Connect with us

Berita

Listrik ‘Kunang – Kunang’, Warga : Talaud Masih Bagian NKRI Atau Bukan…

Frendy Sapoh

Published

on

MELONGUANE, mediakontras.com — Kehadiran listrik di tanah Porodisa di tahun 90an hingga awal milenium, menjadi salah satu tolak ukur perkembangan di Talaud.

Dimana, dengan hadirnya listrik menjadikan peradaban negeri ujung utara Indonesia semakin berkembang.

Mulai dengan adanya Tv hingga perangkat elektronik rumahan yang senantiasa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Hal itupun membuat ketergantungan masyarakat terhadap listrik semakin kuat, terlebih saat ini kebutuhan akan teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan listrik menjadi satu hal yang wajib.

Namun apa daya, setelah 22 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud dimekarkan kondisi listrik di Talaud bukannya berkembang malahan hastag ‘mati lampu’ semakin viral di kalangan masyarakat dan pengguna medsos tanah Porodisa.

“Sebenarnya Talaud masih bagian dari NKRI atau sudah tidak lagi ?. Pasalnya di seluruh Indonesia dan di wilayah Sulawesi Utara khususnya, hanya Kabupaten Kepulauan Talaud yang sering mengalami listrik menyala padam seperti kunang – kunang. Jangan – jangan karena berada di wilayah perbatasan, Talaud Tak lagi dihiraukan,” ungkap Ochan, salah satu warga Talaud.

Tak hanya menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kondisi listrik yang kerap padam itupun mulai mengikis rasa percaya masyarakat akan kehadiran negara di tanah Porodisa.

“Negara gagal hadir di tengah masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud. Mengapa? Karena PLN merupakan representasi kehadiran negara untuk memberikan penerangan,” ujar Evan F. Taarae, SS., CPS salah satu tokoh Pemuda Talaud, Rabu (11/12/2024).

Menurut Taarae, tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kondisi listrik serta kinerja PLN di Talaud saat ini, bisa memicuh tindakan diluar batas kewajaran yang harus di waspadai.

“Sudah ada beberapa contoh kasus ketika masyarakat sudah berada di puncak kekecewaan, maka aksi demonstrasi berujung ricuh dan terjadi aksi perusakan fasilitas negara. Hal-hal seperti ini yang perlu kita cegah dengan menggandeng semua lapisan masyarakat,” kata Taarae.

Bahkan kata dia, krisis listrik ini tanpa kita sadari bisa mengikis jiwa nasionalis masyarakat. Mengapa? Karena sudah sekian lama, sudah bertahun – tahun masyarakat menyuarakan hal ini kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat melalui media baik cetak, online dan tv serta akun pribadi media sosial.

Lanjutnya, jika hal ini terus terjadi, bisa saja masyarakat mengambil kesimpulan bahwa suara rakyat di bumi Porodisa tidak pernah digubris oleh pemerintah.

“Ini bahaya lo. Jika jiwa nasionalisme masyarakat mulai terkikis, maka sangat rentan terpapar paham radikalisme. Apalagi kabupaten kepulauan talaud berbatasan dengan negara tetangga,” tukasnya.

Apalagi beberapa bulan terakhir, aktifitas warga negara tetangga terbilang aktif di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Talaud.

“Hal ini perlu diantisipasi sejak dini. Jangan biarkan masyarakat terlanjur kecewa terhadap kehadiran negara,” tutur Taarae dengan nada tegas.

Ia juga membeberan dari hasil penelusuran di lapangan, tidak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat karena maraknya pemadaman listrik. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, masyarakat juga mengalami kerugian besar disektor usaha.

“Sementara dari berbagai macam kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tersebut, tidak ada kompensasi yang diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

Jika mesin selalu mengalami kerusakan, harusnya pihak PLN harusnya terbuka ke eksekutif maupun legislatif jika ada permintaan unit mesin baru. Biar bisa dikawal bersama-sama. Jangan hanya tambal sulam dalam perbaikan item mesin yang rusak. “Apalagi ini sudah memasuki perayaan Natal maka umat kristen di Kabupaten Kepulauan Talaud sangat membutuhkan pasokan listrik dalam pelaksanaan ibadah dan acara seremonial lainnya,” ungkapnya.

“Kita juga perlu menggaris bawahi soal kerusakan mesin atau pemadaman serentak di beberapa ULP di Kabupaten Kepulauan Talaud yang hampir tiap tahunnya terjadi secara bersamaan di bulan Desember. Ada apa dengan bulan Desember ?,” Tandas Taarae.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bupati Minut Joune Ganda Dorong ASN Ambil Bagian dalam Program Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service 2025

Charencia Repie

Published

on

Minut. Mediakontras.com – Program bergengsi ini diselenggarakan oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), bertujuan untuk mengembangkan pemimpin sektor publik yang visioner dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan lokal di bidang pelayanan publik.

