Manado. Mediakontras. com – Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 dilaksanakan bersama Mitra Komisi III, Selasa (15/04/2025).

Anggota DPRD Sulut dari fraksi PDI, daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang masuk saat rapat internal Pansus LKPJ Gubernur, sempat menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus memberikan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dikatakannya, Pansus LKPJ Gubernur fokus membahas mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya di dapil saya BMR, lebih khusus lagi di kabupaten Bolaang Mongondow.

Dimana Ia menjelaskan bahwa memang saat musim hujan, kalau hujan tinggi di daerah kami BMR sangat rawan sekali bencana.

“Jika volume hujan deras BMR sering terjadi banjir, longsor, jalan putus, pohon-pohon besar tumbang, dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan mitigasi dan juga antisipasi yang bisa meminimalisir adanya bencana,” tambahnya.

Lanjutnya memaparkan, Infrastruktur di Bolmong yang jalannya ada di daerah Pindol yang sering dilalui oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kantor pemerintahan di Lolak, jadi kekuhan utama.

Terutama ASN yang tinggal di Dumoga. Jalur alternatif lebih cepat dari Dumoga langsung potong lewat jalan Pindol karena lebih cepat sampai dibanding lewat Kotamobagu. Di situ juga ada proyek Nasional. Salah satunya bendungan Lolak yg baru diresmikan pak presiden jokowi.

“Yang memprihatinkan, jalanan masih banyak berlubang dan sering terjadi longsor. Jadi kedepannya harus menjadi prioritas, karena kalau bendungan lolak di buka untuk umum bisa jadi objek wisata,” jelasnya.

Lebih jauh ia juga merekomendasikan TAPD untuk mengalokasikan anggaran selain ke Jalan Pindol yang jadi kewenangan provinsi, ada juga jalan Pontodon – Insil yang sering di lewati oleh petani.

“Ini jalur alternatif kalau mau ke manado memutar dari arah Boltim. Jalannya sempit, dan sebelahnya jurang. Jadi kalau musim hujan selain licin, disitu juga rawan kecelakaan di sebabkan jalannnya terlalu sempit. Kita tahu bersama bahwa jalan tersebut merupakan jalan trans, dimana para petani kalau musim panen pergi ke kebun melewati jalan tersebut. Jadi tolong diseriusi oleh dinas PUPR,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan PUPR Sulut dalam menghadapi bencana ada kesiap Siagaan yang bisa meminimalisir.

“Untuk pembangunan infrastruktur di daerah BMR lima (5) tahun kepemimpinan OD-SK ini, tentunya sudah baik. Kami sebagai DPRD dalam tugas pengawasan, maka perlu kami sampaikan perbaikan-perbaikan kedepan bisa menjadi rekomendasi kedepan kepada gubernur Mayjen (Purn.) Yulius Selfanus dan Vicktor J Mailangkey,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, mengangkat isu belum optimalnya pengisian posisi pada bidang Mineral dan Batubara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Untuk menuju pengelolaan sumber daya mineral yang maksimal, bidang Minerba belum terisi. Apakah ini menjadi hambatan,” ujar Wurangian!

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut Franciskus Maindoka, menyebut bahwa kekosongan tersebut merupakan tantangan struktural yang sedang mereka upayakan untuk diisi. Ia juga menegaskan pentingnya peralatan teknis terbaru, terutama untuk proses pengeboran guna menentukan kedalaman sumber energi.

“Kami sangat membutuhkan SDM berkompeten, tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi. Ini harus ditunjang dengan alat-alat yang memadai,” ungkap Kepala Dinas ESDM, atas pertanyaan legislator Louis Carl Schramm SH.MH

Dalam sesi pembahasan lainnya, Dinas ESDM juga melaporkan kendala mengenai kualitas air yang ditemukan berupa air payau serta pemadaman listrik yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.

Koordinasi dengan pihak PLN terus diintensifkan, namun masih terdapat delapan desa yang belum teraliri listrik. Adapun desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki. Terang Schramm.

Transparansi Royalti dan Usulan Turlap (Turun Lapangan) Anggota DPRD Henri Walukow turut mempertanyakan transparansi pendapatan royalti dari sektor pertambangan. Ia menyoroti bahwa green total royalti mencapai Rp744 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sulut hanya menerima 16 persen, sedangkan 32 persen disalurkan ke kabupaten penghasil. Ujar Kadis F. Maindoka.

“Perlu ada inspektur tambang yang turun langsung. Kami usulkan turlap (turun lapangan) ke perusahaan-perusahaan tambang untuk menelusuri langsung realisasi royalti dan aktivitas pertambangan,” tegas Henri.

Ia juga menyinggung bahwa pendidikan bagi inspektur tambang hanya dua bulan di kementerian, sehingga peningkatan kapasitas dan pengawasan perlu mendapat perhatian. (*)

Bolmong. Mediakontras. com – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan melaksanakan reses di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Minggu, (16/03/2025).

