Talaud
Polda Sulut Diminta Periksa Ijin Tambang PT. Bulawan Daya Lestari, Diduga Ikut Melibatkan Pejabat Bupati Talaud
MELONGUANE, mediakontras.com – Penjabat Bupati Talaud, Fransiskus Manumpil diduga terlibat dalam skandal izin tambang yang beroperasi di wilayah Bolang Mongondouw.
Dugaan kasus yang diduga melibatkan Pj. Bupati Talaud tersebut terjadi saat dirinya menjabat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sulawesi Utara.
Dimana saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulut diduga menerbitkan surat izin operasi tambang kepada PT. Bulawan Daya Lestari tanpa persetujuan dari kementrian ESDM. Sehingga hal itu menuai polemik di tengah – tengah masyarakat Bolaang Mongondow, bahkan menelan korban jiwa dari warga sipil karena konflik antara masyarakat dan pihak tambang.
Menurut advokat muda Sulawesi Utara Ryan Maariwuth, SH perusahaan tersebut beroperasi tanpa melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga berujung penutupan operasional tambang yang dikelola PT. Bulawan Daya Lestari oleh Kementrian ESDM.
“Perusahaan tersebut beroperasi sejak awal tahun 2020 tanpa rekomendasi persyaratan dari dua kementrian, yakni kementrian ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup. Lalu darimana izin operasi tersebut. Itu yang harusnya ditelusuri,” Ungkap Maariwuth, Jumat (04/10/2024).
Dirinya menilai ada kejanggalan terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi terutama gubernur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menerbitkan izin tambang kepada PT. Bulawan Daya Lestari melalui SK 503/DPMPTSP/IUP-OP/241/X/2020.
“Kami berpendapat bahwa adanya dugaan tindak pidana administrasi yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Kepala Dinas PMPTSP Sulut hingga membuat kementerian ESDM menutup operasional tambang tersebut. Oleh karena itu kami meminta Kapolda Sulawesi Utara untuk mengusut siapa pelaku utama dan dalang terbitnya izin tambang PT. Bulawan Daya Lestari melalui SK 503/DPMPTSP/IUP-OP/241/X/2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” Pungkas Maariwuth.
Ketika dikonfirmasi mediakontras.com via WhatsApp di nomor kontak 0821477***29, PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil menyebutkan masih akan dicek lagi kalau tahun berapa kejadiannya.
“Qta cek, tahunnya. Mksih,” balas Manumpil singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil terkait keterlibatannya dalam dugaan skandal izin tambang di wilayah Bolaang Mongondow.
Talaud
Polres Talaud Kawal Ketat Tahapan Hitung – Rekap Pilkada 2024
MELONGUANE, mediakontras.com — Pengamanan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 terus menjadi prioritas utama Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Arie Sulistyo Nugroho, Kamis (28/11/2024)
Ratusan personil keamanan TPS dikerahkan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pilkada Serentak 2024.
Pengamanan ini menjadi bagian dari Operasi Mantap Praja 2024 untuk menjamin keamanan hingga tahap rekapitulasi pleno di tingkat PPK selesai, Polres Kepulauan Talaud bersama TNI dan juga Kompi A Pelopor Brimob Talaud juga mengintensifkan patroli di Pusat Kota Melonguane.
Objek Vital serta tempat penyelenggara baik KPUD Talaud, Bawaslu, PPK serta Pos Pemenangan Paslon dan menjadi target pengamanan.
Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Arie Sulistyo Nugroho,SIK menyampaikan bahwa pengamanan PPK menjadi prioritas penting, terutama dalam memastikan rekapitulasi suara berlangsung aman dan tertib.
“Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dikabupaten Kepulauan Talaud selama tahapan proses Pilkada berlangsung. Ratusan Personel kami, dibantu TNI akan terus bersiaga hingga seluruh tahapan selesai dengan lancar,” ujar Kapolres.
Kapolres juga mengucapkan terimakasih kepada warga masayarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah berpartisipasi dan turut menjaga situasi Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang baru saja dilaksanakan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh berita hoaks yang dapat memicu keresahan. Ia juga meminta warga bijak menyikapi hasil sementara dari penghitungan cepat (quick count) dan Semua pihak diharapkan tidak bereuforia secara berlebihan, terutama bagi yang sementara unggul di quick count. Proses rekapitulasi resmi di PPK harus tetap dihormati,” tegasnya.
Pengamanan logistik dan PPK terus dipantau hingga tahapan akhir Pilkada. Seluruh personel diinstruksikan untuk siaga penuh guna mengantisipasi situasi yang tidak terduga.
Hukrim
Aniaya RAM alias Ryan Dengan Sajam, FB alias Fenando Tak Berkutik Diringkus Anggota Polsek Beo
MELONGUANE, mediakontras.com — Polsek Beo Polres Kepulauan Talaud berhasil meringkus FB alias Fenando yang merupakan terduga pelaku penganiayaan terhadap RAM alias Ryan.
Informasi yang dirangkum media ini, pada hari selasa (26/11/2024) sekira pukul 07.30 wita korban RAM alias Ryan melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan mengunakan sajam yang terjadi di desa Matahit Kecamatan Beo Selatan.
Piket SPK Polsek Beo yang menerima laporan Polisi dengan nomor : LP/B/24/XI/Polsek Beo/Polres Kepl. Talaud/Polda Sulut, tertanggal 26 November 2024 langsung bergerak cepat menindaklanjuti hal tersebut
Dibawah pimpinan langsung Kapolsek IPTU Peter Nender, anggota reskrim Polsek Beo bergerak cepat menuju TKP dan melakukan pengembangan.
