TOMOHON,mediakontras.com – Pemerintah Kota Tomohon kembali menunjukkan prestasi hebat dalam bidang pelayanan kepada masyarakat.

Terbaru, Tomohon mendapat penghargaan terbaik ke 3 se Sulawesi Utara (Sulut) Realisasi DAK Program KB.

Sekedar diketahui,realisasi Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk program Keluarga Berencana (KB) Kota Tomohon menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan beberapa daerah mencapai realisasi yang sangat baik.

Penghargaan dari BKKBN yang diserahkan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay diterima Wakil Walikota Sendy Rumajar didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD) Mareyke Manengkey SPd, disela-sela workshop peta jalan dan Rencana aksi pembangunan kependidikan di Sulut, Selasa (3/6/2025), di ruang CJ Rantung.

Wawali Sendy Rumajar mengatakan, DAK KB digunakan untuk mendukung program KB, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, termasuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menekan angka kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Atas nama Walikota Caroll Senduk, saya mengucapkan apresiasi tinggi kepada seluruh tim dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program ini,” Kata Sendy Rumajar.

Wawali berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi tambahan bagi semua pihak untuk terus berupaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Keluarga Berencana (KB) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Turut hadir, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) RI Prof Budi Setyono Phd, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN Sulut Dr Jeanny Yola Winokan MAP, Wakil Gubernur Sulut Dr Johannes Victor Mailangkay SH MH, Kadis Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh serta kepala daerah kab/kota lainnya.(*)

MANADO,mediakontras.com
– Sidang praperadilan (Praper) dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kepada Sinode GMIM, yang diajukan Asiano Gamy Kawatu (AGK), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Senin (02/06/2025).

Menariknya, sidang yang berlangsung di ruang Prof Dr Hatta Ali, pukul 11.20 Wita itu, tidak hanya mengundang simpati ratusan warga, namun juga jadi pembicaraan hangat pengunjung.

Prinsipnya mereka menghendaki, perkara yang menyeret beberapa pejabat dan mantan pejabat di Sulawesi Utara (Sulut) itu, bisa terbebas dari intervensi yang mungkin dilakukan pihak-pihak tertentu.

Kuasa hukum pemohon dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Paparang – Hanafi & Partners, saat membacakan permohonan gugatan setebal seratus halaman menyimpulkan, proses hukum yang dilakukan penyidik direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

Kuasa hukum pemohon juga telah mengajukan permohonan tertulis kepada hakim untuk menghadirkan 14 saksi fakta dan empat saksi ahli dalam persidangan.

Menurut Parang, upaya menghadirkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli, bertujuan agar perkara tersebut menjadi jelas. Masalahnya, penanganan perkara itu mengandung keraguan, sehingga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan preseden buruk.

Koordinator kuasa hukum AGK, Dr Santrawan Totone Paparang, SH, MH, M.Kn, mengatakan, ke-14 saksi fakta, seluruhnya perlu dihadirkan dalam persidangan, lantaran erat keterkaitannya dengan perkara tersebut.

Sedangkan untuk saksi ahli, jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Angkatan 1989 dengan predikat cum laude itu menandaskan, akan menghadirkan dua ahli hukum pidana, satu ahli hukum perdata dan satu ahli hukum tata usaha negara.

“Kami, kuasa hukum pemohon meminta kepada hakim, dapat menghadirkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Irjen Pol Roycke Harry Langie, mantan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan mantan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, serta saksi – saksi lainnya dalam persidangan,” tandas Santrawan.

Disebutkan peraih cum laude untuk program magister hukum, kenotariatan dan program doktoral hukum itu, kehadiran belasan saksi, merupakan bentuk apresiasi atas keterkaitan mereka secara langsung dalam perkara yang dialami kliennya.

Ditandaskannya, saksi fakta, seperti Kapolda Sulut, perlu didengar keterangannya terkait penanganan proses hukum yang dilakukan institusinya, apakah telah sesuai prosedural atau tidak.

“Begitu juga dengan penyaluran dana hibah yang melibatkan mantan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, keterangannya sangat diperlukan. Karena perkaranya telah masuk ke ranah hukum, mau tidak mau segala sesuatunya harus jelas,” ujar Santrawan mengingatkan.

Sementara hakim praperasilan AGK, Ronald Massang, SH, MH, mengatakan, permohonan yang disampaikan kuasa hukum pemohon akan dikaji dan dipertimbangkan.

“Soal siapa saja saksi fakta yang nantinya dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan nanti. Untuk permintaan ini, silahkan kuasa hukum termohon menyampaikan melalui jawaban atas gugatan permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum pemohon,” ujar Ronald.

Sidang yang berjalan sekira dua jam lebih itu, dijadwalkan berlanjut pada Selasa, (03/06/2025), dengan agenda jawaban termohon atas gugatan yang disampaikan pemohon.(*)

TOMOHON,mediakontras.com – Pemerintahan Walikota Caroll Senduk dan Wakil Walikota Sendy Rumajar memang patut untuk diancungi jempol.

Komitmen untuk membangun Kota Tomohon ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekadar isapan jempol belaka.

Terbaru, kedua pemimpin pilihan rakyat ini membuat gebrakan baru untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan layanan hotline yang aktif 1×24 jam yang berlabel ‘Corong Suara Rakyat’.

Bila ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau uneg uneg, Pemkot sudah menyediakan Nomor WhatsApp dengan nomor layanan pengaduab +62 821-5271- 5474.

Walikota Tomohon Caroll Senduk mengatakan kanal Layanan aduan masyarakat ini sejatinya dibikin untuk kepentingan masyarakat.

“Layanan ini bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi, keluhan, serta saran dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Kota Tomohon,” kata Walikota Caroll Senduk.

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui nomor WhatsApp resmi di +62 821-5271- 5474 yang dikelola langsung oleh Diskominfo Kota Tomohon.

“Layanan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga, serta menjadi sarana penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif,” tambah Walikota Caroll Senduk. (*)