Berita
Roy Roring Reses di Tanjung Batu, Begini Asirasi Masyarakat
Manado.Mediakontras.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan Kota Manado,Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU menggelar reses III Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea.
Kegiatan dilaksanakan Senin (1/12) yang dimulai pukul 18.00 WITA ini diawali dengan doa serta sambutan Camat Wanea yang dilanjutkan dengan sesi perkenalan anggota DPRD Royke Roring kepada erangkat Kelurahan, LPM Ketua RT/RW Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea.
Roy Roring menyampaikan Tupoksi Anggota DPRD, dimana Royke Roring sebagai Anggota Komisi III DPRD Prov. Sulut dan juga dipercayakan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Prov. Sulut, serta Penyampaian maksud Pelaksanaan Reses.
Ia pun menjelaskan, pelaksanaan reses merupakan wadah resmi untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung.
Juga disampaikan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi yang sementara berjalan, yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan antara lain terkait program bantuan Pemerintah Daerah.
Ditegaskan mantan Bupati Minahasa ini bahwa seluruh aspirasi akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna sebagai bahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) dan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Pada sesi diskusi, warga Tanjung Batu menyampaikan beberapa aspirasi prioritas, antara lain:
Infrastruktur, Sosial, Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan.
Sejumlah aspirasi tambahan yang disampaikan antara lain,
- Mohon Penambahan Lampu Jalan di Sekitaran Kel. Tanjung Batu.
- Mohon dapat Di rapikan Kabel Jalan di Seputaran Kecamatan Wanea, karena banyak yang tidak beraturan.
- Dimohonkan dapat Memotong Pohon yang di Pinggir Jalan seputaran Wanea mengingat Desember ini sudah memasuki Musim Penghujan dan Badai.
- Dimohonkan agar dapat Membersihkan Selokan-Selokan dan Akar-Akar Pohon di tepi
Lanjutnya, komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai mekanisme dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam program pemerintah mendatang. (*)