Untuk peningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperkuat tata kelola pemerintahan, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mengikuti program Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme 2025 yang ditawarkan oleh Pemerintah Singapura.

Bupati Joune Ganda menegaskan, partisipasi ASN dalam program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi birokrasi dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik di Minahasa Utara.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pemerintahan, adalah kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Program ini memberikan kesempatan bagi ASN untuk mendapatkan wawasan internasional dan membangun jaringan dengan pemimpin-pemimpin dunia,” tutur Joune Ganda, Rabu (02/04/2025).

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan memberikan dukungan penuh kepada ASN yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program ini, termasuk fasilitasi dalam proses administrasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara.

Diharapkan, setelah mengikuti program ini, para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang didapat untuk memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran:

  1. Diutamakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya diperkenankan untuk mendaftar.
  2. Sehat secara fisik dan mental.
  3. Mahir berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan.
  4. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dengan pengalaman kerja di sektor publik yang relevan.
  5. Memiliki rekam jejak kepemimpinan dan kontribusi dalam peningkatan kebijakan serta pelayanan publik.
  6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi atau pemerintah daerah terkait.
  7. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara.
  8. Memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen yang diwajibkan dalam proses seleksi.
  9. Batas akhir pendaftaran program ini adalah 4 April 2025.
  10. Pendaftaran dan seleksi peserta mengacu pada surat penawaran dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia terkait program Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service 2025.
  11. Pencalonan peserta agar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut:
    – Surat pengantar dari kepala unit kerja masing – masing
    – Daftar riwayat hidup dalam Bahasa Inggris.
    – Struktur organisasi yang menunjukkan jabatan dari calon peserta (dalam bahasa Inggris).
    – Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri/Sertifikat Bahasa Inggris minimal nilai 450 (TOEFL ITP dari ETS) atau score band 5.0 (IELTS).
  12. Guna proses endorsement oleh Biro KTLN Kemensetneg, seluruh dokumen tersebut wajib diunggah melalui website KTLN (https://ktln.setneg.go.id). Petunjuk pengisian endorsement form dapat dilihat melalui laman “Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme (SF Programme) 2025” di website KTLN.
  13. Calon peserta wajib mengisi dan menyampaikan berkas pencalonan di atas melalui website KTLN sesuai dengan batas waktu endorsement. Apabila terdapat kendala pada proses pengisian endorsement form di website KTLN, silakan menghubungi via email kstbilateral@setneg.go.id.

Dengan keterlibatan aktif dalam program-program pengembangan kapasitas global seperti Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service, Kabupaten Minahasa Utara semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan pemerintahan di era modern.(*)

Continue Reading

Berita

Anggota DPRD Sulut Pricylia Rondo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah

Charencia Repie

Published

on

Manado. Mediakontras. com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 2025. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025.

Legislator Sulawesi Utara (Sulut) Pricylia Rondo, Dapil Minsel Mintra ini pun, ambil bagian dalam Hari Raya Besar Umat Muslim ini, Senin (31/03/2025).

Ia pun mengucapkan selamat merayakan hari raya besar Idul Fitri untuk semua umat Islam yang ada di Sulut.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua masyarakat di Sulut, yang merayakannya. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai keluarga kita, ” ungkap Peron (sapaan akrabnya).

Ia pun berharap, semoga Idul Fitri ini akan membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, terutama toleransi antar umat beragama di Sulut agar kian erat, sehingga kerukunan dan budaya Baku-baku Bae dan Baku-baku Sayang tetap terpelihara.

“Lebaran adalah momentum kebahagiaan, semoga kamu selalu tumbuh dalam cinta dan kasih sayang,” ujar Srikandi PDIP ini dengan tersenyun. (*)

Continue Reading

Berita

Pemkab Minut Publikasikan Ringkasan LPPD Tahun 2024 untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan

Charencia Repie

Published

on

Minut. Mediakontras.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dibawah pimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung, mempublikasikan ringkasan LPPD tahun 2024

Dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) di era JG-KWL, terus menunjukkan nilai skor yang terus naik sejak tahun 2022.

Joune Ganda menguraikan pada Minggu (30/03/2025), untuk realisasi APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana sumber data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Minut, tercatat sebanyak Rp. 1,078.632.582.013,18 (satu triliun, tujuh puluh delapan miliar lebih) telah realisasi dari target sebesar Rp. 1,090.514.251.785,74 (satu triliun sembilan puluh miliar lebih).

Lanjutnya, berdasarkan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ini, memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Utara kurun waktu Tahun 2024, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Ringkasan LPPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi