MANADO,mediakontras.com – Kabar tak enak kembali menimpa Bank SulutGo (BSG). Bank ini dikabarkan dibobol diduga oleh karyawannya di tiga cabang berbeda dengan nilai sekira Rp 15 miliar.

Sebuah sumber mengungkapkan, pelaku pembobolan ini adalah petugas teller di Cabang Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan Cabang Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Keduanya di Provinsi Gorontalo. Sedangkan satunya lagi di Cabang Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.

Menurut sumber, dana yang digelapkan petugas teller di Cabang Tilamuta lebih dari Rp 12 miliar, sementara di Cabang Kwandang “hanya” Rp 1,8 miliar saja.

Sementara, dikutip dari swaramanadonews, dua petugas berinisial FG dan DM membobol mesin ATM BSG di tiga lokasi berbeda, yakni di RSU Liunkendage Tahuna, Kantor Bupati dan di Manganitu. Nilainya lebih dari Rp 1,8 miliar.

Kembali bobolnya BSG oleh orang dalam ini, menurut sumber, menjadi bukti lemahnya pengawasan internal di bank itu. “Yang saya tahu, kontrolnya sangat ketat dan berjenjang. Kalau terjadi (lagi) seperti yang lalu-lalu patut dipertanyakan, ada apa dan apakah pelakunya hanya sendiri atau melibatkan yang lain,” ujar sumber yang juga mantan pimpinan di BSG itu.

Beberapa waktu lalu, Kantor Kas BSG di Kawasan Mega Mas, miliaran rupiah dana nasabah di bank ini dibobol oleh karyawannya dengan memanfaatkan user id salah satu pimpinannya.

Demikian juga kejadiannpada 2022 lalu ketika dua warga negara Bulgaria mencuri Rp 3,75 miliar setelah menyalin dan menduplikasi data 229 kartu ATM nasabah BSG dengan alat ”skimmer”.

Dua warga Bulgaria tersebut adalah MIS (28) alias Martin dan VAK (36) atau Valentin. Mereka dibantu oleh warga Indonesia, yakni CW (23) alias Charlie dan ALS (31) alias Ari, dalam aksinya, termasuk di Manado pada 30 Juni lalu.

Dalam konferensi pers, Senin (25/7/2022), Kapolda Sulut Inspektur Jenderal Mulyatno menyatakan, mereka melakukan transaksi tarik tunai dan transfer di mesin ATM BSGdengan kartu yang menyerupai kartu ATM. Tempat kejadiannya di 26 mesin ATM BSG yang tersebar di wilayah Kota Manado. Mereka beraksi pada 30 Juni 2022 pukul 00.00-06.00 Wita,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.

Dalam kurun waktu tersebut, para tersangka bertransaksi 634 kali setelah sebelumnya memasang alat skimmer di mesin-mesin ATM. Sebanyak Rp 450,9 juta diambil dalam bentuk tunai, sedangkan Rp 3,3 miliar sisanya ditransfer ke akun virtual Bank Mandiri Indodax, sebuah platform jual beli aset kripto.

Sekitar tiga minggu setelah aksinya, Martin dan Charlie ditangkap di bilangan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, sedangkan Valentin ditangkap di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun lokasi penangkapan Ari tidak disebutkan, tetapi mereka semua dibawa kembali ke Manado untuk ditahan dan diperiksa.

Terkait kabar dibobolnya dana di tiga kantor cabang itu, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Hence Rumende ketika dikonfirmasi mengaku kalau dirinya lagi cuti. Meski begitu terkait dugaan pembobolan tersebut Rumende mengakui kalau persoalan tersebut sedang dilakukan proses audit internal BSG.(*)

MANADO, mediakontras.com– Menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, PT PLN ULP Manado Selatan memastikan kalau pasokan listrik dalam kondisi normal.

Hal ini ditegaskan Manager Unit Layanan pelanggan (ULP) Manado Selatan Reagen Jacobis, dimana untuk mendukung kelancaran ibadah dan aktivitas masyarakat di wilayah kerjanya di Manado Selatan, pihaknya saat ini sudah mempersiapkan diri jauh jauh hari. Baik dari segi personil maupun peralatan yang siap digunakan kapanpun bila tiba tiba terjadi gangguan.

Jacobis menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya preventif guna menghindari pemadaman, termasuk pemeriksaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas selama masa libur keagamaan.

“Kami ingin memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khidmat. Tim teknis yang diponggawai oleh Team leader tehnik ,Enjel Lakumani siaga 24 jam dan peralatan pendukung telah kami siapkan,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, Jacobis juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan listrik secara legal dan tidak melakukan penyambungan liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan mengganggu sistem kelistrikan.

“Gunakan listrik secara sah melalui meteran resmi. Penyambungan ilegal tidak hanya merugikan negara, tapi juga sangat berbahaya,” tegasnya.

