AMBON,mediakontras.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui inovasi teknologi digital lewat program Jaga Raya.

Sebagai inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) di bawah pilar lingkungan, program ini mengoptimalkan teknologi sebagai upaya konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT) dan solusi digital inovatif seperti pemantauan kualitas air (water quality monitoring), Indosat tidak hanya menjaga ekosistem secara efektif, tetapi juga menciptakan model transformasi sosial dan lingkungan yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.

Irsyad Sahroni, Direktur dan Chief Human Resource Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan teknologi memiliki potensi luar biasa untuk mendorong perubahan positif.

“Program ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat memberikan solusi konkret yang membawa dampak langsung, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam pengimplementasian Jaga Raya Indosat menggandeng lima perguruan tinggi, Universitas Pattimura, Universitas Tadulako, Universitas Diponegoro, Universitas Syiah Kuala Universitas Borneo Tarakan, untuk berkolaborasi lewat riset dan pengembangan solusi yang relevan dan berkelanjutan.

Indosat menerapkan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT secara real-time di tambak silvofishery, model tambak terpadu yang menggabungkan budidaya perikanan dan rehabilitasi ekosistem tambak.

Dengan pemantauan otomatis ini, masyarakat dapat menjaga kualitas air secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas hasil tambak, serta memperkuat perlindungan terhadap ekosistem.

Inovasi ini sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal menjadikannya contoh nyata yang bisa diadopsi di berbagai wilayah dan sektor lainnya.

Indosat, sebagai IoT Solution Orchestrator, telah mengembangkan solusi IoT inovatif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk memantau dan menjaga kesehatan ekosistem tambak.

Solusi ini melibatkan penggunaan sensor IoT untuk memantau berbagai parameter lingkungan penting, termasuk kualitas air, kadar oksigen terlarut, salinitas, dan suhu.

Prof. Dr. Freddy Leiwakabessy, M.Pd., Rektor Universitas Pattimura, menegaskan, Kolaborasi riset ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti IoT bukan hanya sekadar alat, tetapi jembatan penting yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan solusi nyata menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi lokal.

“Implementasi sistem pemantauan tambak silvofishery bersama Indosat ini menjadi model transformasi berkelanjutan yang dapat diadopsi secara luas, memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus secara signifikan memberdayakan masyarakat.” katanya.

Bersama Universitas Pattimura, di desa poka juga menggelar forum diskusi terbuka yang melibatkan warga sekitar. Forum ini menjadi ajang berbagi pengetahuan soal pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas, membuka peluang usaha baru, dan menjaga keseimbangan alam.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Jaga Raya 2025 jadi langkah konkret dalam mempercepat adopsi teknologi berbasis IoT di berbagai wilayah Indonesia. Potensi ini bahkan bisa dikembangkan lebih jauh ke sektor perikanan, pertanian, dan industri lain yang berbasis sumber daya alam.

Melalui inisiatif Jaga Raya, Indosat berkomitmen melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dengan memperkuat kolaborasi strategis bersama mitra lokal maupun global, guna mencapai tujuan besar memberdayakan Indonesia melalui teknologi digital.(*)

JAKARTA,mediakontras.com.Kegiatan sepeda santai memeriahkan Hari Kebangkitan Nasional 2025 dari Siwo PWI Jaya tersaji Istimewa. Selain mencatat rekor peserta, Fun Bike yang digelar Minggu (25/5/2025) pagi dari Monas ke Ancol tersebut juga berlimpah hadiah. Sebuah sepeda motor listrik menjadi incaran pertama pada doorprize.

Total peserta mencapai 1250 orang dari kawasan Jabodetabek, termasuk 50 dari komunitas pecinta gowes di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat, Drs.Arifin, M.A.P, berkenan memberi donasi berupa sebuah motor listrik merek Adora produksi Indomobil Motor. Menurut keterangan, harga motor listrik ini hampir Rp25 juta.

