Pierre Makisanti Menilai Kebijakan Umum Anggaran 2026 Belum Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Manado.Mediakontras.com – Rapat pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 dilaksanakan Tim Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan, Senin (13/11/2025) di ruang paripurna.

Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar Pierre Makisanti menilai, kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2026 belum berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat.

Masih banyak anggaran yang diberikan kepada TAPD walaupun sekarang kita mengalami pengurangan dana transfer daerah dari pusat.

“Eksekutif dan legislatif itu ada sebenarnya untuk masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga Sulut itu harusnya bisa penuhi lewat APBD,” ujar Politisi PDIP itu.

Dalam dokumen KUA PPAS ini, target pertumbuhan ekonomi yang sangat tingg, nanmun anggaran yang sedikit, berarti ada juga yang harus dikorbankan dalam hal ini.

“Menurut hemat saya, yang harus berkorban adalah eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat dan kita berjalan harus sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Lanjutnya, mandatory spending untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU tahun 2003, tapi dalam kegiatan di dinas pendidikan ini sebenarnya tidak 100 persen untuk pembangunan fisik.

“Kita bisa alokasikan anggaran yang begitu besar di Dikda ini contohnya beasiswa pelajar, ini supaya juga bisa kurangi beban masyarakat,” kata Aleg Dapil Minahasa-Tomohon.

Sementara itu, sektor belanja pegawai masih sangat besar yakni 48 persen. Apakah ini betul-betul untuk gaji dan tunjangan ASN. Jadi saya harap dalam KUA ini juga bisa tercapai 8 program prioritas pembangunan Gubernur Sulut.

“KUA ini harus kita seriusi bersama, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi itu, Ketua TAPD Tahlis Gallang meminta Anggota DPRD Sulut memberikan support secara politik.

“Soal beasiswa, ada satu yang sementara kami rintis, salah satu model pembiayaan yang tidak terbaca dalam APBD kita. Saat ini kami sementara menfinalkan terkait dengan forum CSR. Karena dalam identifikasi banyak sekali perusahan di sulut yang punya tanggung jawab lingkungan dan sosial, yang saat ini masih tidak terkoordinasi. Tahun depan kita berusaha menghimpun, sehingga hal-hal yang tidak dicover dengan proses pembiayaan karena keterbatasan anggaran, mungkin kita bisa tampung disitu,” urai Sekprov.

“Itu juga jadi bagian dari improvisasi kami ditingkatan daerah saat ini. Sekali lagi, kami butuh support dari anggota dewan,” imbuhnya.(*)