BOLTIM, mediakontras.com — Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara (Sulut) mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

GMPK menilai, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama aktivitas ilegal ini terus berlangsung tanpa hambatan.

Kepala Bidang Litbang GMPK Sulut, Resmol Maikel, dalam keterangannya pada Sabtu, 26 April 2025, mempertanyakan ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menangani praktik-praktik pertambangan ilegal tersebut.

“Maraknya kegiatan pertambangan ilegal seperti di Desa Tobongon ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat,” tegas Resmol.

Tak hanya itu, Resmol juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas PETI di wilayah tersebut.

Menurutnya, dugaan ini semakin menguat seiring dengan berlarut-larutnya keberadaan tambang ilegal yang seolah-olah dibiarkan.

“Kegiatan ilegal semacam ini jelas merugikan negara, baik dari sisi kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian warga, hingga kerugian perekonomian daerah. Jika tidak ada tindakan hukum yang serius, maka praktik semacam ini akan terus tumbuh subur,” ungkapnya.

GMPK Sulut pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, untuk segera melakukan langkah tegas dan nyata.

Resmol menekankan, penindakan tidak boleh berhenti di pekerja lapangan semata, namun harus menjerat para aktor intelektual dan pemodal di balik operasi tambang ilegal tersebut.

“Jika Polda Sulut hanya menindak pekerja, tanpa menyentuh pemodal, maka penyelesaian masalah ini hanya akan sebatas wacana,” tandas Resmol.
Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengadakan dengar pendapat bersama masyarakat desa Tobongon, Senin (17/02/2025).
Agenda pertemuan tersebut dalam rangka perpanjangan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Tobongon. Kegiatan di hadiri langsung ketua komisi II, Meidi Lensun dan seluruh anggota komisi, serta seluruh aparat dan pelaku usaha di wilayah desa Tobongon.
Anggota Komisi II, Alamri Matiala mengatakan, kegiatan tersebut bentuk dukungan dari DPRD, agar masyarakat yang berada di wilayah pertambangan Tobongon untuk mendapatkan izin resmi dari Pemerintah pusat.
” Izin WPRnya sudah ada, namun masih butuh perpanjangan kembali, karena izin WPRnya sudah berakhir sejak tahun 2017,” tandanya.(herdy)

Kotamobagu. Mediakomtras.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor provinsi sulawesi utara (sulut) menggelar konfrensi wilayah ke-13 yang di laksanakan di Hotel Sutan Raja, Kota Kotamobagu, Kamis sampai Jumat (18/04/2025).

Konfrensi ke-13 Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sulut di hadiri oleh 15 Kabupaten-Kota Pimpinan Daerah (PD) GP Ansor.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) dari Partai PKB yang tergabung dalam Fraksi Gerindra menjadi saru-satunya calon yang di gadang akan meneruskan kepemimpinan Yusra Alhabsyi.

Tanpa perdebatan panjang yang penuh dengan kekeluargaan sosok Muliyadi Pautungan di pilih secara aklamasi oleh pesertan penuh yang memiliki hak suara dalam Konfrensi ke-13 GP Ansor Sulut.

Kekompakan GP Ansor yang ada di provinsi sulut ini, menunjukan betapa solidnya organisasi pemuda Nahdatul Ulama (NU).

Sebagaimana tema konferwil. ke-13, Ansor Sulut Saru Barisan Menuju Sulut Maju”.

Usai terpilih secara aklamasi, Muliyadi Paputungan saat membawakan sambutan menyampaikan, bukan untuk sekadar meneruskan, melainkan memberi warna baru dan ini amanah yang besar yang harus di jalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dikatakannya, menggantikan Yusra Alhabsyi tentu bukan perkara mudah. Di bawah kepemimpinan Yusra, GP Ansor Sulut berkembang pesat dan semakin dikenal sebagai organisasi pemuda yang aktif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu sosial keumatan.

“Ini amanah besar. Saya tidak datang dengan janji-janji, tetapi dengan komitmen untuk membesarkan Ansor dan menjadikannya rumah besar bagi para pemuda NU di Sulut,” kata Muliyadi Paputungan.

GP Ansor Sulut di bawah kepemimpinan Muliadi Paputungan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga semangat toleransi, moderasi beragama, dan pemberdayaan generasi muda.(*)

Bolmong. Mediakontras. com – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan melaksanakan reses di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Minggu, (16/03/2025).

Berbagai aspirasi yang diterimanya baik mengenai infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Dan semua aspirasi masyarakat di Desa Bungko ini, akan diperjuangan sesuai kebutuhannya.

“Jika tupoksinya Pemerinta Provinsi Sulut akan disampaikan dan diperjuangkan, pun jika tupoksinya Pemerintah Kota Kotamobagu, maka akan disampaikan juga agar dapat direalisasikan tentunya secara bertahap, sesuai skala prioritas, ” ungkap Muliadi.

Lanjut Muliadi dengan adanya reses seperti ini, pihaknya akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, dan akan diperjuangkan nanti ketika mengadakan pertemuan dengan para eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulut.

Muliadi pun mengklarifikasi isu yang beredar mengenai adanya penghapusan program anak asuh adalah kebijakan Weny Gaib dan Rendy V. Mangkat selalu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu.

“Itu kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, karena anggaran 2025 dibahas pada tahun 2024. Sementara, pak Weny dan Rendy baru terpilih tanggal 27 November 2024 dan dilantik 20 Februari 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Feramitha Tiffani Mokodompit (FTM), lakukan di daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Desa Otam kecamatan Passi Barat dan desa Bantik kecamatan Bolaang timur. Sementara Reses di Kota Kotamobagu lokasi titik kunjungan di kelurahan Mongkonai.

Tiga titik yang jadi lokasi reses FTM tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak pemerintah setempat.

FTM menyatakan dalam kunjungan reses di tiga lokasi tersebut menerima berbagai aspirasi masyarakat. Tentu sebagai wakil rakyat kata dia, akan menampung semua aspirasi masyarakat.

adalah aspirasi masyarakat dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan. Reses ini bagian tugas dan kewajiban DPRD untuk turun di dapil,” katanya, Kamis (20/3/2025) saat reses di desa Bantik.

Ia mengungkapkan dalam reses itu ada sejumlah usulan masyarakat yang diterima seperti perbaikan saluran air bersih, drainase, pembangunan jalan desa, bantuan pertanian dan perikanan, pelatihan keterampilan, bantuan kelompok usaha dan lain-lain.

“Usulan masyarakat ini akan saya perjuangan di DPRD untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi, terutama instansi yang terkait,” tutur FTM.

Meski begitu, ia pun berkata tidak semua usulan akan terakomodir, tentu akan dilihat skala mana yang jadi prioritas. Apalagi dengan kondisi efisien anggaran dari pusat sampai daerah berdampak pada kegiatan pembangunan lainnya.(*)