Manado.Mediakontras.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Selasa (03/06/2025).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Eldo Wongkar, didampingi Wakil Ketua Dhea Lumenta, Sekretaris Angelina Wenas, anggota Piere Makisanti, Brigitta Tuwo, Veronika Kuera.dan Pricilia Rondo.

Ranperda Kepemudaan merupakan inisiatif DPRD Sulut dan menjadi salah satu bentuk komitmen legislatif dalam mendorong kemajuan generasi muda di Sulawesi Utara.

Dalam pemaparannya, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Flora Krisen, menyampaikan bahwa Pemprov Sulut sangat mengapresiasi inisiatif dari DPRD.

“Ranperda ini datang dari DPRD sebagai inisiatif legislatif, kami dari pemerintah provinsi memberikan tanggapan positif serta siap mendukung proses pembahasannya,” terang Flora.

Lanjutnya, koordinasi sangat penting antara Pansus dengan tenaga ahli yang telah disiapkan untuk mendampingi proses ini.

Empat tenaga ahli hadir untuk memberikan tanggapan teknis. Diantaranya Jenius yang menyoroti pentingnya membangun kemitraan dan komunikasi selama proses penyusunan regulasi yang berdampak luas ini.

Menurut Jenius, pihaknya fokus pada pasal Penyadaran dan Pengembangan.
Dalam pembahasan pasal demi pasal, pasal 15 dan 16 menjadi sorotan utama.

“Pasal 15 menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah,” ungkapnya

Kata Jenius, Pasal 16 memuat bentuk konkrit penyadaran kepemudaan, salah satunya melalui gerakan kepemudaan dalam aspek ideologi, yang dianggap penting untuk memperkuat karakter dan jati diri pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Eldo Wongkar mengemukakan, pihaknya di Pansus bersepakat untuk membahas setiap pasal secara rinci dan mendalam.

“Ini Ranperda yang penting bagi masa depan Sulut, terutama dalam menata arah kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan,” ungkapnya dengan tegas.

Eldo menegaskan, mereka akan terus berkomunikasi intens dengan tenaga ahli dan seluruh stakeholder agar Ranperda ini dapat menjadi produk hukum yang aplikatif, menyentuh kebutuhan generasi muda, serta mampu mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. (*)

Manado. Mediakontras. com – Prestisius, hal ini dapat dialamatkan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Pasalnya, pada Rapat Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, Opini BPK yang diberikan ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (02/06/2025), di Kantor DPRD Sulut.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Stela Marlina Runtuwene mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk ke-11 kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memperhatikan lagi kedepannya agar mendapatkan apresiasi lebih dari BPK RI.

“SKPD harus memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi dan kita mendapat apresiasi lebih kedepannya,” ujar Stela, Senin (02/06/2025) di Gedung DPRD Sulut.

Terkait 3 catatan yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, Legislator Dapil Minsel-Mitra ini menghimbau agar SKPD terkait lebih meningkatkan kinerja dan memperbaiki catatan-catatan yang sampaikan BPK RI.

“SKPD terkait harus lebih memperbaiki kinerja agar kedepannya lebih baik lagi hasil yang kita dapat. Sudah tidak ada lagi catatan-catatan lagi lah, supaya Sulut lebih baik kedepannya dengan pemerintahan yang baru,” imbuhnya. (*)

Manado. Mediakontras. com – Prestisius, hal ini dapat dialamatkan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Pasalnya, pada Rapat Paripurna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, Opini BPK yang diberikan ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (02/06/2025), di Kantor DPRD Sulut.

Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm mengemukakan, opini BPK RI untuk Pemprov Sulut sudah ke 11 kalinya diterima. Pemerintahan yang dipimpin Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, maupun pemerintahan sebelumnya Olly Dondokambey dan Steven Kandouw juga punya andil dalam Opini BPK saat ini.

Lanjut Politisi Gerindra ini, begitu juga
dengan SKPD yang ada, pihaknya berharap kinerja akan menjadi lebih baik, lebih maju sejahtera dan berkesinambungan.

Ia menambahkan, rekomendasi kekurangan satuan pendidikan yang tidak tertib, akan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Termasuk bahan evaluasi khusus bagi Komisi IV DPRD Sulut.

“Kami berharap ke depan akan menjadi tertib untuk penyerapan anggaran maupun kelebihan bayar, ” ungkapnya.

Loius pun menegaskan, ketiga catatan BPK ini harus segera diperbaiki dalam jangka waktu 60 hari, agar tidak akan menjadi beban bagi Pemerintahan YSK – Victory di masa yang akan datang. (*)