UHC Day 2025: Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perkuat Layanan JKN, Tekankan Efisiensi dan Pencegahan

JAKARTA, Mediakontras.com – Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memperkuat komitmen nasional menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) melalui Diskusi Publik bertema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita”, Jumat (12/12).

Acara ini dihadiri jajaran menteri, asosiasi profesi, organisasi, dan pemerhati jaminan kesehatan nasional sebagai refleksi atas perjalanan Program JKN yang kini mencakup lebih dari 98% penduduk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Program JKN adalah ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan yang adil dan merata.

Ia mengapresiasi capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan, namun mengingatkan tantangan kompleks di depan, terutama terkait keberlanjutan finansial.

“Kita harus bangga dengan capaian JKN ini, tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial. Inflasi alat kesehatan serta meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik masih menjadi beban terbesar,” ujar Pratikno.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan, serta penguatan upaya promotif-preventif sebagai gerakan bersama untuk mengatasi beban penyakit tidak menular.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pembagian peran dalam sistem kesehatan.

“Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjadi pelaksana pembiayaan layanan kuratif. Adapun Upaya Kesehatan Masyarakat seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tetap menjadi mandat pemerintah,” jelas Budi.

Ia menekankan keseimbangan antara kuratif dan promotif-preventif untuk menekan beban pembiayaan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan UHC adalah investasi bangsa yang menentukan kualitas SDM masa depan.

“Capaian UHC bukan berarti Indonesia bebas tantangan, justru setelah cakupan tercapai, tantangan baru muncul pada aspek keaktifan peserta, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan,” katanya.

Inovasi dan Gerakan Promotif BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif-preventif, salah satunya dengan mempopulerkan Gerakan 3-3-5 (jalan santai 3 menit, jalan cepat 3 menit, diulang 5 kali) untuk mengurangi risiko hipertensi dan diabetes.

“BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan BPJS Keliling yang menjangkau daerah pelosok, serta kanal layanan non tatap muka seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA di WhatsApp (08118165165), dan Care Center 165,” ucap Ghufron. Dengan peserta mencapai 284,11 juta, BPJS Kesehatan terus memperluas jejaring, termasuk bekerja sama dengan rumah sakit bergerak.

JKN Sebagai Peradaban Gotong Royong

Mantan Ketua Pansus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menilai kehadiran JKN telah melahirkan budaya solidaritas dan gotong royong yang lebih kuat. “Program JKN ini bukan sekadar penjaminan kesehatan, tetapi sebuah peradaban baru dalam cara kita saling menolong,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan bahwa keberhasilan UHC tidak terlepas dari prinsip pemenuhan hak dasar. Kesehatan adalah hak esensial yang wajib dijamin negara, termasuk bagi kelompok rentan.

Pakar Ekonomi Kesehatan Hasbullah Thabrany juga menegaskan bahwa UHC adalah amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 yang tidak dapat ditawar, merupakan kewajiban negara untuk memastikan akses kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Diskusi publik ini menjadi momentum untuk menguatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas Program JKN menuju cakupan kesehatan semesta yang inklusif dan berkeadilan.(*)