MANADO,mediakontras.com – Setelah melalui proses persidangan sengketa keterbukaan informasi publik yang panjang dan melelahkan, delapan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sulawesi Utara dinyatakan kalah.

Mereka diwajibkan untuk menyerahkan dokumen perencanaan dan belanja program CSR/TJSL kepada LSM RAKO sebagai pemohon informasi.

Kedelapan BUMN tersebut adalah:

1. Bank BNI
2. Bank BRI
3. Bank Mandiri
4. Bank BTN
5. Bank BSI
6. PT Pegadaian
7. PT Telkom Indonesia
8. PT Pertamina
   9.Bank SulutGo

Permintaan informasi ini diajukan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya Pasal 14 huruf c, yang mengatur tentang kewajiban badan publik dalam membuka informasi terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR.

Ketua LSM RAKO, Harianto Dg. Nanga, menegaskan bahwa keterbukaan informasi ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR/TJSL oleh BUMN di daerah.

Dalam amar putusan, masing-masing BUMN diberi tenggat waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan dokumen yang diminta.

Jika tidak dipenuhi, maka dapat dikenai sanksi hukum pidana hingga 1 tahun penjara dan/atau sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam UU KIP.

“Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas. Keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegas Harianto.(*)

Manado.Mediakontras.com – Kunjungan kerja dari Konsul Jenderal Australia di Makassar, Mr. Todd Dias, diterima Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Kamis (15/5) di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado.

Pertemuan ini dilakukan untuk mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Provinsi Sulawesi Utara di berbagai bidang strategis, termasuk pendidikan, investasi, pariwisata, dan ketahanan bencana.

Gubernur Yulius menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulut untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional, termasuk Australia.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi daerah,” ungkapnya Gubernur.

Sementara itu, Konjen Todd Dias menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Sulut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalin hubungan yang lebih erat, terutama dalam mendukung program-program pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.(*)

MANADO,mediakontras.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan sembilan anggota Dewan Pers periode 2025–2028 melalui Keputusan Presiden (Kepres) N0: 16/M Tahun 2025.

Dalam susunan baru itu, Prof. Komaruddin Hidayat ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pers, menggantikan kepengurusan sebelumnya.

Acara serah terima jabatan digelar pada Rabu, 14 Mei 2025 bertempat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta Pusat, dan dihadiri berbagai elemen insan pers nasional.

Dalam komposisi teranyar, Totok Suryanto mendampingi Komaruddin sebagai Wakil Ketua.

Selain itu, tujuh tokoh lainnya diangkat memimpin komisi-komisi strategis, antara lain:

Muhammad Jazuli (IJTI) – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik

Abdul Manan – Ketua Komisi Hukum

Yogi – Ketua Komisi Pendataan

Niken W. – Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga

Dahlan Dahi – Ketua Komisi Digital

Busyro Muqoddas – Ketua Komisi Pendidikan

Maha Eka – Ketua Komisi Komunikasi

Penetapan susunan Dewan Pers ini ditujukan untuk memperkuat fungsi lembaga tersebut dalam mengawal kebebasan pers, menjaga standar profesionalisme jurnalisme, serta memperluas literasi informasi di era digital.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara turut memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pengangkatan pengurus Dewan Pers yang baru.

“Kami sampaikan banyak selamat kepada sembilan anggota Dewan Pers untuk periode 2025–2028,” ujar Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, pada Rabu (14/5/2025).

Vanny menambahkan bahwa pihaknya berharap Dewan Pers dengan komposisi baru ini mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah dan integritas pers di Indonesia, termasuk memperhatikan dinamika dan kebutuhan media daerah.

Dengan latar belakang kuat dari tokoh-tokoh yang terpilih—baik dari kalangan akademisi, praktisi media, maupun pegiat kebebasan informasi—Dewan Pers diharapkan lebih adaptif dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, tekanan politik terhadap media, dan problematika verifikasi perusahaan pers.

“PWI Sulut siap bersinergi dan memberi masukan konstruktif demi perbaikan tata kelola pers nasional,” tutup Vanny Loupatty.

Kepemimpinan baru Dewan Pers membawa harapan segar bagi masa depan jurnalisme Indonesia yang bebas, berkualitas, dan berpihak pada kebenaran.(*)