“Adora akan menjadi hadiah utama yang diperebutkan pada doorprize. Diundi pada puncak doorprize,” ungkap Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo seusai komunikasi dengan Wali Kota Jakpus, Arifin, Rabu (21/5).

Sebelumnya, Kesit dan jajaran panitia pelaksana Fun Bike Siwo PWI Jaya 2025 melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Jakpus, Selasa (20/5). Pada pertemuan yang dipimpin oleh Seko Pemkot Jakpus Denny Ramdany dan Asisten Perekonomian & Pembangunan Drs. Bakwan Ferizan Ginting AP M.Si, dijabarkan bantuan yang akan diberikan oleh Pemkot Jakpus. Di antaranya, pengawalan bermotor dari Dishub Jakpus, dan bantuan dua ambulans berikut tenaga medisnya dari Sudin Kesehatan.

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, bersama Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo akan melepas keberangkatan para peserta dari silang Monas tenggara Minggu (25/5) pagi pukul 06.30 WIB. Setelah mengibarkan bendera start Wali Kota Jakpus akan mengayuh sepedanya bersama komunitas pecinta gowes Pemkot Jakpus.

Kesit menekankan kepastian waktu pelepasan mengingat adanya acara kenegaraan pada Minggu pagi itu. Yakni, kedatangan Perdana Menteri Tiongkok ke Istana Negara.

“Ada kabar dari pengelola Monas bahwa mulai pukul 07.00 WIB area Monas sudah harus clear,” ujar Kesit.

Kepastian pelepasan (start) peserta pkl 06.30 WIB tersebut akan disampaikan pada WAG peserta dan berbagai komunitas kelompok gowes peserta.

Melimpahnya jumlah peserta membuat panitia pelaksana mengerahkan puluhan marshal guna mendukung ketertiban, kelancaran dan kenyamanan gelaran sepeda santai ini. Mereka adalah para pengurus dan anggota kelompok kerja (Pokja) PWI di lima wali kota.

Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Jaya, Rialini Rering EMN, mengapresiasi partisipasi dari para mitra PWI Jaya. Dukungan dana datang dari Bank DKI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), BPJS Kesehatan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta BRI Insurance, Gulavit, Jakarta Propertindo, klinin kecantikan gigi OMDC.

“Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan, baik berupa materi atau hadiah yang diundi untuk para peserta,” ungkap Nonnie, sapaan akrab ketua Siwo PWI Jaya.

Seluruh peserta mendapat perlindungan asuransi dari BRI Insurance.

Peserta berkesempatan mendapatkan hadiah doorprize menarik dari berbagai pihak, termasuk Panglima Koarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Ancol, Disorda DKI, United Bike, Kahf, Tanur Muthmainnah, Hotel 88, Forto-X, OMDC Group, serta voucher driving di The Range PIK.

Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya, Johnny Hardjojo, memberi satu unit televisi 32 inchi. Marthen Selamet Susanto, CEO Koran Jakarta, menyumbang dua gram logam mulia (emas) Antam. CEO Infobank, Eko B Supriyanto, memberi dua unit televisi. Barang elektronik juga disumbangkan Primus Dorimulu, anggota Wanhat PWI Jaya.

Keseluruhan doorprize diundi untuk peserta, termasuk satu unit motor listrik Adora dari Wali Kota Jakarta Pusat, satu unit tenis meja beserta perangkatnya dari Disorda, lima unit sepeda gunung dari Panglima Armada RI, dan dua sepeda dari United Bike.

Dukungan logistik turut diberikan oleh Aqua, Mayora, dan perusahaan katering Nendia Primarasa. Peserta akan memperoleh kaus, snack, dan kupon doorprize.

Ketua Panitia Fun Bike, Franciscus Rio Winto, menjelaskan bahwa pembagian kaus, snack, dan kupon doorprize dilakukan pada Jumat, 23 Mei 2025, di Markas PWI Jaya. “Para peserta diwajibkan memperlihatkan bukti transfer pendaftaran,” kata Rio.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar komunitas gowes dan wartawan, tetapi juga menjadi ajang kampanye gaya hidup sehat dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional.(*)

JAKARTA,mediakontras.com-Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh menyatakan penolakan tegas terhadap rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu
ruang perawatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2025.

