Anggota DPRD Sulut, Haji Abdul Gani Terima 7 Tuntutan Pendemo Aliansi Dumtruck Sulut

Manado. Mediakontras. com – Ratusan sopir dump truck menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Senin (29/9/2025).

Mereka datang dari berbagai penjuru, karena sampai saat ini situasi yang terus dihadapi para sopir mengenai kelangkaan bahan bakar solar.

Kedatangan pendemo dipimpin Ketua Komisi II Inggried Sondakh, Pricylia Rondo, Haji Abdul Gani, Hillary Tuwo, Roy Roring, Eugenie Mantiri, Jultje Maringka,

Adapun tuntutan para pendemo antara lain;

1. Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon Tondano, dan mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran
2. Copot kepala BPH migas dan Pertamina sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU
3. Meminta Kapolda Sulut untuk membantu perketat pengawasan di setiap SPBU karena diduga adanya praktek penyalahgunaan solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.
4. Meminta gubernur dan Pertamina membentuk tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH migas/APH serta perwakilan organisasi Dum Truck
5. Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode solar subsidi
6. Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM solar, maka kami akan kembali melakukan untuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.
7. Meminta kepada Bapak Gubernur untuk mempermudah pengurusan izin galian C (material pasir, batu dan lain-lain) karena galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami sopir angkutan material.

Haji Abdul Gani mengemukakan, aspirasi dari para sopir dumtruck ini akan ditampung dan diperjuangkan.

Lanjutnya, untuk memfasilitasi semua aspirasi ini, DPRD Sulut akan melaksanakan RDP Lintas Komisi dan akan dihadiri semua pihak terkait antara lain; TNI, Polri, Pertamina, stakeholder, Pemprov Sulut, perwakilan sopir bahkan semua pihak terkait.

“Kami berharap, masalah ini akan mendapat jalan keluar terbaik, sehingga para sopir dapat bekerja kembali dengan baik, ” imbuhnya. (*)