain APK sudah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama dengan KPU, Bawaslu, semua LO Paslon, serta dihadiri juga pihak kepolisian, TNI dan SatPol PP Pemkot Tomohon.
“Jadi intinya APK di lapangan saat ini, yang desainnya tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan KPU, pasti akan ditertibkan,” katanya.
Pimpinan Bawaslu lainnya, Handy Tumiwuda menjelaskan, sesuai regulasi prosedur yang wajib dilakukan Bawaslu adalah mengimbau dulu, memberikan saran perbaikan kepada pasangan calon melalui KPU, untuk secara mandiri menurunkan APK yang melanggar.
“Jika tidak diindahkan, barulah Bawaslu secara prosedur akan merekomendasikan semua titik APK yang akan ditertibkan ke Sat Pol PP Pemkot Tomohon untuk ditertibkan,” tegasnya.(rek)
Pilkada
Ribuan Warga Bohabak Tumpa Ruah Sambut Kedatangan Calon Bupati Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau
BOLMUT,mediakontras.com – Ribuan warga Bohabak tumpah ruah menyambut kedatangan Calon Bupati Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau SE., M.Si dalam kampanye dialogis yang dipusatkan di Pantai Desa Tanjung Labu’o, Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur, Sabtu (5/10/2024).
Kehadiran kedua calon pemimpin daerah ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh masyarakat setempat.
Mereka berkumpul di sepanjang pantai, membawa spanduk dan meneriakkan dukungan bagi Drs. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau, yang dinilai sebagai sosok pemimpin yang dinantikan untuk memimpin kembali daerah tersebut.
Mochtar Abdulrauf, salah satu tokoh masyarakat Bolangitang Timur yang turut hadir dalam kampanye tersebut, menyampaikan bahwa Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau merupakan dua figur yang selalu dirindukan masyarakat.
“Pak Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau adalah sosok yang sudah terbukti mampu memimpin dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bolmut.
“Kepemimpinan mereka pada periode 2008-2013 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kami semua berharap mereka dapat memimpin kembali daerah ini,” ujar Mochtar.
Selama kampanye dialogis ini, Drs. Hamdan Datunsolang dan Moh. Abdul Rafiq Pangau memaparkan visi dan misi mereka, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Warga yang hadir juga diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan kedua calon, menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait perbaikan layanan publik dan pembangunan desa.
Kehangatan dan semangat yang ditunjukkan oleh masyarakat Bohabak semakin mengukuhkan dukungan yang kuat terhadap pasangan calon ini.
Kampanye dialogis di Pantai Desa Tanjung Labu’o pun berjalan dengan lancar dan penuh semangat, mengukuhkan posisi Hamdan Datunsolang dan Abdul Rafiq Pangau sebagai calon pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Bolmut.
Masyarakat berharap, jika terpilih kembali, kedua calon tersebut dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerah Bolangitang Timur. (mysol)
Headline
Baliho WL – MM Disandingkan Dengan Paslon SK-DT, PDIP : Itu Iiar !
TOMOHON,mediakontras.com – Munculnya baliho Paslon Independent WL-MM yang disandingkan dengan Paslon Calon Gubernur Sulut dari PDIP Steven Kandouw (SK) dan Calon Wakil Gubernur Denny Tuejeh (DT), yang dipajang di beberapa titik di Kota Tomohon langsung memantik reaksi keras dari PDIP.
Kubu partai berlambang moncong putih dalam lingkaran menyebut kalau baliho tersebut sengaja dipasang oleh orang -orang dari WL-MM sendiri dan bukan atas kemauan atau instruksi bahkan koordinasi dengan PDIP.
Buktinya, Sekretaris DPD PDIP Sulut Reza Rumambi ketika dikonfirmasi apakah baliho tersebut sudah memiliki ijin resmi dari partai, langsung dibantah. Baliho yang bermaterikan foto Paslon WL -MM dibagian bawah dan disandikan foto Steven Kandou dan Letjen TNI (Purn) Denny Tuejeh dengan jargonnya BERKAT (Bersama Kandouw Tuejeh) dan ada logo partai pendukung PDIP, Hanura dan Perindo, langsung dimentahkan kalau baliho tersebut adalah ‘produk’ juga dari PDIP.