Kebijakan yang diinisiasi KRIS satu kelas itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pekerja dan buruh.

Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, yang merupakan wadah lintas serikat pekerja tingkat nasional, juga mengkritik keras absennya pelibatan masyarakat pekerja dalam proses perumusan kebijakan KRIS.

Dalam siaran pers yang diterima hari ini, mereka menekankan bahwa langkah pemerintah menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 di layanan rawat inap JKN
justru dapat menurunkan kualitas perawatan serta mempersempit akses terhadap layanan
kesehatan.

“Tidak pernah ada keluhan dari pekerja terkait kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Saat iniPekerja/buruh memiliki hak pelayanan rawat inap di kelas 1 atau 2 yang jumlah tempat tidurnya antara satu sampai tiga tempat tidur, sehingga bila nanti diturunkan ke empat tempat tidur maka ini akan menurunkan kualitas layanan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.
Pekerja/Buruh sudah membayar iuran cukup besar untuk iuran Program JKN,”
ujar Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, Jusuf Rizal.

Forum Jamsos Pekerja dan Buruh juga menilai kebijakan KRIS dapat mendorong
peningkatan pengeluaran pribadi (out of pocket) bagi peserta JKN, yang mungkin terpaksa membayar selisih biaya jika ingin mendapatkan layanan lebih baik. Di sisi lain, mereka khawatir rencana ini akan memperburuk kondisi keuangan JKN, terutama jika iuran tunggal
bagi peserta mandiri tidak sesuai prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja menolak KRIS satu ruang perawatan dan sistem iuran tunggal, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang kebijakan jaminan sosial agar tidak menyulitkan pekerja,” tambah Jusuf
Rizal saat kegiatan kegiatan Forum Jaminan Sosial yang diselenggarakan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Rabu (21/05/2025).

Penolakan ini juga mendapat dukungan dari Tulus Abadi, Pengamat Perlindungan
Konsumen dan Kebijakan Publik, Penggagas Forum Konsumen Indonesia (FKI).

Menurutnya skenario kebijakan KRIS satu kelas justru merugikan peserta JKN secara keseluruhan, terutama dari sisi pembiayaan.

“Dengan kebijakan ini, khususnya peserta JKN kelas 3 akan mengalami kenaikan iuran. Mereka dipaksa naik ke kelas 2, dan harus merogoh kocek lebih dalam. Ini sangat memberatkan, terutama bagi peserta mandiri dari kelompok ekonomi bawah,” ujar Tulus Abadi.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi aspirasi dari Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan
Konfederasi Serikat Pekerja. Menurut Nunung, saat ini penerapan regulasi masih terus berproses.

“Kami mencermati bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan, manfaat yang ada dalam layanan JKN diharapkan tidak turun dan dipertahankan. Berbagai pesoalan mendasar seperti ketahanan
finansial DJS juga perlu diperhatikan tanpa menurunkan manfaat. Kami akan mengawal itu semua,” kata Nunung.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, juga memahami keberatan yang disuarakan oleh Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan konfederasi serikat pekerja terhadap rencana ini. la menyoroti persoalan keterbatasan fasilitas rawat inap saat ini yang belum siap.

“Kami khawatir jika hanya ada satu kelas rawat inap, dengan kondisi tempat tidur yang terbatas di rumah sakit, peserta JKN yang sedang sakit bisa tidak mendapatkan ruang. Lalu mereka mau dititipkan di mana? Kami takut mereka malah ditawari menjadi pasien umum
non-JKN. Kondisi saat ini karena ada 3 kelas, jika salah satu kelas penuh bisa dititip di kelas di atasnya, sehingga tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ujar Timbul.(*)