Henry Walukow Interupsi Rapat Paripurna Ranperda RTRW Pemprov Sulut 2025-2044

Manado. Mediakontras. com – Rapat paripurna penyampaian penjelasan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut Tahun 2025–2045. dilaksanakan di Kantor DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sulut , Henry Walukow melakukan interupsi dengan dua aspirasi yang disampaikan.

Pertama, Henry Walukow mengemukakan mengenai kasus viral yang terjadi di Rumah Sakit Prof Kandouw Manado. Dimana pasien yang bernama Gabriel Sineleyan, sudah dua bulan menantikan alat operasi bedah yang tidak kunjung ada, bahkan sampai meninggal.

Nah, kejadian ini sangat memilukan dan meenyedihkan untuk kita semua. Ia pun berharap, Dinas Kesehatan dapat mengambil langkah, untuk mengevaluasi alat-alat kesehatan yang ada di provinsi Sulawesi Utara serta kabupaten/kota.

“Hal ini harus menjadi perhatian, agar dapat melayani warga Sulawesi Utara dengan baik dan kejadian ini tidak tertuang lagi, ” tegas Ketua Fraksi Demokrat ini.

Kedua, Henry menyampaikan tentang pekerja migran asal Sulawesi Utara yang masih bermasalah di Kamboja. Ia pun mendorong agar sosialisasi kerap dilakukan Kominfo untuk menyampaikan kepada masyarakat, agar tidak gampang tergiur dengan gaji tinggi bekerja di luar negeri, jika administrasinya tidak benar.

Lanjutnya, di Kementerian Tenaga Kerja hampir tidak ada pekerja asal Sulut. Tetapi fakta di lapangan, ada begitu banyak para pekerja yang sementara disiksa, diperas disuruh kirim uang bahkan sudah meninggal.

“Tentunya ini perlu dicermati dan disikapi. Saya percaya dengan jaringan yang luas bapak gubernur dan jaringan intelijen yang luar biasa, dapat membantu warga Sulut yang masih terjebak di luar negeri, untuk mulai kembali bersama dengan keluarganya di Sulawesi Utara,” imbuhnya.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, terkaait pasien yang meninggal di rumah sakit itu, tentunya akan dikomunikasikan kembali.

“Pihak rumah sakit tersebut, bukan kewenangan provinsi tetapi Kementerian. Kami sudah komunikasikan, agar pelayanan untuk pasien lebih ditingkatkan, ” ungkapnya.

Kemudian, kedua terkait dengan tenaga kerja di luar negeri sebagian besar memang berangkat secara illegal.

“Kasus pekerja yang meninggal di Kamboja, saya menjemput sendiri waktu itu. Dan cukup banyak anak-anak kita yang berangkat tidak melalui prosedur,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan, untuk pekerja yang ingin berangkat ke luar negeri harus disiapkan dengan baik, bahkan keberangkatannya harus secara resmi.

“Kami berharap, masyarakat tidak tergiur dengan gaji dan lain sebagainya. Kedua, adanya ajakan melalui WA maupun media sosial. Saya berharap masyarakat tidak akan terpancing untuk ikut berangkat secara illegal ke luar negeri, ” tuturnya.(*)