“Nda ada itu,” kata Reza Rumambi yang juga anggota DPRD Kota Manado dari PDIP via whatsapp, Jumat (4/10/2024).
Apalagi nyata-nyata Wenny Lumentut sendiri sudah tidak lagi masuk dalam struktur partai sebagai salah satu wakil ketua yang dibuktikan dengan munculnya struktur pengurus DPD PDIP Sulut.
Dalam pemberitaan media ini tanggal 2 September 2024, Wenny Lumentut sendiri sudah tidak masuk dalam struktur pengurus DPD PDIP Sulut periode 2019-2024. Hal ini nampak dalam SK yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sulut dan disahkan lagi dengan cap partai.
Sekretaris DPD PDIP Sulut Reza Rumambi yang dikonfirmasi soal ini menjelaskan, sesuai amanat Rakernas PDI Perjuangan tahun 2024, struktur partai di semua aras harus diperpanjang hingga April 2025 saat Kongres PDI Perjuangan.
Sejalan dengan itu, DPP PDIP menerbitkan SK penyempurnaan sekaligus perpanjangan masa jabatan struktural partai.
“Mengenai personil yang ada dalam struktur itu merupakan hasil Rapat DPD Partai dan disahkan oleh DPP Partai. Jadi, posisi beliau sudah dibebastugaskan dari jabatan partai, untuk proses dan mekanisme sesuai aturan main AD ART partai, sementara berproses. Makasih neh…🙏🏻🙏🏻🙏🏻,” jawab Reza melalui pesan whatsapp, Senin (2/9/224) pagi.
Senada pula disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Tomohon Johnny Runtuwene dimana, baliho tersebut masuk kategori liar.
Apalagi baliho milik kubu Paslon independent yang juga bermaterikan ada embel embel Paslon PDIP dan logo PDIP serta partai pengusung sudah dibahas dalam internal partai bersama dengan Koordinator Pemenangan SK-DT Korwil Tomohon – Minahasa.
“Tidak ada instruksi pemesangan baliho seperti itu,” tegas Jonru sapaan akrabnya.
Sedangkan, dari Partai Demokrat sendiri beberapa kadernya mempertanyakan soal sikap dari WL-MM sendiri. Menurut penuturan mereka akhir pekan lalu, apa yang dilakukan kubu WL-MM dengan mamasang dua baliho; yang satu disandingkan dengan materi Paslon Calon Gubernur Sulut Elly Lasut dan Calon Wakil Gubernur Hanny Joost Pajouw yang diusung Demokrat, adalah sebuah pengkhianatan.
“Kami minta pengurus DPC pertegas lagi komitmen dengan pak WL. Sebab ini nyata-nyata sebuah pembohongan kepada kami,” ujar beberapa kader sambil meminta agar identitas mereka ta usah dipublish.
Ketua Partai Demokrat Kota Tomohon Marthen Manoppo ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/10/2024) mengatakan kalau pihaknya tidak tahu menahu dengan baliho tersebut.
“Demokrat tetap komit dengan kesepakatan awal pembicaraan dengan WL MM,” ujarnya seraya menambahkan , soal baliho ada materi SK DT silahkan tanyakan ke tim independent. (rek)
-
Talaud2 minggu ago
Resmi Menjabat, Berikut Ini 24 Nama DPRD Kepulauan Talaud Periode 2014 – 2029 Yang Diambil Sumpah.
-
Talaud3 minggu ago
Pria Paruh Bawa Ditemukan Tewas Di Kebun Desa Arangkaa, Begini Kronologisnya
-
Headline4 minggu ago
Diduga Masih Berstatus Penjabat, KIPP Bolmut Temukan Ada Kandidat Daftar ke KPU
-
Headline2 minggu ago
Sama-sama Calon Wali Kota, Harta Duo Wenny ini Terpaut Sangat Jauh
-
Headline3 minggu ago
BIAN Laporkan Pidana Wenny Lumentut ke KPU
-
Headline2 minggu ago
Dua Kali Khianati Prabowo, Gerindra Blacklist Wenny Lumentut, Ini Instruksinya
-
Headline2 minggu ago
Terbesar Ada di Minahasa, Terbanyak di Tomohon. Ini Daftar Tanah Milik Wenny Lumentut di LHKPN