Foto: Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe Decky Surudani

SANGIHE,mediakontras.com –  Jelang Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe mulai mempersiapkan rekayasa lalu lintas sebagai langkah antisipasi terjadinya lonjakan  arus kendaraan di kawasan pusat kota yang diprediksikan seperti tahun tahun kemarin akan  terjadi peningkatan aktifitas, baik kendaraan maupun warga yang akan mempersiapkan perayaan hari raya keagamaan tersebut.

Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe, Decky Surudani mengungkapkan instansinya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi lonjakan aktivitas kendaraan di pusat kota menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Koordinasi dengan Satlantas Polres Kepulauan Sangihe telah dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas, terutama di area pusat kota Tahuna.

“Seperti setiap tahun, kami melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Kepulauan Sangihe terkait penanganan kepadatan kendaraan. Beberapa minggu lalu, kami telah memasang rambu-rambu untuk parkir ganda dan baru-baru ini juga memasang rambu untuk parkiran roda dua dan roda empat. Di area sekitar Supermarket Megaria, kami juga memasang larangan parkir di sepanjang Boulevard sebelah kiri untuk menghindari risiko kecelakaan,” jelas Surudani.

Ia juga menambahkan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Biasanya, penutupan area tertentu dilakukan pada malam pergantian tahun, yakni 31 Desember, karena jumlah pengunjung yang meningkat signifikan. Namun, pihak Dinas Perhubungan siap melakukan rekayasa lalu lintas secara tiba-tiba jika situasi mendesak.

“Rekayasa lalu lintas bisa dilakukan sewaktu-waktu demi menghindari tingkat kemacetan yang tinggi di pusat kota Tahuna,” katanya sembari menambahkan Persiapan ini diharapkan dapat menciptakan kelancaran lalu lintas serta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama periode libur akhir tahun.(Putri)

SANGIHE,mediakontras.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung asrama siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tahuna Tahun Anggaran 2020, Senin (16/12/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sangihe, Hendra A. Ginting SH MH mengumumkan penetapan tersangka dengan inisial ST, yang berprofesi sebagai wiraswasta sekaligus pelaksana atau kontraktor proyek tersebut.

“Tim penyidik telah mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan dengan minimal dua alat bukti. Hari ini, kami menetapkan ST sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah penahanan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari di Lapas Tahuna, terhitung mulai 16 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025,” jelas Kajari Ginting.

Lebih lanjut, Kajari mengungkapkan bahwa proyek pembangunan gedung asrama tersebut seharusnya rampung pada tahun 2020. Namun, hingga kini, bangunan tersebut belum diserahterimakan kepada pihak sekolah, mengakibatkan kerugian negara dan tidak terpenuhinya fasilitas bagi siswa yang membutuhkan.

“Akibat tidak adanya serah terima, kondisi bangunan saat ini sudah banyak mengalami kerusakan karena tidak dirawat. Hal ini berdampak langsung pada anak-anak didik kita, terutama yang berasal dari daerah terpencil. Padahal, tujuan awal pembangunan asrama ini adalah untuk mendukung mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sangihe, Syaiful Arif SH menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah paksa berupa penahanan terhadap tersangka ST.

“Tersangka sebelumnya mangkir dari panggilan kami minggu lalu tanpa alasan jelas. Karena itu, kami memutuskan untuk melakukan penahanan guna mencegah kemungkinan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana,” jelas Syaiful.

Tersangka ST dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Subsider, ST juga dikenakan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kejari Sangihe juga membuka kemungkinan pengembangan kasus.

“Jika pada penyidikan selanjutnya ditemukan dua alat bukti yang cukup, kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” tutup Syaiful.

Kasus ini menjadi perhatian Kejari Sangihe, mengingat pentingnya fasilitas asrama tersebut untuk mendukung pendidikan generasi muda, terutama siswa dari wilayah terpencil.

Kejaksaan berkomitmen untuk terus menuntaskan kasus ini demi kepentingan publik. (Putri)

SANGIHE,mediakontras.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe melaksanakan pemusnahan barang bukti (Babuk) dalam perkara tindak pidana umum dan khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (11/12/2024), dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sangihe, Hendra A. Ginting SH MH.

Kajari Sangihe menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti adalah bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain eksekusi badan maupun pidana lainnya.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan fungsi eksekusi yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Barang bukti yang dimusnahkan kali ini terdiri dari dua perkara tindak pidana narkotika, satu perkara tindak pidana khusus dari kasus bea cukai, serta beberapa tindak pidana umum lainnya,” ujar Hendra.

Ia menambahkan bahwa pemusnahan barang bukti biasanya dilakukan secara berkala, namun mengingat volume perkara tindak pidana di wilayah hukum Kepulauan Sangihe tergolong kecil, pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang terkumpul.

“Tahun 2024 ini merupakan kegiatan pemusnahan kedua yang kami lakukan. Sebelumnya, kami melibatkan berbagai stakeholder dan Forkopimda. Namun kali ini, pemusnahan dilakukan secara internal, melibatkan rekan-rekan media, karena keterbatasan fasilitas kantor sementara kami,” jelasnya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari benda-benda hasil sitaan dan putusan pengadilan. Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggerindaan atau pemotongan, guna memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para kepala seksi di lingkungan Kejari Sangihe, Kasubag Bin yang juga menjabat sebagai Plt Kasi P3BR, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. (Putri)