Wali Kota Tomohon Hadiri HLM Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sulut, Teken MoU Optimalisasi PAD

TOMOHON,mediakontras.com – Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, yang digelar Senin (23/02/2026).

Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

High Level Meeting ini menjadi forum koordinasi penting antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta otoritas keuangan dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat digitalisasi transaksi keuangan pemerintah, hingga memperluas akses keuangan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Bank Pembangunan Daerah SulutGo.

Penandatanganan MoU ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay, para wali kota dan bupati se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara Gorontalo Robert Sianipar, serta Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Radlyah Jan.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Tomohon menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat.(*)