TOMOHON, mediakontras.com – Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Syaloom Christi Mokorimban menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), di Wale Syaloom Kelurahan Tumatangtang, Kamis 22 Mei 2025.

Sosialisasi tersebut menghadirkan konstituen yang ada di dapilnya.

Dikatakan Anggota DPRD termuda ini tujuan dari sosialisasi Ranperda ini untuk menyebarluaskan informasi tentang Perda kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi Perda juga dilakukan sebagai bagian dari tugas DPRD dalam membentuk dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Selain itu tujuan lain adalah
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda

“Sosialisasi Perda bertujuan agar masyarakat memahami substansi Perda, baik yang sudah ditetapkan maupun yang masih dalam tahap rancangan,” katanya.

Syalom Mokorimban juga menambahkan dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

“Sosialisasi Perda juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda, sehingga Perda dapat lebih mempresentasikan aspirasi masyarakat.
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda,dimana
dengan memahami Perda, masyarakat diharapkan lebih patuh dan mengimplementasikan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,tambahnya.

Lewat sosiasialisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena masyarakat yang memahami Perda dapat lebih mudah memberikan masukan dan kritik konstruktif.

Dalam ranperda tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan berbagai bentuk kontribusi seperti pemberian modal kerja, pembiayaan studi, program bantuan kepada masyarakat, serta biaya pengembangan kompetensi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membangun sarana dan prasarana umum demi mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Kecamatan Tomohon Selatan.

“Kalau ada usulan atau saran juga kritikan silahkan hubungi saya,” kata Syaloom diakhir sosialisasi.

Sementara itu Perancang Hukum dari Bagian Hukum Setda, Setly Roeroe SH memaparkan ada beberapa bagian pokok sosialisasi Ranperda yakni pertama
apa yang akan diberikan perusahaan,
apa yang akan dilakukan perusahan dan apa yang akan dilakukan pemerintah dalam memediasi dan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. (*)

TOMOHON,mediakontras.com – Wakil Walikota Tomohon Sendy G A Rumajar SE MI Kom didaulat untuk membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), di Hotel Mercure Tateli, Rabu 21 Mei 2025.

Sendy Rumajar ketika membacakan sambutan Walikota Tomohon mengatakan bahwa peningkatan kapabilitas APIP merupakan elemen krusial dalam mewujudkan good governance dan clean government.

“APIP, yang dalam hal ini diemban oleh Inspektorat Daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai amanat UU N0: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata wakil walikota.

Peran APIP dalam pemerintahan dijalankan melalui kegiatan audit, reviuw, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya.

“Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui diklat dan bimtek menjadi sangat penting” ujarnya.

Bimtek kali ini mengangkat dua topik utama, yakni Reviuw Dokumen Perencanaan Daerah dan Audit Investigasi.

Pelaksanaan reviuw ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 9 dan 10 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Selain itu,Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya peran Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sesuai amanat PP Nomor 72 Tahun 2019.

“Inspektorat diberi kewenangan untuk melakukan audit investigasi guna menemukan dan mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis,” tegas Sendy Rumajar.

Inspektorat Daerah Kota Tomohon juga memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 dan berbagai regulasi lokal, termasuk Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 25 Tahun 2023 dan Keputusan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025.

Diharapkan melalui kegiatan bimtek ini, kompetensi APIP akan meningkat dalam melakukan reviuw dan audit sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas, mencegah korupsi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Pemerintah Kota Tomohon, harap putri sulung mantan walikota Tomohon JSMR.

Dihadiri oleh Narasumber, Widya Iswara ahli Madya BPSDM Kemendagri RI Drs. Sam Salengke, MSi, Plt. Inspektur Kota Tomohon Albert Tulus SH, bersama Jajaran Inspektorat Daerah kota Tomohon.(*)

TOMOHON,medikontras.com –
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja spesifik dari jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, Rabu (21 Mei 2025). Dan diterima secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta didampingi oleh jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut.

Kunjungan kerja ini juga turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulut mengatakan
dalam kegiatan ini, tentunya saya dan Pak Wagub beserta jajaran Pemprov Sulut mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pimpinan, ketua dan anggota Komisi II DPR RI serta Dirjen Kemendagri yang telah berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara.

Semoga dalam kunjungan kerja ini kita dapat berkolaborasi untuk membawa Sulawesi Utara lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri melakukan dialog bersama jajaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi serta memperkuat kinerja BUMD dan BLUD sebagai instrumen pelayanan publik yang efisien, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)