Berbagai aspirasi yang diterimanya baik mengenai infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Dan semua aspirasi masyarakat di Desa Bungko ini, akan diperjuangan sesuai kebutuhannya.

“Jika tupoksinya Pemerinta Provinsi Sulut akan disampaikan dan diperjuangkan, pun jika tupoksinya Pemerintah Kota Kotamobagu, maka akan disampaikan juga agar dapat direalisasikan tentunya secara bertahap, sesuai skala prioritas, ” ungkap Muliadi.

Lanjut Muliadi dengan adanya reses seperti ini, pihaknya akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, dan akan diperjuangkan nanti ketika mengadakan pertemuan dengan para eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulut.

Muliadi pun mengklarifikasi isu yang beredar mengenai adanya penghapusan program anak asuh adalah kebijakan Weny Gaib dan Rendy V. Mangkat selalu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu.

“Itu kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, karena anggaran 2025 dibahas pada tahun 2024. Sementara, pak Weny dan Rendy baru terpilih tanggal 27 November 2024 dan dilantik 20 Februari 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Feramitha Tiffani Mokodompit (FTM), lakukan di daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Desa Otam kecamatan Passi Barat dan desa Bantik kecamatan Bolaang timur. Sementara Reses di Kota Kotamobagu lokasi titik kunjungan di kelurahan Mongkonai.

Tiga titik yang jadi lokasi reses FTM tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak pemerintah setempat.

FTM menyatakan dalam kunjungan reses di tiga lokasi tersebut menerima berbagai aspirasi masyarakat. Tentu sebagai wakil rakyat kata dia, akan menampung semua aspirasi masyarakat.

adalah aspirasi masyarakat dan kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan. Reses ini bagian tugas dan kewajiban DPRD untuk turun di dapil,” katanya, Kamis (20/3/2025) saat reses di desa Bantik.

Ia mengungkapkan dalam reses itu ada sejumlah usulan masyarakat yang diterima seperti perbaikan saluran air bersih, drainase, pembangunan jalan desa, bantuan pertanian dan perikanan, pelatihan keterampilan, bantuan kelompok usaha dan lain-lain.

“Usulan masyarakat ini akan saya perjuangan di DPRD untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi, terutama instansi yang terkait,” tutur FTM.

Meski begitu, ia pun berkata tidak semua usulan akan terakomodir, tentu akan dilihat skala mana yang jadi prioritas. Apalagi dengan kondisi efisien anggaran dari pusat sampai daerah berdampak pada kegiatan pembangunan lainnya.(*)

SANGIHE,mediakontras.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-600 Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Acara yang penuh makna ini berlangsung pada Jumat (31/1/2025) di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengusung tema “Mengagungkan Tuhan Dalam Sembah, Melestarikan Adat Istiadat, Memperkokoh Persaudaraan, Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan,” serta subtema “Dalam Memperingati Enam Ratus Tahun Pemerintahan Daerah Kepulauan Sangihe, Sehati Sepikir, Satu Tujuan, Menyatu Dalam Karya Pengabdian Mewujudkan Sangihe Maju, Sejahtera dan Bahagia Dalam Dekapan Tuhan Yang Maha Esa,”.

Acara ini menjadi momen refleksi dan komitmen bersama untuk membangun daerah.

Rapat Paripurna Istimewa ini turut dihadiri Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Mudaffar Sjah, S.IP, MAP, bersama Permaisuri Boki Alwiah Husen.

Selain itu, hadir pula Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Huppy Wounde, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Michael Thungari, SE, MM, dan Tendris Bulahari, jajaran Forkopimda Sangihe, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda Sulut, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah, termasuk Bupati Klungkung dan Bupati Bolaang Mongondow Timur beserta Ketua TP PKK masing-masing.

Turut hadir pula pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, anggota DPRD Sangihe, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Ferdy Sondakh, SE, didampingi Wakil Ketua I Risald P. Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, menyampaikan rasa syukur atas usia ke-600 Kabupaten Kepulauan Sangihe serta mengapresiasi peran semua pihak dalam pembangunan daerah.

“Dalam momentum penuh rasa syukur ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, segenap pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, TNI/Polri, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berkat kebersamaan ini, daerah kita terus berbenah dalam proses pembangunan,” ujar Wounde.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan membangun daerah.

“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dan menjalin sinergi demi kemajuan daerah,” tambahnya.

Menurutnya, tema dan subtema yang diusung dalam peringatan HUT ke-600 serta Upacara Adat Tulude 2025 menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus melestarikan adat istiadat dan budaya, serta bersatu dalam doa dan upaya membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, kita semua memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan sinergitas antara seluruh elemen masyarakat terus terjaga, sehingga meskipun menghadapi berbagai tantangan, kita tetap memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Albert Huppy Wounde juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukungnya selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe.

“Tidak lama lagi saya akan mengakhiri masa jabatan sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe. Karena itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan selama saya mengemban amanah ini. Sangihe Mang su Naung, Sangihe akan selalu ada di hati saya dan keluarga,” pungkasnya. (Putri/adv)