Connect with us

Headline

APIP Minsel Dituding Macan Ompong

Diduga Banyak Laporan Penyimpangan Dana Desa dan Keuangan Negara Jalan Ditempat

Published

on

MINSEL, mediakontras.com –  Upaya penanganan laporan dugaan penyalahgunaan  Dana Desa (DD) yang ditangani oleh  Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), dinilai masyarakat hanya jalan ditempat  alias tidak ada tindak lanjut.

Kontan saja hal ini banyak membuat elemen masyarakat kecewa dengan kinerja  dari  Inspektorat  yang  terkesan hanya membiarkan laporan laporan  termasuk penyalahgunaan anggaran negara. Bahkan diberi gelar macan ompong .

Bukan tanpa alasan, elemen masyarakat menyebutkan setiap kali membawa aduan ke Aparat Penegak Hukum (APH) menyangkut persoalan penggunaan Dana Desa selalu saja dikembalikan  kepada Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Seperti yang dilontarkan  Ketua LSM Bakornas Sulawesi Utara, Noldi Poluakan  mengatakan  untuk proses penanganan dugaan penyalahgunaan uang negara khususnya Dana Desa, aturan mengatur bahwa sebelum berproses di APH yaitu Kejaksaan dan Kepolisian, itu harus melalui pemeriksaan internal dari APIP.

“Nah aturan itulah yang justru memberikan peluang bagi oknum-oknum yang ada di APIP untuk melindungi bahkan mengarahkan para pelaku yang terindikasi tindak pidana korupsi,” Kata Noldi Poluakan.

Institusi yang dipimpinnya menduga jangan sampai muncul dugaan kalau APIP ada kesan  melindungi dan mengajarkan kepada oknum-oknum kepala desa kalau sudah ada temuan bisa dilakukan perbaikan atau hanya kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR)   yang ujung ujungnya memberikan perlindungan kepada oknum oknum kumtua yang nyata nyatanya sudah menyalahgunakan  dana desa, kritik Poluakan.

Sistem aturan seperti itu, lanjutan Noldy Poluakan  memang lebih kepada pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi aspek dari pencegahan itu justru menurut pengamatan mereka justru ada kesan  kerjasama baik oknum di dalam APIP dan pelaku ketika sudah ada temuan.

“Terkadang ada oknum tertentu yang salah menginterpretasikan tujuan negara itu, bahkan mereka bekerjasama untuk melindungi pada pelaku tindak pidana korupsi, nah itu kelemahannya,” ungkap Poluakan.

Sehingga apa yang sudah dilaporkan masyarakat, lewat LSM atau lembaga tertentu sering kali mandek.

Karena APH selalu pasti akan mengembalikan ke APIP. Dan pada akhirnya mandek di APIP,  bahkan hingga bertahun-tahun.

“Nah itu kami sudah mengalami sendiri, justru kami memandang APIP jadi pelindung tindak pidana korupsi,’ tegas Poluakan.

Poluakan mengatakan, memang tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi sering kali banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu.

Ketika sudah terindikasi tercium terjadi tindak pidana korupsi terkadang indikasinya sering terjadi pemerasan.

“Tolong dicatat itu, terindikasi bahwa oknum-oknum daripada APIP itu justru terindikasi melakukan pemerasan, menakut-nakuti, karena kewenangan mereka itu, di Minsel juga kami mencium dugaan seperti itu,” ungkapnya.

Hal tersebut lah yang akhirnya membuat kejenuhan, kekesalan atau kekecewaan di masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

“Kami sudah bekerja keras dengan susah payah melakukan investasi mengumpulkan data dengan segala konsekuensi dan resiko tetapi ketika kami bawa laporan itu ke APH, dan APH mengembalikan lagi itu ke APIP, mandek semua pada akhirnya,” katanya.

Selain itu, perlu diketahui, aturan lain yang sering kali menghambat aduan masyarakat tersebut ketika setelah APIP menyeleksi atau memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, di dalamnya ada Inspektorat, Dinas Keuangan, dan Dinas PMD, mereka akan berkoordinasi dengan bupati, walikota atau gubernur. Yang pada akhirnya akan menambah panjang proses penanganannya.

