Headline
Jelang RUPS BSG, YSK Diminta tak Pilih Kandidat Terbukti Fraud
MANADO,mediakontras.com – Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemilik Bank SulutGo (BSG) diminta tak mengakomodir kandidat cacat, agar operasional bank dapat berjalan baik dan tak melanggar aturan.
Para pemegang saham diwanti-wanti, bila ada kandidat pengurus BSG yang telah terbukti pernah melakukan fraud, jangan segan-segan langsung dikoreksi saja dari daftar calon.
“Jangan asal tunjuk, tapi pilihlah yang bersih dari pelanggaran. Fraud bagi perbankan, itu sangat sensitif,” pinta salah seorang pensiunan BSG menyikapi rencana bakal dilaksanakannya RUPS tahun buku 2025 dalam waktu dekat ini yang kabarnya bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda memilih direksi dan komisaris.
Pensiunan yang jadi nara sumber dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu, menginformasikan jika belum lama ini terdapat delapan pengurus BSG yang terdiri dari lima direksi dan tiga komisaris, telah melaksanakan kewajiban melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
“Adanya TGR berarti ada kesalahan atau fraud yang dilakukan dan telah jadi temuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ataupun badan lain. Di sinilah letak fatalnya jika yang bersangkutan dipilih lagi jadi pengurus,” paparnya.
Menurut dia, jika pemegang saham, khususnya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus (YSK) sebagai Pemegang Saham Pengendali, benar-benar menginginkan BSG maju dan berkembang, agar tidak menganggap hal ini sebagai biasa- biasa saja.
“Fraud itu sangat fatal bagi perbankan. Jangankan yang menjabat sebagai pengurus, di level karyawan biasa saja itu (sudah) tak dapat ditolerir, apalagi bagi yang memegang kendali,” ujarnya berharap hal ini dapat menjadi catatan khusus Gubernur Yulius Selvanus serta pemegang saham lainnya.
Sementara itu, dikutip dari beleidnews.com, BSG dikabarkan segera melaksanakan RUPS pada Selasa (10/2/2026) depan di Manado. Salah satu agendanya mengangkat direksi dan komisaris baru karena masa tugas direksi dan komisaris saat ini akan segera berakhir.
Seperti diketahui, masa tugas direksi lima tahun sedangkan komisaris empat tahun. Dan kendati masa tugas komisaris saat ini baru satu tahun tetapi tetap akan dilakukan kocok ulang karena mereka saat awal ditugaskan hanya untuk menyambung tugas komisaris sebelumnya yang diganti sebelum habis masa tugas.
Seorang pejabat di kantor pusat BSG yang dikutip beleidnews menyebutkan, RUPS kali ini akan jadi dilema bagi Yulius Selvanus, karena harus memenuhi permintaan Gorontalo mengisi satu posisi direksi dan satu posisi komisaris.
“Kalau untuk posisi direksi kemungkinan tidak ada hambatan tapi untuk posisi komisaris pasti ada hambatan sebab komisaris saat ini (Ramoy Luntungan, Jaclyn Koloay, Max Kembuan, Sachrul Mamonto dan Jafar Alkatiri) adalah Tim Sukses YSK di Pilgub lalu. Nah, siapa yang harus dia ganti. Itu dilemanya”, katanya seraya menambahkan bila permintaan Gorontalo itu tak dipenuhi maka pasti akan muncul konflik lebih besar lagi dari yang pernah terjadi pasca RUPS tahun lalu.
Sedangkan pergantian direksi, lanjutnya, akan berjalan lancar, apalagi rata-rata mereka sudah menjabat dua periode. Dia memberi info, kemungkinan besar akan ada pergantian empat direksi.
Pasca RUPS tahun lalu para kepala daerah di Gorontalo mengancam memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari BSG karena tak satu pun perwakilan Gorontalo masuk di jajaran direksi dan komisaris.
Belakangan hanya walikota Gorontalo Adhan Dembea yang benar-benar memindahkan rekening kas daerah dari BSG ke BTN. Keputusan Adhan Dembea itu berdampak pada sekitar 75 persen kredit konsumtif ASN pemkot Gorontalo kesulitan tagih.
Direktur Forum Demokrasi Amin Mootalu mengatakan Gorontalo harus terwakili di jajaran direksi dan komisaris. Tidak boleh semua lima direksi dan lima komisaris diisi dari Sulut saja. Mantan ketua DPRD Gorontalo itu menegaskan keterwakilan Gorontalo harus diusul oleh Gorontalo.
“Jangan lagi seperti tahun lalu muncul klaim ada komisaris wakil Gorontalo tetapi yang bersangkutan tidak diusul oleh Gorontalo. Ini tidak boleh lagi terjadi”, katanya mengingatkan.(*)