Respon Aksi Damai Petani, Anggota DPRD Sulut Resa Waworuntu Meminta KPA Sulut Masukan Surat Sesuai Kasus per Daerah

Manado. Mediakontras. com – Perwakilan petani Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulut yang juga tergabung dalam Aliansi Petani Sulut duduk bersama lintas komisi dengan Anggota DPRD Sulut, Rabu (24/09/2025).

Sebelum pertemuan ini, diawali dengan orasi yang sudah dilakukan sebelumnya di halaman Kantor DPRD Sulut yang audah diterima Anggota DPRD Lintas Komisi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tersebut.

Aksi damai ini dilakukan dalam rangka Hari Tani Nasional ke-65 dengan berbagai tuntutan diantaranya reformasi agraria. Dimana tanah HGU yang sudah tidak diperpanjang, hendaknya dapat digunakan masyarakat untuk bertani.

Dalam kesempatan itu Anggota DPRD Sulut, Resa Waworuntu menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surat yang masuk.

Namun, ia pun meminta kepada Koordinator KPA Sulut, agar menyurat secara terpisah. Artinya biatkan surat per kasus yang ada, supaya dapat didalami dengan baik untuk setiap kasus yang terjadi di Sulut.

“Ini pun akan mempermudah kami, untuk memanggil RDP dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan masing-masing daerah, ” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut.

Lanjut Politisi PDIP ini, tentunya aspirasi dari petani ini akan ditindaklanjuti, agar kerinduan mereka selama ini akan terjawab.

Namun, tentunya harus bersabar karena kita harus mengikuti mekanisme yang ada serta aturan yang berlaku di DPRD Sulut ini.

“Intinya semua aspirasi petani ini sudah didengar dan ditampung, nantinya akan kami tindaklanjuti, ” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nick Lomban juga mengusulkan agar dalam keadaan yang darurat, dapat dilakukan RDP Lintas Komisi supaya dapat dibahas sampai tuntas.

Sementara itu, Raski Mokodompit mengungkapkan, untuk Kalasey Dua tinggal menunggu tindaklanjut, karena sudah pernah dibahas dan sudah dibuatkan surat permohonan mereka, medio dua tahun lalu.

Sehingga menurut Raski, khusus Kalasey tidak lagi memasukan surat, tinggal dikawal oleh Komisi I untuk mendapatkan rekomendasi dari DPRD Sulut nanti. (*)