“Sepanjang walikota atau bupati, gubernur tidak mengiyakan untuk ditindaklanjuti, atau dilimpahkan proses penanganannya ke Kejaksaan, atau ke APH maka itu tidak bisa,” pungkasnya.

Kritikan juga datang dari kalangan  Lembaga Investasi Tindak Pidana Korupsi (LI- TIPIKOR) Minahasa Selatan. Dimana, lembaga pegiat anti korupsi tersebut  menyesalkan penanganan yang lamban oleh APIP Minsel.

“Ada beberapa laporan resmi masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa, termasuk di salah satu desa di wilayah Motoling, sejak 2021 hingga saat ini belum ada kejelasan, entah sudah TGR atau seperti apa. Kalau TGR mana buktinya,” ujar Ketua  LI-TIPIKOR Minsel, Josep L.

Terkait hal tersebut, Kepala  Seksi Intelijen Kejari Minsel  Rumenta Situmorang, SH, membenarkan bahwa aduan masyarakat tersebut masih berproses di APIP.

“Untuk aduan tersebut kami masih menunggu dari APIP, namun akan kami cek perkembangannya,” ujar Situmorang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan Hendra Pandeinuwu ketika dihubungi wartawan media ini di nomor WhatsApp pribadinya Kamis (28/03/2024), hingga berita ini tayang  belum memberikan keterangan. (toar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Kak Sendy : Sekarang Presiden Prabowo milik semua Rakyat Indonesia

Published

on

By

TOMOHON,mediakontras.com-
Hari ini tgl 20 Oktober 2024, Indonesia telah memiliki Presiden dan wakil Presiden yg baru. Setelah di kukuhkan lewat sidang MPR RI , resmi Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke 8.

Bagi Sendy GA.Rumajar.SE.MIKom, Ketua DPC Gerindra Kota Tomohon, yang juga Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Caroll Senduk , mengatakan bahwa Presiden Prabowo yg juga Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekarang milik semua Rakyat.

” Kami iklas dan rela seluruh masyarakat memiliki pak Presiden Prabowo. Beliau milik seluruh Rakyat sekarang, baik yg memilih maupun yang tidak memilih. Ini juga sejalan dengan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto, bahwa saat ini semua harus bersatu membangun rakyat Indonesia,” kata Kak Sendy yang akrab dengan jargon SEGAR.

Sendy yg saat ini masih berada di Jakarta mengikuti rangkaian pelantikan menyampaikan bahwa, kami bersuka cita dan bangga lewat perjuangan panjang sejak 20 tahun yang lalu, beliau berjuang , tanpa menyerah sehingga dalam Pilpres ke 4 kali berhasil menjadi Presiden RI ke 8.

“Saat ini kami mengajak semua komponen masyarakat di Kota Tomohon mari kita bergandengan tangan, menyukseskan semua program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, untuk mensejahterakan masyarakat Tomohon. Banyak program yang dapat kita manfaat kan, seperti makan gratis untuk siswa dan ibu hamil, revitalisasi sekolah, modernisasi pertanian, dan banyak lagi,” ujar Sendy yang berpasangan dengan Caroll Senduk sebagai Calon Walikota Tomohon periode 2023-2029.

Sendy menambahkan tujuan juga kontestasi Pilkada adalah untuk mensejahterakan masyarakat Tomohon. Untuk masa depan Kota Tomohon. Mari kita sama sama edukasi masyarakat, tidak usah saling menghujat, saling menjelekan, tapi kita bersama sama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menciptakan politik riang gembira, dengan menekankan pendidikan politik yg benar kepada masyarakat,” Pungkas Sendy.(rek/*)

Continue Reading

Headline

4 Orang Tewas, Pesawat SAM Air Diduga Jatuh di Gorontalo

Published

on

By

POHUWATO,mediakontras.com – Pesawat maskapai SAM Air diduga jatuh di wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Minggu ( 20/10/2024), sekira Pukul 09.00 Wita.

Tim Siaga Komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menerima info dari AIRNAV Makassar bahwa Pada pukul 07.03 Pesawat SAM AIR, dengan PK SMH dengan nama SAM Air bercat warna Putih,
berangkat dari Bandara Djalaluddin Gorontalo Menuju Bandara Bumi Panua Pohuwato dengan kondisi cuaca cerah berangin.

