Royke Anter Minta Penyelesaian MOR III Dipercepat untuk Mengurangi Kemacetan di Manado

Manado. Mediakontras. com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di ruangrapat Komisi, Senin (02/03/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos, didampingi Koordinator Komisi III Royke Anter dan Sekretaris Yongkie Liemen.

Hadir juga Anggota Komisi Gagrcia Oroh, Roslinda Rotinsulu, Reamly Kandoli, Toni Supit.

Salah satu hal yang dibahahs dalam RDP ini ialah koordinasi terkait penyelesaian pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road (MOR) III yang hingga saat ini belum selesai dibangun.

Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi III Royke Anter mengemukakan, untuk penyelesaian MOR III hendaknya segera diselesaikan.

Mengingat kendaraan di Kota Manado sudah sangat banyak. Apalagi arus keendaraan dari Bitung ke Minsel, mereka akan melewati arus jalana Malalayang. Pun begitu dari Minahasa ke Manado, maka hal inilah yang ditemui di Kota Manado kemacetan.

Politisi Demokrat ini pun meminta agar pengerjaan MOR III ini dipercepat, sehingga akan mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Manado.

“Jika MOR III selesai, maka kemacetan akan berkurang, ” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan Daerah Pemerintah Provinsi Sulut, Alexander Wattimena, menyatakan, realisasi anggaran 2025, telah terserap pada belanja tanah yang mencapai besaran angka Rp4,54 miliar dari total anggaran Rp5 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai Rp11,152 miliar yang tersebar di 53 lokasi.

“Adapun realisasi anggaran tahun 2025, diplot bagi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, termasuk pembebasan lahan MORR III, yang nilainya mencapai Rp5 miliar untuk luasan lahan sekitar 9.490 meter persegi,” jelasnya.

Pada tahun 2026, sambung Wattimena, untuk rencana anggaran adalah sebesar Rp24,560 miliar yang tertuang dalam 8 program, 18 kegiatan, dan 39 subkegiatan.

“Rinciannya antara lain program penunjang sebesar Rp8,394 miliar, urusan bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp89 juta, program peningkatan PSU sebesar Rp9,311 miliar dan urusan bidang pertanahan sebesar Rp6,764 miliar,” rincinya.

Secara khusus, program PSU, sambung Wattimena dialokasikan sebesar Rp9,220 miliar untuk 40 lokasi.

“Sedangkan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dianggarkan sebesar Rp6,6miliar, yang difokuskan pada lanjutan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan MORR III,” ujarnya.(chae)