Pemerintah Pusat Gandeng Grazia Residence2, Jadi Pusat Percontohan Perumahan Bersubsidi

TOMOHON,medikontras.com – Perumahan Garazia Residence 2 yang berlokasi di Kota Tomohon tepatnya di bilangan Kelurahan Sarongsong, menjadi asa baru bagi warga berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak huni.

Rumah dengan ukuran 7 x 14 atau 98 M2 dengan Tipe Minimalis serta luas bangunan 36 M2,  denga isi 2 kamar, 1 ruang tamu dan 1 Kamar Mandi/WC dengan konstruksi tulang beton menjadi bagian dari  program percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sinergi lintas kementerian dalam mendukung data kependudukan dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Perumahan Grazia Residence  yang bernaung dibawah payung PT Garda Bangun Sejahtera sebagai developer, sudah aktif sejak 2022 menjadi salah satu proyek percontohan perumahan bersubsidi yang terintegrasi dengan data kependudukan yang valid.

“Unit kami sekarang 201 kapling dan yang sudah terbangun 120 unit,” begitu kata Direktur Adi Sucipto dalam konferensi pers yang mengawali kunjungan lapangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Bicara soal fasilitas yang disiapkan oleh developer tak usah diragukan lagi. Dimana dalam sesi tersebut pihak pengembang memaparkan untuk fasilitas jalan dibikin konstruksi paving. Sedangkan fasilitas air bersih disiapkan 1X24 jam untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen.

“Mungkin kita satu satunya developer di Tomohon yang menyiapkan fasilitas air bersih yang tidak mati mati. Meski dalam kurun waktu setahun bisa dua kali Ganti pompa air,” kata Adi Sucipto  sambil tersenyum.

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, bicara soal keamanan lingkungan pemukiman, pihak pengembang sudah mengantisipasinya dengan tenaga sekuriti. Hal ini sendiri langsung mendapat respon positif dari Menteri PKP Maruarar Sirait ketika turun langsung rumah bantuan tersebut. “Provokasi saya terhadap penghuni ternyata tidak mempan. Grazia Residence memang terbaik,” ujar  Abang Ara sapaan akrab menteri dalam sesi tanya jawab dengan para penghuni yang dihadirkan mendadak oleh menteri.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tomohon Ir Joice Taroreh  dalam konferensi pers yang dipandu Kabag Prokopim Cahristo Kalumata, menjelaskan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Syarat pertama bagi  penerima bantuan perumahan adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tercatat pada DTSEN Desil 1-4.Kedua adalah kepemilikan lahan milik sendiri dan satu-satunya rumah yang dimiliki. 

Selain itu, untuk pembuktian syarat tersebut, akan ada fasilitator yang akan turun langsung di lapangan untuk melakukan pengecekal langsung atau verifikasi lapangan.

“Tomohon tahun 2026 mendapatkan 504 unit rumah dari tahun sebelumnya 2025 tidak ada, ” Kata Joice Taroreh seraya menambahkan  pemkot akan terus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

“Kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS sangat krusial agar program ini tepat sasaran, dengan menekankan pentingnya sinkronisasi data kependudukan dalam penyaluran bantuan perumahan, dengan data yang akurat dari Dukcapil dan BPS, kita bisa memastikan bahwa rumah ini diberikan kepada warga yang benar-benar layak menerima” tegas Joice.(*)