DPRD Sulut Siap Kawal Nasib 71 Naker RS Prof Kandou ke Kemenkes dan DPR RI

Manado.Mediakontras.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama manajemen Rumah Sakit Prof Kandou Manado, Selasa (13/01/2026) di ruang Serba Guna Kantor DPRD Sulut.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm didampingi Sekretaris Cindy Wurangian dan anggota Paula Runtuwene.

Bahkan dari pihak RS Kandou hadir Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Yune Laukati bersama jajarannya.

Louis Schramm mengemukakan, dalam RDP yang sudah dilakukan ada aspirasi dari 71 tenaga kerja RS Kandou Manado yang sudah memberikan diri dari enam sampai dua puluh tahun, dan mereka mengabdi sejak RS Kandou masih Badan Layanan Umum (BLU).

Namun, setelah mengikuti tes Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) ada yang tidak lulus sehingga mereka meminta agar dijadikan pegawai paruh waktu.

Tapi oleh pihak rumah sakit akan dijadikan karyawan outsourcing. “Mereka tidak terima dan berjuang sampai di tahap ini,” ungkap Legislator Gerindra ini dengan tegas.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti aspirasi dari tenaga kerja tersebut maka, permintaan mereka akan diperjuangkan di Kementerian Kesehatan dan selanjutnya di DPR RI.

“Kami akan mengawal dan mengawasi nasib dari teman-teman semuanya yang sementara berjuang. Kami tidak berjanji, tapi kami akan berupaya untuk memperjuangkannya,” ujar Louis.

Kemudian, DPRD Sulut juga sudah meminta kepada pihak manajemen Rumah Sakit Prof Kandou untuk segera melakukan rapat untuk mengambil Keputusan.

Dan apabila belum ada penyelesaian, maka harus benar-benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi karena rumah sakit ini di bawah Kementerian Kesehatan, sedangkan kami hanya di provinsi saja. Sehingga kami juga akan berjuang di DPR RI Komisi IX nantinya,” tutur Louis.

Ia pun memberikan apresiasi kepada peserta rapat yang sudah menyampaikan aspirasi dengan baik dan sopan.

Bahkan terima kasih juga kepada manajemen rumah sakit yang sudah hadir dalam RDP ini.

“Kami berharap manajemen rumah sakit segera menyelesaikan permasalahan dengan 71 teman-teman ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dr Yune Laukati mengemukakan, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) ada arahan terkait pemetaan pegawai non ASN.

Sehingga dilaksanakan seleksi bagi pegawai kontrak untuk menjadi ASN untuk menjadi status P3K.

RS Kandou melakukan hal yang sama, mengusulkan untuk semua pegawai yang kontrak SMA, D3 dan S1 untuk dimasukan dalam farmasi P3K.

Lanjutnya, kuota yang muncul dari pusat dan disetujui Menpan BKN untuk SMA ada 10 kuota sedangkan pegawai di SMA kontrak sebanyak 158 orang.

Setelah pengumuman seleksi ada 10 orang sesuai kuota yang diterima dan lulus di Rumah Sakit Kandou.

“Ada sekitra 60 lulus di luar Kandou yang kami sebut dengan optimalisasi, mereka tersebar di Mataram, Jakarta, NTB dan lainnya,” ujar dr Yune.

Namun, ada 20 orang yang tidak mau menerima optimalisasi dengan bergabai faktor, keluarga, dan lain-lain.

Sekitar dua minggu berlalu setelah pengumuman, ada pemberitahuan bahwa yang tidak mau optimalisasi, boleh diterima sebagai P3K paruh waktu.

Sehingga ada sekitar 27 orang yang tidak mau optimalisasi diambil RS Kandou sebagai P3K paruh waktu.

“Yang tidak lulus yang ada hadir disini, dari Kemnkes tidak diangkat sebagai P3K paruh waktu Kemenkes,” tegasnya seraya menambahkan, sebagai pegawai kontrak hanya sampai kontraknya berakhir di Desember 2025.

dr Yune menjelaskan, berdasarkan pertimbangan dan arahan dan berdasarkan hasil studi banding manajemen rumah sakit, maka untuk pendataan tenaga rumah sakit, manajemen memutuskan melakukan outsoursing sehingga terjadilah komplain ini. “Itulah dasarnya kenapa ada komplain,” imbuhnya. (Chae)