Dari pengembangan yang dilakukan, sekira pada pukul 10.00 Wita anggota Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aipda Osianto Sahabat melakukan pengejaran terhadap pelaku.
Lewat pengejaran intens yang dilakukan oleh anggota Polsek Beo, sekira pukul 13.00 Wita pelaku FB alias Fenando berhasil diamankan di Desa Tuabatu Kecamatan Tanpan’amma.
Pelaku langsung dibawa ke Polsek Beo untuk dimintai keterangan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya.
“Saat diringkus Tim Unit Reskrim Polsek Beo, pelaku tak menunjukan perlawanan. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Beo,” ungkap Kapolsek Beo IPTU George Peter Nender.
Breaking News
Bermula Dari Pelantikan TS, Begini Kronologis TW – JA Hingga Ditetapkan Tersangka
MELONGUANE, mediakontras.com — Pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak pidana Pemilihan oleh Polres Kepulauan Talaud, Pasangan nomor 4 Calon Bupati dan Wakil Bupati TW -JA belum memberikan tanggapan.
Penetapan tersangka yang dilakukan melalui gelar perkara di Mapolres Talaud tersebut menghadirkan sejumlah pihak, baik itu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud diwakili korsek Fiktor Koropit dan Staff P3S Demis Anaada, Seksi Pengawas Polres, Seksi Propam serta Para Kanit Sat Reskrim, Senin (18/11/2024).
Diketahui kejadian tersebut bermula dari Pembentukan Tim Sukses (TW – JA) pada 14 september 2024 oleh Ketua DPC Demokrat Talaud Gunawan Telenggoran.
“Saat pembentukan tim kampanye, ada perangkat desa Dapihe inisial AY alias Alton. Dan TW sebagai Cabup tidak melakukan pengecekan apakah ada keterlibatan perangkat desa, ASN ataupun pegawai BUMD dalam tim kampanye,” ungkap salah satu sumber resmi yang enggan namanya diberitakan.
Satu minggu setelah Penetapan Calon Bupati dan Wabup Talaud, AY alias Alton menyampaikan kepada TW, kalau dirinya sudah mengundurkan diri dari perangkat desa kepada TW, tanpa didukung dengan SK pemberhentian.
“AY alias Alton hanya menyampaikan kepada TW kalau dirinya telah mengundurkan diri dari perangkat desa. Dan saat itu, TW tidak menanyakan soal SK Pemberhentian,” ujarnya.
Sumber pun menambahkan, sekira pada Sabtu, 5 Oktober 2024, saat kampanye terbatas pasangan TW-JA di Desa Dapihe, dilaksanakan di kediaman AY alias Alton yang notabene masih aktif sebagai Perangkat Desa Dapihe.
“Dalam kampanye, AY alias Alton berperan aktif dalam kegiatan kampanye. Ini sesuai dengan bukti foto kegiatan kampanye serta Surat dari Paslon Nomor Urut 4 TW-JA tentang Tim Pemenangan/Tim Kampanye, dimana AY alias Alton masuk sebagai Tim Kampanye wilayah Tampan’amma,” katanya.
Lanjutnya, AY alias Alton mengklarifikasi, ia sudah membuat Surat Pengunduran Diri sebagai Perangkat Desa Dapihe pada 1 September 2024. Namun baru diberhentikan pada 24 Oktober 2024, berdasarkan SK Kades Dapihe Nomor 13/2024.
“Sesuai keterangan Kades Dapihe Horbit Ponge, AY alias Alton pada 14 Oktober 2024 masih melaksanakam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dapihe. Sebab SK Pemberhentian AY alias Alton dari Perangkat Desa Dapihe belum keluar,” tutup sumber.
Dari sejumlah keterangan tersebut ditambah dengan proses lidik sidik yang dilakukan Gakkumdu Talaud, akhirnya ditetapkanlah TW – JA sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilihan.
“Berdasarkan alat bukti/ barang bukti yang disampaikan Penyidik dan Pemeriksaan Saksi Saksi serta pendapat peserta gelar maka Peserta gelar Perkara semuanya Setuju untuk ditingkatkan kasus ini sebagai Tersangka Terhadap subjek Hukum tersebut diatas,” Pungkas Kasat Reskrim Polres Talaud AKP Manuel Joli Bansaga, SH.
-
Headline3 minggu ago
Diduga Gelapkan Dana, Polres Tomohon Periksa Mantan Wakil Walikota. Ini Indikasinya……
-
Headline2 minggu ago
Warga Talete Diingatkan Sejarah 20 Tahun Lalu, Wali Kota Tomohon Pertama Lahir dari Sini
-
Headline3 minggu ago
Tuding Aparat Curang, Polisi Harus Periksa Wenny Lumentut
-
Headline2 minggu ago
Tertangkap jadi Tim WL-MM, 16 ASN terancam sanksi
-
Headline3 minggu ago
Dinilai Blunder, WL dan MJW Dituding Tak Paham Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah
-
Headline2 minggu ago
Caroll – Sendy Kenakan Jaket Biru Muda Khas Prabowo – Gibran, Memancarkan Aura Kemenangan
-
Headline2 minggu ago
Wantania – Amisi Tersangka, Ancaman 6 Bulan Maksimal Kurungan Badan