MELONGUANE, mediakontras.com — KPU  Kabupaten Kepulauan Talaud, meraih penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Minggu (15/12/2024).

Kerja keras KPU Talaud dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan setelah KPU RI mengumumkan raihan dari 514 KPU Kabupaten/kota se-Indonesia dalam ajang KPU RI award, malam ini.

Dari hasil penilaian KPU RI, Kabupaten/kota yang masuk nominasi 3 besar kategori Kabupaten/Kota terbaik dalam pengelolaan pendaftaran pasangan calon yaitu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud meraih peringkat 3, KPU Kabupaten Pinrang peringkat 2 dan peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Lampung Timur.

Untuk penilaian itu sendiri dibagi dalam tiga level. Mulai dari satuan kerja kecil, menengah, dan besar yang mencakup KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pemberian award tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Khalik pada rapat koordinasi nasional persiapan penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak tahun 2024.

Sedangkan untuk award kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diterima langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Jekman Wauda dan Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan, Faisal Tahir, yang turut hadir pada kegiatan rakornas yang digelar di di The Meru Sanur, Bali.

Kepada peserta rakornas, Idham mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan semua tahapan pilkada serentak 2024.

“Selamat bagi yang mendapat award. Tapi bagi yang tidak jangan kecewa, karena kalau diberikan semua berarti bukan award, tapi namanya pembagian sertifikat,” ujar Idham.

Menanggapi hal ini, Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Talaud, Faisal Tahir, mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama dari semua pimpinan, yakni ketua divisi, sekretariat dan seluruh badan adhoc.

“Award ini adalah bukti kalau kita bisa melaksanakan dan mengelola tahapan pendaftaran pasangan calon dengan sukses. Meskipun banyak dinamika dan tantangan yang dihadapi, tapi kita semua bisa lewati,” ungkapnya

Selain itu kata Faisal, penghargaan juga diperoleh KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk 2 kategori.

“Penghargaan pertama diberikan sebagai yang terbaik dalam pengelolaan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. Sedangkan penghargaan yang kedua terbaik dalam pengelolaan pemungutan suara dan penghitungan suara,” Pungkas Faisal.

MELONGUANE, mediakontras.com — Kehadiran listrik di tanah Porodisa di tahun 90an hingga awal milenium, menjadi salah satu tolak ukur perkembangan di Talaud.

Dimana, dengan hadirnya listrik menjadikan peradaban negeri ujung utara Indonesia semakin berkembang.

Mulai dengan adanya Tv hingga perangkat elektronik rumahan yang senantiasa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Hal itupun membuat ketergantungan masyarakat terhadap listrik semakin kuat, terlebih saat ini kebutuhan akan teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan listrik menjadi satu hal yang wajib.

Namun apa daya, setelah 22 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud dimekarkan kondisi listrik di Talaud bukannya berkembang malahan hastag ‘mati lampu’ semakin viral di kalangan masyarakat dan pengguna medsos tanah Porodisa.

“Sebenarnya Talaud masih bagian dari NKRI atau sudah tidak lagi ?. Pasalnya di seluruh Indonesia dan di wilayah Sulawesi Utara khususnya, hanya Kabupaten Kepulauan Talaud yang sering mengalami listrik menyala padam seperti kunang – kunang. Jangan – jangan karena berada di wilayah perbatasan, Talaud Tak lagi dihiraukan,” ungkap Ochan, salah satu warga Talaud.

Tak hanya menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kondisi listrik yang kerap padam itupun mulai mengikis rasa percaya masyarakat akan kehadiran negara di tanah Porodisa.

“Negara gagal hadir di tengah masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud. Mengapa? Karena PLN merupakan representasi kehadiran negara untuk memberikan penerangan,” ujar Evan F. Taarae, SS., CPS salah satu tokoh Pemuda Talaud, Rabu (11/12/2024).

Menurut Taarae, tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kondisi listrik serta kinerja PLN di Talaud saat ini, bisa memicuh tindakan diluar batas kewajaran yang harus di waspadai.

“Sudah ada beberapa contoh kasus ketika masyarakat sudah berada di puncak kekecewaan, maka aksi demonstrasi berujung ricuh dan terjadi aksi perusakan fasilitas negara. Hal-hal seperti ini yang perlu kita cegah dengan menggandeng semua lapisan masyarakat,” kata Taarae.

Bahkan kata dia, krisis listrik ini tanpa kita sadari bisa mengikis jiwa nasionalis masyarakat. Mengapa? Karena sudah sekian lama, sudah bertahun – tahun masyarakat menyuarakan hal ini kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat melalui media baik cetak, online dan tv serta akun pribadi media sosial.

Lanjutnya, jika hal ini terus terjadi, bisa saja masyarakat mengambil kesimpulan bahwa suara rakyat di bumi Porodisa tidak pernah digubris oleh pemerintah.

“Ini bahaya lo. Jika jiwa nasionalisme masyarakat mulai terkikis, maka sangat rentan terpapar paham radikalisme. Apalagi kabupaten kepulauan talaud berbatasan dengan negara tetangga,” tukasnya.

Apalagi beberapa bulan terakhir, aktifitas warga negara tetangga terbilang aktif di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Talaud.

“Hal ini perlu diantisipasi sejak dini. Jangan biarkan masyarakat terlanjur kecewa terhadap kehadiran negara,” tutur Taarae dengan nada tegas.

Ia juga membeberan dari hasil penelusuran di lapangan, tidak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat karena maraknya pemadaman listrik. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, masyarakat juga mengalami kerugian besar disektor usaha.

“Sementara dari berbagai macam kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh pemadaman listrik tersebut, tidak ada kompensasi yang diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

Jika mesin selalu mengalami kerusakan, harusnya pihak PLN harusnya terbuka ke eksekutif maupun legislatif jika ada permintaan unit mesin baru. Biar bisa dikawal bersama-sama. Jangan hanya tambal sulam dalam perbaikan item mesin yang rusak. “Apalagi ini sudah memasuki perayaan Natal maka umat kristen di Kabupaten Kepulauan Talaud sangat membutuhkan pasokan listrik dalam pelaksanaan ibadah dan acara seremonial lainnya,” ungkapnya.

“Kita juga perlu menggaris bawahi soal kerusakan mesin atau pemadaman serentak di beberapa ULP di Kabupaten Kepulauan Talaud yang hampir tiap tahunnya terjadi secara bersamaan di bulan Desember. Ada apa dengan bulan Desember ?,” Tandas Taarae.

MELONGUANE, mediakontras.com — Pemburuan serta penangkapan burung Nuri Talaud atau lebih dikenal dengan ‘ Burung Sampiri’ semakin merajalela.

Kehidupan si cantik ‘Eos Histrio Talautensis’ semakin terancam karena ulah oknum yang diduga sengaja menggambil keuntungan dengan menjual ‘si merah cantik’ dengan nominal yang cukup tinggi.

Aktivitas jual beli burung khas Talaud tersebut yang seakan luput dari pandangan khalayak, membuat tokoh mudah Talaud, Evans Frets Taarae, S.S., C.PS angkat bicara.

Kepada media ini, ia menegaskan perlu ada tindakan keras kepada para oknum yang memburu dan menangkap satwa endemik ini.

“Para pelaku pemburuan dan penangkapan burung Sampiri harus ditangkap dan diproses hukum,” ujar Taarae, Sabtu (07/12/2024).

Lanjutnya, pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud perlu menerbitkan Perbup tentang perlindungan burung sampiri.

“Sudah ada Perdanya yakni Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan burung sampiri. Hal ini perlu diperkuat lagi dengan Perbup,” tukasnya.

Evans Frets Taarae, S.S., C.PS yang juga merupakan pimpinan organisasi wartawan di bumi Porodisa ini mengatakan, keendemikan burung Sampiri jangan hanya sebatas obrolan semata. Tapi harus ada pembuktian dalam perlindungan termasuk penegakan hukum.

“Jika dihitung, sudah ada ribuan ekor burung Sampiri yang ditangkap dan dibawa keluar daerah. Ini merupakan kejahatan yang perlu diberantas,” tutur Taarae dengan nada serius.

Ia juga menerangkan, masyarakat Talaud harus berbangga diri karena satwa yang berparas cantik ini menempatkan posisi Kepulauan Talaud disendirikan dalam sub kawasan Sulawesi, dimana Kepulauan Ini masuk Daerah Burung Endemik (DBE) atau Endemic Bird Area (EBA). Karena di dalamnya terdapat jenis burung bersebaran terbatas (BST) yakni Nuri Talaud atau Sampiri.

Berbicara kawasan, kata Taarae, Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam kawasan Wallacea, suatu kawasan yang terkenal karena faunanya menunjukkan ciri-ciri peralihan antara Fauna Asia dan Fauna Australia.

Dalam kajian-kajian yang menyangkut burung, kawasan ini masuk dalam sub kawasan Sulawesi, yakni bersama-sama dengan pulau dan kepulauan satelit Sulawesi.

Tak hanya itu, pria yang juga aktif sebagai pegiat budaya dan pecinta alam ini membeberkan beberapa fakta dimana selain peraturan perundangan dimaksud ada juga konvensi internasional di mana Indonesia terikat ia mengatur beberapa jenis burung indonesia. Salah satunya yaitu CITIES (The convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Bahkan, hal ini diatur dalam konvensi internasional antar negara dari jenis-jenis kehidupan liar termasuk bagian-bagian dan produk-produk tiruannya. Jenis-jenis yang diatur dalam daftar, ada tiga buah lampiran atau appendix. 2 bagian yang penting yaitu appendix 1 dan 2. Lebih jelas lagi mengenai Appendix, Taarae menerangkan, Apendix 1 berisi daftar jenis yang dilarang diperdagangkan kecuali untuk hal-hal yang sangat khusus seperti kebutuhan riset ilmiah. Sedangkan apendiks 2 berisi jenis yang hanya bisa diperagakan jika syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi.

“Salah satu jenis burung yang terikat dalam konvensi ini yaitu burung Sampiri atau Nuri Taaud. Jenis ini terdaftar dalam appendix 1,” pungkas Taarae.