Connect with us

Bitung

Bahas Nasib ASN, Wakil Rakyat ‘Perang’ Interupsi di RDP

Redaksi

Published

on

BITUNG, mediakontras.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan memperjuangukan kesejahteraan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bitung, Kamis (20/6/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Erwin Wurangian itu memicu ‘perang’ interupsi sesama anggota DPRD.

Interupsi paling mencolok dari Kader Partai NasDem, Billy Glen Lomban.

Ia menilai demo Aparatur Sipil Negara (ASN) suatu tragedi pengelolaan anggaran belum maksimal oleh pemerintah kota (Pemkot) Bitung.

“Apa yang disampaikan pak Sekda hanyalah kata-kata manis yang normatif,” sebutnya.

Disamping itu, Glen meminta kepada pimpinan rapat RDP agar menjadwalkan kembali rapat tersebut. Alasannya menurut dia, untuk menghadirkan wali kota dan wakil wali kota Bitung.

“Pasti tidak mampu menjawab yang hadir disini. Kalaupun ada, bukan kapasitasnya. Makanya saya berharap menjadwalkan kemabali rapat ini dengan menyesuaikan waktu wali kota dan wakil wali kota Bitung,” beber Glen.

Apa yang disebut Glen, langsung di skak mat politisi Golkar Erwin Wurangian.

Ia menjelaskan, selama dirinya menjadi wakil rakyat dua periode di lembaga DPRD belum ada wali kota yang hadir di Rapat Dengar Pendapat.

“Selama dua periode saya jadi anggota DPRD, baik itu jamannya Hanny Sondakh dan Max Lomban faktanya belum perna saya melihat hadir di RDP,” sebutnya.

Erwin berharap, di tengah kondisi keuangan yang belum stabil agar anggota DPRD bersama-sama dengan Pemkot Bitung mencari jalan keluar untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan ASN.

“Yang perlu dipahami adalah legislatif dan eksekutif satu pemerintahan. Sehingga ini butuh semua pihak untuk mencari solusi bersama,” katanya.

Selain itu, Ketua Komisi I Rafika Papente menyinggung sejumlah anggota DPRD masih buta aturan terkait dengan postur APBD.

“Walaupun ada anggota DPRD yang masuk di Badan Anggaran (Banggar), tapi belum punya pemahaman yang cukup soal mekanisme keuangan,” ucapnya.

Rafika menegaskan, dengan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) RI saat ini, sangat sulit untuk mengutak-atik atau menggesar anggaran.

“Baik itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah itu sulit digeser-geser karena saat ini sistem keuangannya sudah SIPD. Jadi tidak ada gaji atau TPP ASN yang digeser,” tegas Rafika.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, ditengah kondisi APBD dan penyerapan anggaran yang tidak seimbang saat ini perlu adanya perbaikan kinerja ASN untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

“Jika sumber PAD merosot atau tidak tercapai, tentunya akan berpengaruh pada kondisi keuangan daerah,” tukasnya.(*/rek)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bitung

KPU Kota Bitung Mengikuti Bimbingan Teknis Pengunaan Sistem Informasi Logistik

Redaksi

Published

on

By

BITUNG,mediakontras.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian KUL Nikumo Mandagi dan Operator Silog Juvira Langi, mengikuti Bimbingan Teknis Pengunaan Sistem Informasi Logistik (Silog) di Yogyakarta, Selasa (27/8/2024).

Anggota KPU Yulianto Sudrajat membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG)

Dalam sambutannya, Drajat mengatakan bahwa pekerjaan seberat dan sebesar apapun seperti pilkada, jika dilakukan dengan gotong royong dan bersama-sama, maka akan terselesaikan dengan baik.

KPU akan selalu membantu, salah satunya akan memperbaiki dan menyempurnakan Silog yang akan membantu semua jajaran dalam tata kelola logistik sejak perencanaan sampai distribusi agar terpantau dan tercatat dengan baik.

Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Logistik Novy Hasbhy Munnawar, Ketua dan Anggota KPU D.I. Yogyakarta, dan jajaran Setjen KPU. (red)

Continue Reading

Bitung

Full Tim, Bawaslu Bitung Awasi Ketat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kota

Redaksi

Published

on

By

BITUNG,mediakontras.com – Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota Bitung yang digelar 3 sampai 4 Desember 2024 di Aula Kantor KPU , mendapat pengawalan ketat dari Bawaslu Kota Bitung. Fungsi pengawasan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan integritas benar benar dijalankan Bawaslu Kota Bitung.

Hal ini terlihat  pada tahapan demi tahapan  Pilkada hingga pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota Bitung, Ketua Bawaslu Bitung Deiby Londok MAP, Iten Kojongian serta Muhamad Sakur terus mengawasinya.

Saat Pleno berlangsung hujan interupsi dan debat pun tak terelakkan sepanjang proses Pleno tersebut yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut.

Kendati demikian jajaran KPU pun lewat PPK setiap Kecamatan sigap dalam meladeni setiap pertanyaan dan sanggahan dari jajaran Bawaslu Bitung.

Alhasil pasangan calon nomor urut 2, Hengky Honandar dan Randito Maringka (HH-RM), meraih suara terbanyak 73.388.

Hengky-Randito menang telak di 8 kecamatan 69 Kelurahan sehingga mengumpulkan 73.388 suara, unggul jauh dibanding Geraldi-Erwin yang memperoleh suara 41.675 suara.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara, hasil rekapitulasi di Kota Bitung menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Yulius Selvanus Komaling – Victor Mailangkay meraup 47.398 suara, nomor urut 2, Elly Lasut – Hanny J Pajouw: 34.790 suara, sedangkan nomor urut 3 Steven Kandouw – Dirk Tuejeh: 31.400 suara.

Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw, menyatakan bahwa rapat pleno berjalan lancar meskipun terdapat beberapa kendala kecil yang tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi.(er/red)

Continue Reading

Bitung

Seluruh Jajaran Dikerahkan, Distribusi Logistik ke 69 Kelurahan Dapat Pengawasan Ketat Bawaslu Bitung

Redaksi

Published

on

By

BITUNG,mediakontras.com – Proses distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bitung terus mendapat pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bitung.

Ketua Bawaslu Kota Bitung, Deiby Londok, bersama anggota Iten Kojongian dan Ahmad Syakur, turun langsung mengawasi distribusi logistik hari pertama dan kedua, di gudang logistik KPU Bitung, yang disalurkan ke 69 kelurahan.

Deiby Londok menjelaskan, pengawasan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan seluruh logistik Pilkada tiba di lokasi masing-masing dengan aman dan tepat waktu.

“Saat logistik keluar dari gudang, langsung dikawal oleh Panwascam masing-masing kecamatan hingga ke tingkat kelurahan. Di kelurahan, logistik diawasi oleh Panwas Kelurahan, termasuk Pengawas TPS (PTPS),” ungkap Deiby, Selasa (26/11/2024).

Ia menegaskan, pengawalan logistik dilakukan sesuai prosedur, aturan, dan mekanisme yang berlaku. Hal ini untuk memastikan tidak ada hambatan ataupun pelanggaran dalam proses pendistribusian logistik.

“Intinya, kami secara berjenjang mengawal dan menjaga logistik Pilkada hingga tiba di TPS, termasuk pengawasan saat pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024,” tambah Deiby.

Bawaslu Kota Bitung juga mengapresiasi peran serta TNI dan Polri dalam mendukung distribusi logistik Pilkada.

Kehadiran aparat keamanan dinilai sangat penting untuk memastikan logistik aman dari potensi gangguan atau ancaman selama perjalanan.

Terpantau selama proses distribusi, Bawaslu Kota Bitung bersama pihak keamanan juga memeriksa setiap tahapan mulai dari pemuatan logistik ke truk hingga distribusi ke setiap kecamatan hingga kelurahan.

Dengan pengawasan yang ketat ini, diharapkan tidak ada celah bagi pelanggaran ataupun gangguan yang dapat memengaruhi jalannya Pilkada.

“Dengan kerja sama semua pihak, termasuk KPU, TNI, Polri, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Kota Bitung dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis,” Tutupnya. (red)

Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi