Manado. Mediakontras. com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 2025. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025.

Legislator Sulawesi Utara (Sulut) Pricylia Rondo, Dapil Minsel Mintra ini pun, ambil bagian dalam Hari Raya Besar Umat Muslim ini, Senin (31/03/2025).

Ia pun mengucapkan selamat merayakan hari raya besar Idul Fitri untuk semua umat Islam yang ada di Sulut.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua masyarakat di Sulut, yang merayakannya. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai keluarga kita, ” ungkap Peron (sapaan akrabnya).

Ia pun berharap, semoga Idul Fitri ini akan membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, terutama toleransi antar umat beragama di Sulut agar kian erat, sehingga kerukunan dan budaya Baku-baku Bae dan Baku-baku Sayang tetap terpelihara.

“Lebaran adalah momentum kebahagiaan, semoga kamu selalu tumbuh dalam cinta dan kasih sayang,” ujar Srikandi PDIP ini dengan tersenyun. (*)

Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/03/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Billy Lombok.

Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo memberikan interupsi saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025, Senin (24/03/2025).

Menurut Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, Perda Nomor 8 Tahun 2021 adalah produk dari DPRD Sulut, untuk Kesejahteraan Disabilitas.

Namun, sampai saat ini, Kata Hillary pihaknya belum menyaksikan, Perda ini dilakukan sepenuhnya untuk keberpihakan pada Kaum Disabilitas.

“Teknisnya apakah harus ada Pergub atau bagaimana? Sehingga saya berharap, Pak Gubernur dapat mengakomodir teman-teman disabilitas, ” ungkapnya.

Lanjut Hillary, Pasal 59 Perda Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan, untuk mempekerjakan 2 persen Kaum Disabilitas di BUMD ataupun Pemerintah Daerah Sulut, dan 1 persen untuk pihak swasta.

“Kami berharap hal ini dapat diperhatikan, untuk memaksimalkaan keterlibatan mereka, meskipun mereka hanya sedikit, sekitar 5.000-an orang, ” tegasnya.

Gubernur Yulius Selvanus angkat bicara mengenai hal ini. Iapun mrngucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo yang sudah mengingatkan pada pemerintah.

Saat itu juga, Gubernur langsung bertanya kepada Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey, apakah masih ada anggaran untuk hal ini?

Clay yang saat itu berdiri menyatakan dengan tegas, masih tersedia anggaran untuk merealisasikan hal ini bagi Kaum Disabilitas.

Hillary Tuwo sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Sulut dalam hal ini Gubernur Yulius Selvanus, yang langsung menjawab aspirasi masyarakat khusunya Kaum Disabilitas.

“Terima kasih Pak Gubernur, ini luar biasa langsung menjawab kerinduan Kaum Disabilitas, ” imbuhnya. (*)

Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/03/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Billy Lombok.

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh memberikan interupsi kepada pimpinan rapat.

Menurutnya, ada hal urgent yang harus disampaikan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Sulut Vicktor Mailangkay.

Ia pun menguraikan, beberapa waktu yang lalu Komisi II DPRD Sulut sudah menerima aspirasi dari suara nelayan dan pengusaha penangkapan ikan di Sulut.

“Mereka Aliansi Nelayan, Organisasi Adat bahkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonnesia di Sulut yang melaksanakan RDP dengan kami, ” ungkapnya.

Kata Inggried, pertemuan ini nyaris ricuh, karena mereka yang datang sepertinya sudah menemui jalan buntu, karena mereka masih berjuang agar aspirasi yang disampaikan seperti mengenai wilayah penangkapan ikan dibatasi dengan zona penangkapan, alat monitoring, penggunaan special monitoring system (PMS) yang diwajibkan bagi seluruh kapal nelayan.

Harga acuan ikan (HAI), digunakan sebagai dasar pembayaran PNBP, surat Izin penggunaan rumpun (ACR), serta hal lainnya.

Dalam upaya para nelayan tersebut, mereka sudah berjuang dari RDP DPRD Kota Bitung, Dinas Perikanan dan Kelautan bahkan Kememnterian Perikanan RI.

“Beberapa waktu lalu, saat RPD dengan Komisi II yang berlangsung nyaris ricuh, hanya karena hal kecil. Dan ini sangat dimaklumi, sebab mereka sudah berjuang karena aspirasi yang disampaikan belum ada jalan keluar bagi mereka, ” tutur Srikandi Partai Golkar ini dengan tegas.

Inggried pun menjelaskan, pihaknya sudah menyambangi Komisi IV DPR RI untuk memperjuangan nasib para nelayan tersebut.

“Kami sudah kesana dan diterima dengan baik. Baahkan kami sudah menyampaikan surat resmi dengan telaah pengajuan masalah, dan usul yang konkrit, ” beber Legislator Dapil Tomohon Minahasa ini.

Ketua Fraksi Golkar ini pun mengemukakan, pihaknya berharap Gubernur Sulut, Yulius Selvanus dapat menyampaikan kerinduan pengusaha ikan dan nelayan di Sulut kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya jalan keluar terbaik untuk kesejahteraan nelayan nanti.

“Saya melihat ada kedekatan emosional Pak Gubernur bersama Pak Presiden, semoga aspirasi nelayan ini dapat disampaikan kepada Pak Presiden, ” imbuhnya. (*)