Manado. Mediakontras. com – Polda Sulut kerahkan personil mengoptimalkan operasi kewilayahan “Berantas Premanisme 2025”, seperti halnya yang disampaikan Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Bahagia Dachi di ruangan vicon Polda Sulut, Kamis (08/05/2025) siang.

Langkah Polda Sulut didukung dan apresiasi Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu.

Menurutnya, langkah-langkah memberantas premanisme merupakan bagian dari penegakan supremasi hukum dan upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Langkah Polda Sulut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam program “Asta Cita”, yang menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis dan aman. Selain soal kenyamanan publik, tapi juga berpotensi menghambat investasi,” ucap Politisi dari Partai Nasdem ini, Rabu (14/05/2025).

Braien menambahkan bahwa premanisme bisa menjadi hambatan bagi para investor yang ingin membuka usaha di Sulut.

Ia mendorong masyarakat agar berani melapor jika menemukan tindakan-tindakan mencurigakan.

“Melalui langkah konkret ini, kita harap masyarakat bisa hidup lebih tenang dan terbebas dari ancaman premanisme,” pungkas yang juga ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulut.

Untuk diketahui, dalam sepekan pelaksanaan Operasi Berantas Premanisme, yang dimulai sejak tanggal 1 Mei 2025, Satgas Operasi Polda Sulut dan jajaran telah mengungkap sejumlah kasus premanisme, sajam, penganiayaan dan miras serta judi domino.

“Sejak dimulai pada 1 Mei 2025, baik Satgas Operasi Polda maupun Polres telah mengungkap sebanyak 12 kasus premanisme, 7 kasus sajam, 20 kasus miras dan 7 kasus penganiayaan, serta 1 kasus judi domino,” ungkap Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamasyah P. Hasibuan, Kamis (08/05/2025).

Data yang diperoleh dari Biro Operasi Polda Sulut ini katanya, juga mencatat sejumlah tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan.
“Beberapa barang bukti yang diamankan dalam Operasi ini yaitu 7 senjata tajam jenis pisau dan parang, 6 buah panah wayer dan 345 liter minuman beralkohol jenis captikus, sedangkan tersangka sebanyak 26 orang,” lanjutnya.

Operasi ini kata Kabid AKBP Hasibuan, dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

“Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi aksi premanisme serta peredaran minuman keras (miras) yang dapat memicu tindak pidana kekerasan,” ucapnya.

Ia pun mengatakan, Polda Sulut dan jajaran akan terus melaksanakan Operasi ini hingga 30 Mei 2025.

“Kami terus berkomitmen menjaga wilayah hukum Polda Sulut tetap aman dan kondusif serta bekerja sama dengan stakholder terkait, yaitu Pemerintah Daerah dan TNI,” pungkasnya. (*)

Manado. Mediakontras.com – Perbuatan kurang menyenangkan dilakukan Notaris Christian Poae. Dimana Poae mengirim dokumen bank dan berita acara negosiasi ke pelaku sosmed, untuk selanjutnya diposting dan diviralkan secara vulgar mengenai Berita Acara Negosiasi antara Notaris dan Bank SulutGo (BSG) di media sosial Instagram maupun facebook bakal berbuntut panjang.

Sejumlah Notaris di Sulut mendesak Dewan Kehormatan notaris (DKN) untuk mencabut izin profesi dan jabatan, karena Poae dianggap terangan benderang mengangkangi etika profesi notaris yang sejatinya harus menjaga kerahasian jabatan. Poae yang merupakan mantan calon gagal legislatif PDIP dapil Wenang-Wanea itu dinilai merusak profesi notaris.

“Ini sembrono. Sudah di luar batas etik profesi. Kami minta Dewan Kehormatan ambil tindakan,” ungkap beberapa sumber Notaris Manado yang membaca postingan Christian Poae di sosmed.

Dalam dokumen Berita Acara Negosiasi, ada penawaran angka honor notaris dengan BSG senilai Rp400 juta. Kemudian point kedua harga setelah penawaran Rp350.000.000. Surat itu ditandatangani BSG dan Notaris Edmund Mangowal.

Tindakan Christian Poae ini dianggap melecehkan Notaris yang menandatangani berita acara negosiasi dan membongkar rahasia kontrak yang tidak pada tempatnya untuk diakses publik. Poae juga diduga membawa dokumen kontrak Notaris dan BSG ke aparat penegak hukum (APH).

Kalau semua hal harus diobral seperti cara Poae ini, reputasi dan profesi notaris bisa hancur. Karena itu kami minta Dewan Kehormatan, pun Majelis Kehormatan Notaris segera ambil tindakan,” tegas sejumlah Notaris.

Dikonfirmasi terpisah mengenai cara Christian Poae, Ketua DPD Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulut Karel Butar-Butar menjawab sedang dibahas di Dewan Kehormatan Notaris.

“Itulah bro. Sedang dibahas di Dewan Kehormatan,” ujar Butar Butar.

Di sisi lain, aktivis Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Perjuangan Jeffrey Sorongan menilai tindakan Poae itu sudah secara jelas melakukan penyebaran informasi perbankan yang dilakukan mitra kerja notaris. Itu kata dia melangga Pasal 16 ayat 1 UU Jabatan Notaris tentang Notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta kecuali UU menentukan lain.

“Karena itu, pihak yang dirugikan dapat menyurati Majelis Kehormatan Notaris Kota Manado, Majelis Pengawas Notaris Kota Manado,” saran Sorongan.

Adapun sanksi administrasi dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris jika melakukan pelanggaran terhadap UU Notaris. (*)

Manado.Mediakontras.com – Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2025.

Acara yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu terlaksana di Aula Integritas BPSDMD Sulut, Selasa (6/5/2025).

Dalam sambutannya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa pelatihan ini adalah bentuk nyata komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat kapasitas manajerial pejabat struktural.

Ia berharap seluruh peserta bisa mengikuti proses pembelajaran secara optimal agar mampu menjadi pemimpin yang adaptif, strategis, dan mampu mendorong perubahan organisasi.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” ujar Mailangkay.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 46 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini mengangkat tema “Membangun Kapasitas Birokrasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Memutus Transmisi Kemiskinan di Daerah”.

PKN Tingkat II Tahun 2025 akan dilaksanakan menggunakan metode blended learning, yang mencakup pembelajaran mandiri, e-learning, dan pembelajaran klasikal.

Hadir dalam pembukaan ini sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulut, para widyaiswara, serta jajaran BPSDMD.(*)