Di Simpul Tiga Dunia: Ridwan Mapahena dan Seni Menjaga Keseimbangan di Tahun Politik

BITUNG,mediakontras.com – Di tengah dinamika Kota Bitung yang terus bergerak—terutama dalam atmosfer pasca kontestasi politik dan konsolidasi internal partai—nama Ridwan Mapahena, SH, MH, kembali mencuat sebagai figur yang berada di persimpangan tiga ruang strategis: pengacara senior, pelayan aktif di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan Sekretaris PDI Perjuangan Kota Bitung.

Tiga dunia. Tiga ritme. Tiga tekanan yang berbeda.
Namun justru di simpul itulah, Ridwan Mapahena membangun posisinya: menjaga keseimbangan.

Profesionalisme di Ruang Hukum
Sebagai advokat, Ridwan dikenal dengan pendekatan argumentatif yang terstruktur dan tenang.

Dunia hukum menuntut independensi, ketajaman analisis, serta keberanian berdiri pada fakta dan norma. Dalam ruang sidang, identitas lain harus diletakkan di luar pintu.

Ia memahami bahwa publik kerap memandang peran ganda dengan kecurigaan. Politik dan hukum, dalam persepsi umum, mudah dianggap saling memengaruhi. Namun bagi Ridwan, garis itu jelas: hukum berdiri di atas norma, bukan afiliasi.

“Di ruang sidang, yang bicara adalah fakta dan undang-undang,” ujarnya dalam satu kesempatan.
Bagi dirinya, profesionalisme bukan sekadar reputasi, tetapi disiplin batin untuk tetap objektif.

Gereja sebagai Jangkar Moral
Di sisi lain, keterlibatannya dalam pelayanan di GMIM menunjukkan dimensi berbeda.

Gereja, dalam pandangannya, bukan sekadar ruang ibadah, tetapi ruang pembentukan nilai dan rekonsiliasi sosial.
Pasca kontestasi politik, ketika residu polarisasi masih terasa di ruang-ruang publik, gereja memiliki peran menurunkan tensi dan merawat kebersamaan.

Di sinilah Ridwan melihat pelayanan sebagai jangkar—yang menjaga setiap langkah publik tetap berpijak pada etika.

Pelayanan bukan panggung, melainkan laku. Dan di ruang ini, ia berbicara tentang kesabaran, pengabdian, dan kesadaran moral.

Politik sebagai Instrumen Gagasan
Sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Kota Bitung, Ridwan berada dalam arena yang paling dinamis.

Konsolidasi internal, komunikasi antarstruktur, hingga menjaga soliditas kader menjadi tanggung jawabnya.

Politik, baginya, adalah ruang perjuangan gagasan dan pengabdian sosial. Namun ia menyadari, politik juga ruang yang paling mudah disalahpahami.

Karena itu, ia menekankan pentingnya disiplin peran—kesadaran bahwa setiap ruang memiliki etika dan batasnya sendiri.

Politik tidak boleh mencampuri hukum. Pelayanan tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan pragmatis. Dan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan apa pun.

Disiplin Peran dan Integritas
Mengelola tiga peran bukan soal membagi waktu, tetapi membagi kesadaran. Ia menyebutnya sebagai “disiplin peran”.

Di partai, ia berbicara strategi.
Di gereja, ia berbicara nilai.
Di ruang hukum, ia berbicara kepastian dan keadilan.
Tantangan terbesar, menurutnya, bukan pada banyaknya jabatan, melainkan pada konsistensi menjaga batas.

“Setiap ruang punya etikanya. Kalau kita disiplin menempatkan diri, tidak ada yang perlu ditabrakkan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegas posisi. Di tengah Kota Bitung yang terus bertransformasi—dengan dinamika politik, sosial, dan hukum yang saling beririsan—figur seperti Ridwan Mapahena menunjukkan bahwa peran yang berlapis tidak selalu berarti konflik kepentingan.

Ia bisa menjadi ruang perjumpaan, selama integritas menjadi titik temunya.
Di simpul tiga dunia itu, ia tidak berdiri untuk mencampuradukkan. Ia berdiri untuk mengurai.

Dan pada akhirnya, bukan soal seberapa banyak panggung yang disinggahi, melainkan seberapa jernih seseorang menjaga dirinya di setiap panggung itu.(*)