Pemprov Sulut Siap Lawan KKN dengan Transparan dan Akuntabel

Manado.Mediakontras.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan edukasi tentang korupsi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (26/11/2025).

Edukasi tersebut dikemas dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Perintah Daerah di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay dan jajarannya serta Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen Bersama Wakil Ketua DPRD Sulut dan Ketua Fraksi di DPRD Sulut.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengemukakan dua hal pokok yang harus dimiliki pemerintah antara lain, pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas pemerintah daerah.

Upaya pencegahan harus diiringi dengan penindakan, sehingga budaya antikorupsi harus dibentuk sejak awal. Nah, pemerintah daerah harus menjadi contoh dengan sistem yang transparan dan tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Sekjen KPK Cahya Harefa menekankan pada penguatan administrasi dan kepatuhan apparat pemerintah daerah.

“Upaya pencegahan korupsi perlu dikelola dengan baik, soli, akuntebel dan terintegrasi dalam system pengawasan yang kuat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti aspek penting seperti digitalisasi layanan public, laporan LHKPN, perbaikan system barang dan jasa.

“Ini penting karena meminimalisasi adanya penyimpangan di OPD yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay mengemukakan, pencegahan korupsi bukan hanya dokumen, tapi fondasi utama percepatan pembangunan yang adil dan merata.

Ia pun menegaskan kolaborasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah.

Wagub menegaskan, Sulut siap melawan KKN secara transparan dan akuntabel, dengan digitalisasi layanan publik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).(Chae)