Pada TW 2010 0722 H Pesawat SAM AIR Kontak terakhir dengan AIRNAV Makassar dan informasi diterima pesawat jatuh di area Bandara Bumi Panua Pohuwato. Mohon bantuan SAR.

Dari kecelakaan tersebut dilaporkan ada 4 Orang meninggal dunia, masing masing
Pilot Kapten M. SaefuRubi, Kopilot M. Artur F.G, Enginer Budi Janto dan Penumpang atas nama Sri Mayke Male.

Pesawat itu diduga jatuh saat menuju Bandara Panua di Randangan, Kabupaten Pohuwato, tepatnya disekitar
area bandara.

“Jatuh di sekitar area bandara Pohuwato. Empat orang di pesawat meninggal dunia,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Heriyanto.

Heriyanto menyebut pesawat tersebut berangkat dari Bandara Djalaluddin Gorontalo sekitar pukul 07.03 Wita dan diperkirakan tiba di Bandara Pohuwato pada pukul 07.33 Wita.

“Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya karena masih akan diselidiki lagi,” ujarnya.
(mysol/sol)

Continue Reading

Headline

Visi – Misi Jelas dan Terukur ‘5AYANG’ Siap Benahi Talaud; Peningkatan SDM Menjadi Prioritas

Published

on

MELONGUANE, mediakontras.com – Sosok visioner Yoppi Saraung didampingi birokrat senior Adolof Saweran Binilang yang merupakan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Talaud dengan nomor urut 5, berkomitmen untuk merenovasi kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud jika nantinya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

Yosa sapaan akrabnya, menuturkan bahwa posisi dan kedudukan Bupati dan Wakil Bupati bukan hanya sekedar jabatan semata, melainkan lebih kepada pelayanan, Minggu (20/10/2024).

“Kita harus jujur melihat kondisi talaud saat ini, sebagai calon kepala daerah kita harus memahami betul apa yang akan dilakukan untuk Kabupaten Talaud. (Bupati dan Wakil Bupati) bukan hanya sekedar jabatan, tapi semata – mata ini bentuk pelayanan dari kami berdua yang nantinya kedepan akan menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan Talaud jika masyarakat berkenan,” ujar Yosa.

“Yang pasti pertama akan kami benahi adalah tata kelola pemerintahan yang baik, agar pemerintahan ini bersih, tidak ada kepentingan – kepentingan pribadi melebihi kepentingan masyarakat itu sendiri. Penyediaan fasilitas kesehatan gratis akan kami prioritaskan, tidak ada lagi kekosongan obat  serta tenaga kesehatan baik perawat atau dokter juga akan kami siapkan. Pendidikan gratis juga menjadi prioritas kami, juga akan memberikan pelatihan untuk tenaga pendidik dan nakes, agar semakin kompeten,” tambahnya.

Yosa pun akan merestorasi kedudukan pemerintah, adat dan agama yang selama menurutnya sudah mulai bergeser dari tugas pokok dan fungsinya sebagai pilar penyangga kehidupan bermasyarakat.

“Antara tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah harus jalan seimbang, tidak boleh agama dan adat dijadikan alat politik, sebagaimana mereka harus duduk pada tempat dan posisinya yang benar. Selain itu lansia juga akan menjadi prioritas kami dengan memerikan stimulus kepada mereka melalui santunan lansia,”

Tak hanya itu, Adolof Saweran Binilang yang juga merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud menegaskan bahwa masyarakat tak perlu kuatir karena visa dan misi ‘5AYANG’ sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah disusun sebagaimana arah dan tujuan pembangunan kabupaten kepulauan Talaud di lima tahun kedepan.

“(Pemerintahan) Ini hanya lima tahun dan itu kita ada panduannya (RPJMD). Jangan kita merencanakan sesuatu bukan kewenangan daerah. Tidak sesuai format RPJMD, ingat RPJMD ini adalah kompas untuk kita melaksanakan pemerintahan ini apakah itu ada SKPDnya di daerah atau tidak, jangan kita sudah merencanakan tapi tidak ada yang menyelenggarakan sesuai dengan arahan daripada undang – undang tentang pengelolaan keuangan daerah,” pungkas ASB menambahkan.

Continue Reading

Trending

× Kontak Redaksi