Pemprov Sulteng Gandeng ACE Energy Services Bangun Sistem PLTS, Ini  Penjelasan Santoso  Januwarsono

‎

‎PALU, mediakontras.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah strategis mengatasi tingginya biaya listrik di wilayahnya yang isolated dan 100% dengan PLTD  menggandeng ACE Energy Services.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembangunan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) yang ditargetkan mampu menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik secara signifikan sekaligus mendorong transisi energi bersih.

‎‎Pemprov Sulteng dan ACE Energy Services resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun PLTS berkapasitas 60 MW yang dipadukan dengan BESS sebesar 200 MWh. Sistem ini akan menggunakan skema hybrid antara PLTS, baterai, dan PLTD.

Pada siang hari, kebutuhan listrik disuplai penuh oleh PLTS, sementara kelebihan energi disimpan dalam baterai.Sedangkan malam hari, baterai akan memasok listrik selama 4-5 jam sebelum akhirnya beralih ke PLTD yang hanya beroperasi sekitar 20 persen dari produk energinya. Seluruh sistem telah terdigitalisasi sehingga perpindahan sumber energi berlangsung otomatis.

‎‎Proyek ini disebut akan menjadi model pertama di Indonesia. Dari total sembilan lokasi PLTD isolated, enam lokasi prioritas akan menjadi fokus tahap awal. Proyek ini ditargetkan dapat menekan biaya listrik dari rata-rata BPP PLTD sebesar Rp4.150 per kWh menjadi sekitar Rp1.350 per kWh jika menggunakan PLTS + BESS, atau sekitar Rp1.950 per kWh dalam skema hybrid.

‎‎Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Chief Executive Officer (CEO) ACE Energy Service, Steve Youn, di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).

Turut hadir sebagai narasumber, Chief Business Advisor ACE Energy Service, Santoso Januwarsono, yang akrab disapa Janu. Proyek ini juga melibatkan PLN Indonesia Power yang akan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada tenaga kerja lokal.

‎‎Proyek ini didorong oleh masih bergantungnya sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada PLTD isolated dengan biaya pokok penyediaan (BPP) yang sangat tinggi, berkisar antara Rp3.800 hingga Rp4.500 per kWh. Angka ini jauh di atas tarif listrik rumah tangga pada umumnya. Kondisi ini tidak hanya membebani sistem kelistrikan secara ekonomi karena tingginya konsumsi bahan bakar minyak, tetapi juga memperlambat upaya transisi menuju energi bersih dan meningkatkan emisi karbon. Gubernur Anwar Hafid menegaskan proyek ini bertujuan untuk memastikan ketercukupan listrik bagi masyarakat sekaligus mewujudkan kemandirian energi daerah.

‎‎Penandatanganan MoU dilaksanakan pada Selasa, 7 April 2026. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan.

Targetnya, dalam 36 bulan ke depan atau sekitar tahun 2029, investasi dari para investor sudah mulai masuk ke Indonesia dan proyek dapat segera direalisasikan.

‎‎Proyek pembangunan PLTS ini akan difokuskan pada enam lokasi prioritas di wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini masih mengandalkan PLTD dan  isolated. Penandatanganan MoU sendiri berlangsung di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta.

‎‎Proyek ini akan direalisasikan secara bertahap. Fase awal dimulai dengan kapasitas 60 MW PLTS dan 200 MWh BESS, dari total kebutuhan keseluruhan sekitar 132 MW PLTS dan 315 MWh baterai. Pendekatan bertahap ini dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

‎‎Dari sisi ekonomi, proyek ini mampu menekan BPP listrik secara substansial hingga di bawah Rp2.000 per kWh. Dari sisi sosial-ekonomi, proyek ini diproyeksikan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja selama masa konstruksi (3-4 tahun) dan 200 tenaga kerja tetap selama 30 tahun masa operasional, dengan prioritas rekrutmen dari tenaga lokal.

Selain itu, proyek ini juga selaras dengan target Presiden Prabowo untuk mengembangkan PLTS sekitar 100 GW sebagai tulang punggung energi bersih nasional menuju 2035, sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat Indonesia.(*)

‎