Raport di Ruang Publik:Menilai Tanpa Mendikte

Catatan Akhir Pekan : Raymond Kex Mudami

Sengaja saya endapkan beberapa hari dari momentum perayaan 1 tahun kepemimpinan top eksekutif, sembari memberi ruang berbagai opini terpapar.

Sabtu akhir pekan, saya merangkai narasi seringan mungkin, sembari mengisi lembar malam di kota ini.

Satu tahun pemerintahan bukanlah musim penghakiman. Ia adalah musim pencerminan. Di ruang publik, suara bersahut-sahutan: ada yang menyebut berhasil, ada yang menggelar daftar kegagalan.

Media sosial pun menjelma arena opini—kadang jernih, kadang keruh oleh kepentingan.

Padahal sesungguhnya, raport itu tidak perlu terlalu diperdebatkan dengan nada mendikte. Ia kasatmata. Ia teramati. Ia terasa.

Jalan yang mulus atau tetap berlubang. Pelayanan publik yang makin sigap atau masih bertele-tele.

Stabilitas harga yang terkendali atau membebani. Ruang sosial yang teduh atau justru mudah tersulut. Semua itu tidak memerlukan narasi berlebihan.

Publik hidup di dalamnya. Publik merasakannya setiap hari. Di Kota Bitung, refleksi itu terasa khas.

Kota pelabuhan ini bukan sekadar ruang administratif—ia adalah simpul ekonomi, pintu gerbang maritim, sekaligus rumah bagi keberagaman yang dinamis.

Setahun kepemimpinan di kota seperti ini diuji bukan hanya oleh program seremonial, tetapi oleh denyut riil: bagaimana iklim usaha bergerak, bagaimana pelayanan publik merespons warga, bagaimana stabilitas sosial dijaga di tengah dinamika politik dan ekonomi.

Bitung memiliki karakter keras sekaligus hangat—keras dalam ritme kerja, hangat dalam solidaritas sosial.

Maka publiknya pun cermat membaca. Mereka tidak mudah terbius pujian, tetapi juga tidak gegabah dalam menghakimi. Mereka menilai dari apa yang terlihat di lapangan: apakah geliat ekonomi terasa, apakah tata kelola makin rapi, apakah komunikasi pemerintah dengan masyarakat makin terbuka.

Evaluasi tentu perlu. Bahkan wajib. Tetapi evaluasi yang proporsional—bukan vonis tergesa, bukan pula pembelaan membabi buta.

Satu tahun adalah fase awal dari janji kampanye. Maka yang adil adalah memberi ruang pada capaian untuk dilihat, sekaligus memberi ruang pada janji untuk diuji.

Eksekutif bukan sedang mengikuti lomba popularitas tahunan. Mereka sedang menjalani mandat. Mandat itu bukan hanya soal citra, melainkan tentang kerja nyata yang menyentuh denyut masyarakat.

Karena itu, ruang publik harus dijaga kewarasannya. Kritik tetap menyala, tetapi tidak membakar tanpa arah.

Apresiasi tetap diberikan, tetapi tidak menutup mata terhadap kekurangan. Demokrasi membutuhkan keseimbangan itu.

Pada akhirnya, satu tahun bukanlah garis akhir. Ia baru satu etape dalam perjalanan panjang. Publik berhak menilai, tetapi juga berkewajiban menjaga objektivitasnya.

Sebab dalam pemerintahan, yang paling jujur bukanlah sorak atau caci—melainkan dampak yang benar-benar dirasakan.

Dan di Bitung, seperti kota-kota yang bertumbuh di tepi laut, ombak selalu datang silih berganti.

Yang diuji bukan sekadar seberapa keras angin bertiup, melainkan seberapa kokoh arah kemudi dijaga.(*)