Reagen berharap kerja sama masyarakat akan mendukung terciptanya suasana aman dan kondusif selama rangkaian Hari Raya Paskah.

Jacobis juga menghimbau warga bila terjadi gangguan agar segera melaporkan ke aplikasi PLN mobile dan call center 123 dan kami akan segera melakukan perbaikan pungkas pria yang hobby mengeber moto cross ini.(*)

MANADO,mediakontras.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tegas menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomo 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank SulutGo (BSG) dinilai mengabaikan aturan tersebut.

Sebagai benteng terakhir dalam penerapan dan penegakan aturan di bidang perbankan, OJK menjadi tumpuan harapan bagi kelangsungan BSG di mana RUPS-LB juga masih mempertahankan Dewan Direksi, di balik banyaknya kejanggalan.

Dalam POJK 17/2023 Pasal 38 sudah sangat jelas mewajibkan Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

“Dari lima Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS-LB itu, hanya Max Kembuan yang berlatar belakang perbankan. Makanya jadi aneh dan patut dipertanyakan juga bila dipaksakan politisi atau mantan birokrat murni di jabatan komisaris,” ujar Ketua LSM MJKS (Masyarakat Jaring Koruptor Sulut), Stenly Towoliu menanggapi hasil RUPS-LB BSG.

Menurut dia, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Satu, terlalu memaksakan kehendaknya dengan masukkan personel tim suksesnya dalam komposisi Dewan Komisaris maupun Komite Dewan Komisaris.

Seperti diketahui, selain Max Kembuan yang merupakan perwakilan PT Mega Corpora sebagai pemegang saham terbesar kedua di BSG, RUPS-LB juga mengangkat Ramoy Luntungan (mantan Ketua Tim Pemenangan YSK-Victor), politisi Djafar Alkatiri dan Sam Sahrul Mamonto (mantan Bupati Bolaang Mongondow Timur yang kini pindah ke Partai Nasdem, partainya Victor Mailangkay).

Satu komisaris lainnya adalah Jacklyn Koloay, mantan Ketua partai Perindo Sulut, yang juga kakak ipar Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Langie.

Tak hanya personel di Dewan Komisaris, menurut Stenly, lebih mencengangkan lagi sepuluh anggota Komite Dewan Komisaris, sebagian besar adalah TS (Tim Sukses) YSK-Victor di Pilkada lalu, yang tak satupun berlatar belakang bank.

“Aturannya sudah sangat jelas, kenapa tetap dilanggar,” tanya Stenly sambil menyebut Pasal 49 dan 63 POJK Nomor 17 Tahun 2023 itu.

“Ini saatnya sudah bekerja, Dewan Komisaris maupun Komite Dewan Komisaris bukan baru mau belajar perbankan lagi setelah diangkat. Bagaimana mereka mau mengontrol atau jadi pengawas Direksi jika mereka sendiri tidak paham. Bisa-bisa dorang dikadalin,” katanya penuh heran.

Sebagai benteng terakhir penegakan aturan tata kelola perbankan, Stenly sangat berharap OJK tegas, tidak saja pada penetapan Dewan Komisaris itu, namun juga terhadap Dewan Direksi BSG.

“Yang tahu persis kebenaran adanya TGR Rp 5 miliar yang dibebankan pada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris seperti yang ramai diberitakan, itu hanya OJK. Tapi, jika benar dan OJK tutup mata, APH (Aparat Penegak Hukum) sudah harus turun menelisik, karena timbulnya TGR itu sudah memenuhi unsur tindak pidana,” urai aktivis yang awal Maret lalu memasukkan laporan dugaan pelanggaran BSG ke Kejaksaan Tinggi Sulut itu.

Buruknya kinerja Direksi yang tergambar dari tingginya BOPO dan terjadinya penggelembungan anggaran, sangat disayangkan Stenly jika tak jadi pertimbangan para pemegang saham saat membahas kinerja tahun buku 2024.

“Jangan-jangan semua itu dilanggar YSK demi memuluskan langkahnya mengakomodir semua TS-nya di BSG, tanpa peduli lagi nasib rakyat Sulawesi Utara. Kasihan juga warga kita, khususnya para ASN,” tambahnya.

Menurut Stenly lagi, kalaupun RUPS-LB itu harus diulang, bukan karena hanya memenuhi keterwakilan etnis tertentu saja, namun lebih karena memenuhi ketentuan tata kelola bank.

“Jangan cuma Dewan Komisaris, Direksi juga harus dievaluasi karena sudah nyata-nyata kinerjanya buruk. Soal target laba yang tak tercapai, kemudian ada temuan penggelembungan biaya dan banyak lagi persoalan operasional bank yang tak beres,” tutup Stenly.(*)